Industri film Indonesia semakin berkembang dari waktu ke waktu. Namun, hal ini tidak berarti bahwa semua film yang ditayangkan di Indonesia diproduksi di negeri ini. Banyak film asing yang juga ditayangkan di bioskop-bioskop Indonesia. Namun, perlu diketahui bahwa setiap film asing yang ditayangkan di Indonesia harus membayar pajak film impor.
Apa Itu Pajak Film Impor?
Pajak film impor adalah pajak yang dibayarkan oleh pemilik hak cipta sebuah film asing yang akan ditayangkan di Indonesia. Selain itu, setiap distributor film juga harus membayar pajak film impor. Pajak ini dikenakan atas dasar peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan.
Bagaimana Sistem Pajak Film Impor di Indonesia?
Sistem pajak film impor di Indonesia terdiri dari dua jenis pajak, yaitu pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh). PPN dikenakan pada setiap transaksi jual beli film asing, sedangkan PPh dikenakan pada setiap keuntungan yang diperoleh oleh pemilik hak cipta film asing.
Adapun tarif pajak film impor yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut:
- PPN sebesar 10% dari harga jual film asing;
- PPh sebesar 20% dari keuntungan yang diperoleh oleh pemilik hak cipta;
Pajak film impor harus dibayarkan sebelum film asing tersebut ditayangkan di bioskop-bioskop Indonesia. Jika tidak, maka film tersebut akan ditarik dari pemutaran dan distributor film akan dikenakan sanksi berupa denda atau bahkan pencabutan izin usaha.
Siapa yang Bertanggung Jawab atas Pajak Film Impor?
Setiap distributor film yang ingin menayangkan film asing di Indonesia harus menyelesaikan kewajiban pajak film impor tersebut. Namun, tanggung jawab utama dalam pembayaran pajak film impor adalah pemilik hak cipta film asing.
Jika pemilik hak cipta film asing tidak membayar pajak film impor, maka distributor film harus membayar pajak tersebut terlebih dahulu dan kemudian menagih kembali dari pemilik hak cipta.
Apakah Ada Film yang Dibebaskan dari Pajak Film Impor?
Terdapat beberapa jenis film yang dibebaskan dari pajak film impor, yaitu:
- Film dokumenter atau film pendidikan yang memuat tentang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kebudayaan;
- Film yang dibuat oleh negara sahabat atau negara yang terdapat perjanjian pajak bilateral dengan Indonesia;
- Film yang ditayangkan di festival film internasional yang diakui oleh Pemerintah Indonesia;
- Film yang memiliki kualitas dan nilai artistik tinggi, serta diakui oleh Pemerintah Indonesia.
Jenis film di atas dapat dinilai oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Apa Sanksi yang Diterima Jika Tidak Membayar Pajak Film Impor?
Jika tidak membayar pajak film impor, distributor film akan dikenakan sanksi berupa denda. Besarnya denda yang dikenakan tergantung pada lamanya pembayaran pajak film impor. Semakin lama pembayaran dilakukan, semakin besar pula denda yang harus dibayar.
Sanksi lain yang dapat diterima adalah pencabutan izin usaha dari distributor film yang tidak membayar pajak film impor. Pencabutan izin usaha ini berarti distributor film tersebut tidak lagi diizinkan untuk menayangkan film-film asing di Indonesia.
Bagaimana Cara Membayar Pajak Film Impor?
Cara membayar pajak film impor dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:
- Melalui bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak;
- Melalui sistem e-filing yang tersedia di situs web Direktorat Jenderal Pajak.
Setelah melakukan pembayaran pajak film impor, distributor film akan mendapatkan tanda bukti pembayaran yang harus diserahkan kepada Kantor Pelayanan Pajak terdekat sebagai bukti pembayaran pajak film impor.
Kesimpulan
Pajak film impor adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik hak cipta film asing dan distributor film sebelum film asing tersebut ditayangkan di Indonesia. Walaupun terdapat beberapa jenis film yang dibebaskan dari pajak film impor, namun sebagian besar film asing harus membayar pajak ini.
Sistem pajak film impor terdiri dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh). Setiap distributor film yang ingin menayangkan film asing di Indonesia harus menyelesaikan kewajiban pajak film impor tersebut.
Kewajiban membayar pajak film impor yang tidak dipenuhi akan mengakibatkan sanksi berupa denda dan bahkan pencabutan izin usaha. Oleh karena itu, penting bagi pemilik hak cipta film asing dan distributor film untuk memenuhi kewajiban pajak film impor secara tepat waktu.
