Ekspor Impor adalah kegiatan perdagangan internasional yang diatur oleh hukum yang berlaku di negara tersebut. Ada banyak aturan dan regulasi yang harus dipatuhi oleh perusahaan yang ingin melakukan ekspor impor. Di Indonesia, Landasan Hukum Ekspor Impor diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah.
Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah dasar hukum utama untuk ekspor impor di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang kegiatan perdagangan, termasuk ekspor dan impor. Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan ekspor harus memiliki izin ekspor yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan.
Selain itu, Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan impor harus memiliki izin impor yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan. Izin ekspor dan impor ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang diekspor atau diimpor memenuhi persyaratan standar nasional dan internasional, serta tidak melanggar aturan dan regulasi yang berlaku.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Barang
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Barang adalah peraturan yang mengatur tentang prosedur dan persyaratan ekspor barang dari Indonesia. Peraturan ini mencakup berbagai hal, termasuk persyaratan dokumen ekspor, tata cara pengajuan izin ekspor, dan aturan penggunaan sertifikat asal.
Peraturan ini juga menetapkan bahwa setiap ekspor barang harus dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di Kementerian Perdagangan dan memiliki Izin Usaha Perdagangan (IUP). Selain itu, perusahaan juga harus memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah terkait, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Standardisasi Nasional (BSN).
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Impor Barang
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Impor Barang adalah peraturan yang mengatur tentang prosedur dan persyaratan impor barang ke Indonesia. Peraturan ini mencakup berbagai hal, termasuk persyaratan dokumen impor, tata cara pengajuan izin impor, dan aturan penggunaan sertifikat asal.
Peraturan ini juga menetapkan bahwa setiap impor barang harus dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di Kementerian Perdagangan dan memiliki Izin Usaha Perdagangan (IUP). Selain itu, perusahaan juga harus memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah terkait, seperti BPOM dan BSN.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Produk Hortikultura
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Produk Hortikultura adalah peraturan yang mengatur tentang prosedur dan persyaratan ekspor produk hortikultura dari Indonesia. Peraturan ini mencakup berbagai hal, termasuk persyaratan dokumen ekspor, tata cara pengajuan izin ekspor, dan aturan penggunaan sertifikat asal.
Peraturan ini juga menetapkan bahwa setiap ekspor produk hortikultura harus dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di Kementerian Pertanian dan memiliki Sertifikat Kompetensi Hortikultura. Selain itu, perusahaan juga harus memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah terkait, seperti BPOM dan BSN.
Kesimpulan
Landasan Hukum Ekspor Impor di Indonesia sangatlah penting untuk dipahami oleh perusahaan yang ingin melakukan perdagangan internasional. Ada banyak aturan dan regulasi yang harus dipatuhi, mulai dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan hingga peraturan-peraturan yang lebih spesifik, seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Barang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Impor Barang.
Dengan memahami landasan hukum ekspor impor, perusahaan dapat memastikan bahwa kegiatan perdagangan internasional mereka sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku, serta meminimalkan risiko pelanggaran dan sanksi yang mungkin diberikan oleh pemerintah.
