Ekspor dan impor adalah dua aktivitas perdagangan internasional yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara. Namun, untuk melakukan kedua aktivitas tersebut, dibutuhkan banyak persiapan dan prosedur. Itulah mengapa ada berbagai lembaga yang terkait dengan ekspor impor yang harus diketahui oleh para pelaku bisnis. Dalam artikel ini, kita akan membahas lembaga-lembaga tersebut secara detail.
@jangkargroups Mau tau cara urus persetujuan Ekspor/Import ? Yuk kita pelajari dari Portal INSW Kementrian Perdagangan. Kenali juga apa itu HS Code dan jika tidak tau nomer HS Code, anda langsung tanya ke Kantor Bea Cukai Rawamangun bagian klasifikasi barang. #kemendag #insw #persetujuanimpor #persetujuanekspor #jangkargroups #hscode
Kementerian Perdagangan
Kementerian Perdagangan adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas kebijakan perdagangan internasional Indonesia. Tugas utama kementerian ini adalah menyusun kebijakan dan regulasi terkait perdagangan internasional, mempromosikan ekspor, dan melindungi pasar dalam negeri dari impor yang merugikan.
Untuk melakukan ekspor atau impor, pelaku bisnis harus mengajukan izin terlebih dahulu kepada Kementerian Perdagangan. Ada beberapa jenis izin yang dapat diajukan, seperti Surat Persetujuan Impor Barang Khusus (SPIBK), Surat Persetujuan Ekspor Barang Khusus (SPEBK), Surat Keterangan Asal (SKA), dan lain-lain.
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi dan mengatur perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Perdagangan berjangka komoditi adalah perdagangan kontrak berdasarkan harga dan tanggal tertentu untuk membeli atau menjual suatu komoditi.
Jika Anda ingin melakukan perdagangan berjangka komoditi untuk keperluan ekspor atau impor, maka Anda harus terdaftar di Bappebti dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Selain itu, Anda juga harus memperoleh izin dari Bappebti sebelum melakukan transaksi perdagangan.
Bank Indonesia
Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral Indonesia yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan sistem pembayaran di Indonesia. BI juga memiliki peran penting dalam memfasilitasi transaksi perdagangan internasional.
Jika Anda ingin melakukan pembayaran untuk ekspor atau impor, maka Anda harus menggunakan mata uang asing. BI memiliki daftar mata uang asing yang dapat digunakan untuk transaksi perdagangan internasional. Selain itu, BI juga memiliki aturan dan regulasi terkait penggunaan mata uang asing dalam transaksi perdagangan internasional.
Bea Cukai
Bea Cukai adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi dan mengatur kegiatan kepabeanan di Indonesia. Kepabeanan adalah proses produksi, pengelolaan, dan pengawasan atas barang impor dan ekspor di wilayah Indonesia.
Jika Anda ingin melakukan ekspor atau impor, maka Anda harus melalui proses kepabeanan yang diatur oleh Bea Cukai. Anda harus memperoleh Surat Keterangan Ekspor (SKE) atau Surat Keterangan Impor (SKI) sebagai bukti bahwa barang yang Anda kirim atau terima telah melalui proses kepabeanan yang benar.
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan izin dan pelayanan terkait perizinan bagi pelaku usaha. Salah satu izin yang dikeluarkan oleh KPPT adalah izin ekspor dan impor.
Untuk memperoleh izin ekspor atau impor dari KPPT, Anda harus mengajukan permohonan dan melengkapi dokumen-dokumen yang diminta. Setelah permohonan Anda disetujui, Anda akan memperoleh izin ekspor atau impor yang sah.
Kesimpulan
Ekspor dan impor adalah aktivitas perdagangan internasional yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara. Namun, untuk melakukan kedua aktivitas tersebut, dibutuhkan banyak persiapan dan prosedur. Oleh karena itu, pelaku bisnis harus mengenal lembaga-lembaga yang terkait dengan ekspor impor, seperti Kementerian Perdagangan, Bappebti, Bank Indonesia, Bea Cukai, dan KPPT. Dengan mengenal lembaga-lembaga tersebut, pelaku bisnis dapat melakukan ekspor dan impor dengan lebih mudah dan lancar.
