Bagi pengusaha yang bergerak di sektor ekspor, pajak penjualan ekspor merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi. Meski terkadang terbilang rumit, namun pemenuhan kewajiban pajak ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan bisnis dan memenuhi persyaratan hukum.
Apa Itu Pajak Penjualan Ekspor?
Pajak penjualan ekspor atau lebih dikenal dengan PPN Ekspor adalah pajak yang dikenakan pada penjualan barang atau jasa dari Indonesia ke luar negeri. Pajak ini terdiri dari dua jenis, yaitu PPN Ekspor dan PPh Final Ekspor.
PPN Ekspor sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas penjualan barang atau jasa yang dilakukan oleh eksportir yang telah terdaftar sebagai pengusaha Kena Pajak (PKP) dan melakukan penjualan ke luar negeri. Sedangkan PPh Final Ekspor adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh pihak eksportir dari kegiatan ekspor.
Siapa yang Wajib Membayar Pajak Penjualan Ekspor?
Setiap pengusaha yang melakukan kegiatan ekspor wajib membayar pajak penjualan ekspor. Hal ini berlaku baik bagi perorangan maupun badan usaha. Namun, untuk dapat membayar pajak penjualan ekspor, eksportir harus terlebih dahulu terdaftar sebagai PKP dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Jika pengusaha tidak memenuhi kewajiban untuk membayar pajak penjualan ekspor, maka eksportir dapat dikenai sanksi administratif berupa denda dan/atau sanksi pidana.
Bagaimana Cara Menghitung Pajak Penjualan Ekspor?
Untuk menghitung pajak penjualan ekspor, eksportir harus mengetahui tarif PPN dan PPh Final Ekspor yang berlaku. Tarif PPN Ekspor sendiri sebesar 0% atau dikenal dengan istilah “dapat dikreditkan”. Artinya, eksportir dapat menggunakan pajak yang telah dikeluarkan sebagai kredit pajak pada saat melakukan pembayaran pajak.
Sedangkan tarif PPh Final Ekspor sendiri berbeda-beda tergantung pada jenis barang atau jasa yang diekspor. Tarif PPh Final Ekspor dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Final Atas Penghasilan dari Kegiatan Ekspor untuk Jenis Barang dan/atau Jasa Tertentu.
Untuk menghitung total pajak penjualan ekspor yang harus dibayarkan, eksportir harus menghitung besaran PPN Ekspor dan PPh Final Ekspor yang dikenakan pada setiap transaksi penjualan barang atau jasa ke luar negeri. Total pajak tersebut kemudian wajib dibayarkan ke Kantor Pajak terdekat.
Bagaimana Cara Membayar Pajak Penjualan Ekspor?
Pembayaran pajak penjualan ekspor dapat dilakukan melalui kanal pembayaran yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Eksportir dapat membayar pajak tersebut melalui Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN).
Setelah melakukan pembayaran, eksportir wajib melaporkan pembayaran pajak tersebut ke DJP dengan cara mengisi formulir SPT Masa PPN 1111, SPT Masa PPh Final 1111, atau SPT Masa PPN dan PPh Final 1111. Formulir tersebut dapat diunduh melalui situs resmi DJP atau diambil langsung di Kantor Pajak terdekat.
Bagaimana Jika Terjadi Kesalahan dalam Pembayaran Pajak Penjualan Ekspor?
Jika terjadi kesalahan dalam pembayaran pajak penjualan ekspor, eksportir dapat mengajukan permohonan restitusi pajak. Restitusi pajak sendiri merupakan pengembalian pajak yang sudah dibayar oleh eksportir dan melebihi jumlah yang seharusnya dibayarkan.
Permohonan restitusi pajak dapat diajukan melalui Direktorat Restitusi dan Penyelesaian Sengketa Pajak atau melalui aplikasi DJP Online. Permohonan tersebut harus dibuat dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pembayaran pajak dilakukan.
Apa Saja Sanksi yang Dapat Diterima Jika Tidak Membayar Pajak Penjualan Ekspor?
Jika eksportir tidak memenuhi kewajiban untuk membayar pajak penjualan ekspor, maka dapat dikenai sanksi administratif berupa denda dan/atau sanksi pidana. Besaran denda yang dikenakan bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran dan besaran pajak yang belum dibayar.
Selain itu, eksportir juga dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan atau denda atas tindakan yang melanggar ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, sangat penting bagi eksportir untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku dan memenuhi kewajiban membayar pajak penjualan ekspor dengan tepat waktu.
Kesimpulan
Pajak penjualan ekspor adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha yang bergerak di sektor ekspor. Meski terkadang terbilang rumit, namun pemenuhan kewajiban pajak ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan bisnis dan memenuhi persyaratan hukum.
Untuk memenuhi kewajiban pajak penjualan ekspor, eksportir harus terlebih dahulu terdaftar sebagai PKP dan memiliki NPWP. Selain itu, eksportir juga harus menghitung besaran tarif PPN dan PPh Final Ekspor yang berlaku serta membayar pajak dengan tepat waktu melalui kanal pembayaran yang telah disediakan oleh DJP.
Jika terjadi kesalahan dalam pembayaran pajak penjualan ekspor, eksportir dapat mengajukan permohonan restitusi pajak. Namun, jika tidak memenuhi kewajiban membayar pajak penjualan ekspor, eksportir dapat dikenai sanksi administratif berupa denda dan/atau sanksi pidana. Oleh karena itu, sangat penting bagi eksportir untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.
