Apakah Anda pernah mendengar tentang Objek Pajak Pph 22 Impor? Jika Anda adalah seorang pengusaha atau pebisnis yang bergerak di bidang impor, maka Anda harus mengenal objek pajak ini. Pph 22 Impor adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan terhadap impor barang untuk dijual atau dipakai sendiri. Pajak ini diberlakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memperoleh pemasukan negara dari kegiatan impor.
Apa Itu Objek Pajak Pph 22 Impor?
Objek pajak Pph 22 Impor adalah barang impor yang dikenakan pajak. Pajak ini dikenakan pada kegiatan impor baik untuk tujuan dijual atau dipakai sendiri. Pph 22 Impor diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.011/2015 tentang Tata Cara Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Impor Barang yang diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2017.
Siapa yang Harus Membayar Pph 22 Impor?
Pph 22 Impor harus dibayar oleh importir yang melakukan kegiatan impor barang untuk dijual atau dipakai sendiri. Importir yang dimaksud adalah seseorang atau badan usaha yang melakukan kegiatan impor untuk kepentingan bisnis atau ekonomi. Pph 22 juga dikenakan pada pemilik barang yang melakukan impor apabila importir aslinya tidak membayar pajak ini.
Bagaimana Cara Menghitung Pph 22 Impor?
Pph 22 Impor dihitung berdasarkan nilai pabean barang impor. Nilai pabean adalah harga faktur atau kesepakatan penjualan antara eksportir dan importir ditambah ongkos pengiriman dan biaya-biaya lain yang terkait dengan pengiriman barang ke tempat tujuan di Indonesia. Pajak yang harus dibayar adalah sebesar 7,5% dari nilai pabean barang impor.
Bagaimana Cara Membayar Pph 22 Impor?
Pph 22 Impor harus dibayar sebelum barang impor dikeluarkan dari tempat penimbunan yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pembayaran pajak dapat dilakukan secara tunai atau dengan menggunakan jaminan pembayaran yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaminan pembayaran yang dapat digunakan antara lain bank garansi, surat kredit berdokumen lengkap, atau surat jaminan dari perusahaan asuransi.
Apa Saja Barang Impor yang Dikenakan Pph 22?
Tidak semua barang impor dikenakan Pph 22. Berikut adalah beberapa barang impor yang dikenakan pajak ini:
– Kendaraan bermotor yang dikenakan bea masuk sebesar 10%
– Mesin-mesin dan peralatan industri
– Elektronik dan barang-barang listrik
– Alat-alat kesehatan dan farmasi
– Produk makanan dan minuman
– Produk kimia
– Bahan bangunan dan kerajinan
Apa Saja Dokumen yang Dibutuhkan untuk Impor Barang?
Untuk melakukan impor barang, Anda harus memiliki beberapa dokumen yang dibutuhkan. Berikut adalah beberapa dokumen penting yang harus dimiliki:
– Surat izin impor barang (API-U)
– Surat Keterangan Asal Barang (SKAB)
– Surat Keterangan Negara Asal (SKNA)
– Surat Keterangan Kandungan Asing (SKKA)
– Surat Keterangan Lengkap Pabean (SPLP)
– Bill of Lading (B/L) atau Air Way Bill (AWB)
– Faktur dan Packing List
Apa Saja Sanksi Jika Tidak Membayar Pph 22 Impor?
Jika Anda tidak membayar Pph 22 Impor, maka Anda akan dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif berupa denda sebesar 1% per bulan dari jumlah pajak yang belum dibayar. Sanksi pidana berupa hukuman penjara selama 1 sampai 4 tahun dan/atau denda sebesar 2 kali jumlah pajak yang tidak dibayar. Selain itu, Anda juga bisa kehilangan hak mendapatkan jaminan pembayaran pada saat melakukan impor barang di masa depan.
Bagaimana Cara Menghindari Sanksi dan Menjalankan Kegiatan Impor dengan Aman?
Untuk menghindari sanksi dan menjalankan kegiatan impor dengan aman, Anda harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pastikan Anda memiliki izin impor barang yang sah dan memenuhi semua persyaratan yang diperlukan. Selain itu, Anda juga harus membayar pajak dan biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kesimpulan
Objek pajak Pph 22 Impor adalah barang impor yang dikenakan pajak sebesar 7,5% dari nilai pabean barang impor. Pajak ini harus dibayar oleh importir yang melakukan kegiatan impor barang untuk dijual atau dipakai sendiri. Pph 22 Impor diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.011/2015 tentang Tata Cara Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Impor Barang yang diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2017. Jangan lupa untuk mematuhi aturan yang berlaku dan membayar pajak tepat waktu untuk menghindari sanksi administratif dan pidana.
