Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi ekspor yang cukup besar. Tak heran jika pemerintah Indonesia memperhatikan pajak penghasilan atas ekspor sebagai salah satu sumber pendapatan negara.
Apa itu Pajak Penghasilan Atas Ekspor?
Pajak Penghasilan Atas Ekspor (PPh 22) adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan ekspor. Pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang cukup penting.
Bagaimana Cara Menghitung PPh 22?
Cara menghitung PPh 22 cukup sederhana. Pajak ini dihitung berdasarkan nilai FOB (Free on Board) atau nilai barang pada saat barang keluar dari pelabuhan di Indonesia.
Nilai FOB merupakan nilai barang setelah dikurangi biaya-biaya yang terkait dengan pengeluaran barang tersebut dari Indonesia. Biaya-biaya tersebut antara lain biaya produksi, transportasi, dan asuransi.
Setelah nilai FOB didapatkan, selanjutnya nilai FOB dikalikan dengan besaran tarif yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Berapa Besaran Tarif PPh 22?
Besaran tarif PPh 22 bervariasi tergantung pada jenis barang yang diekspor. Tarif PPh 22 untuk beberapa jenis barang adalah sebagai berikut:
- Bahan mentah: 0,5%
- Semi barang jadi: 1,5%
- Barang jadi: 2,5%
- Barang mewah: 7,5%
Adapun barang mewah yang dimaksud adalah mobil dan sepeda motor dengan kapasitas mesin tertentu, kapal pesiar, dan pesawat terbang.
Siapa yang Wajib Membayar PPh 22?
Menurut peraturan perpajakan, yang wajib membayar PPh 22 adalah eksportir atau pengusaha yang melakukan kegiatan ekspor. Eksportir yang dimaksud adalah orang pribadi atau badan usaha yang melakukan kegiatan ekspor barang atau jasa dari Indonesia ke luar negeri.
Adapun kegiatan ekspor yang dimaksud mencakup pengiriman barang atau jasa dari Indonesia ke luar negeri melalui laut, udara, atau darat.
Bagaimana Cara Melaporkan PPh 22?
PPh 22 harus dilaporkan oleh eksportir ke kantor pajak setiap bulannya. Pelaporan PPh 22 harus dilakukan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan pajak berjalan.
Untuk melaporkan PPh 22, eksportir harus mengisi formulir SPT Masa PPh 22 dan melampirkan bukti pembayaran PPh 22. Selain itu, eksportir juga harus menyampaikan laporan realisasi ekspor melalui aplikasi Eksportir Terdaftar (ET).
Apa Sanksi yang Diberikan Jika Tidak Membayar PPh 22?
Jika eksportir tidak membayar PPh 22, maka akan dikenakan sanksi oleh kantor pajak. Sanksi yang diberikan antara lain denda dan/atau bunga atas keterlambatan pembayaran PPh 22.
Sanksi ini ditetapkan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, sangat penting bagi eksportir untuk memperhatikan ketentuan perpajakan terkait PPh 22 agar tidak terkena sanksi dari kantor pajak.
Bagaimana Meningkatkan Efektivitas PPh 22?
Untuk meningkatkan efektivitas PPh 22, pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan fasilitas insentif bagi eksportir.
Insentif ini antara lain pembebasan PPh 22 untuk beberapa jenis barang seperti bahan mentah dan barang jadi. Pembebasan PPh 22 ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekspor dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.
Kesimpulan
Pajak Penghasilan Atas Ekspor (PPh 22) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan dari kegiatan ekspor. PPh 22 dihitung berdasarkan nilai FOB dan besaran tarif yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Eksportir atau pengusaha yang melakukan kegiatan ekspor wajib membayar PPh 22 dan melaporkannya ke kantor pajak setiap bulannya. Jika tidak membayar PPh 22, eksportir akan dikenakan sanksi berupa denda dan/atau bunga atas keterlambatan pembayaran.
Untuk meningkatkan efektivitas PPh 22, pemerintah memberikan insentif bagi eksportir berupa pembebasan PPh 22 untuk beberapa jenis barang tertentu. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekspor dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.
