Kegiatan impor merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk memperluas pasar dan mendapatkan barang yang sulit ditemukan di dalam negeri. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kegiatan impor dapat dilakukan secara legal dan tidak merugikan negara. Berikut adalah beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan kegiatan impor:
1. Memiliki Izin Usaha
Sebelum melakukan kegiatan impor, perusahaan harus memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Izin tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melengkapi Dokumen-dokumen yang Diperlukan
Dalam kegiatan impor, perusahaan harus melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan seperti Surat Izin Impor (SII), Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB). Dokumen-dokumen tersebut harus diserahkan ke instansi yang berwenang sehingga kegiatan impor dapat dilakukan secara legal.
3. Memperhatikan Tarif Bea Masuk
Setiap barang yang diimpor ke Indonesia dikenakan tarif bea masuk. Tarif tersebut ditetapkan berdasarkan jenis barang yang diimpor dan negara asal barang tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan tarif bea masuk yang berlaku agar kegiatan impor tidak merugikan perusahaan.
4. Memastikan Barang yang Diimpor Tidak Melanggar Aturan
Perusahaan harus memastikan bahwa barang yang diimpor tidak melanggar aturan yang berlaku di Indonesia. Barang-barang yang dilarang untuk diimpor antara lain narkotika, senjata, dan bahan-bahan yang berbahaya. Jika perusahaan melakukan kegiatan impor barang-barang yang melanggar aturan, perusahaan akan dikenakan sanksi yang berat.
5. Memiliki Kode HS yang Sesuai
Setiap jenis barang yang diimpor memiliki Kode Harmonized System (HS) yang berbeda-beda. Kode HS tersebut dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan digunakan untuk mempermudah proses impor dan ekspor. Perusahaan harus memastikan bahwa Kode HS yang digunakan sesuai dengan jenis barang yang diimpor agar kegiatan impor dapat dilakukan secara legal.
6. Menggunakan Jasa Pengiriman yang Terpercaya
Perusahaan harus menggunakan jasa pengiriman yang terpercaya untuk mengirimkan barang yang diimpor. Jasa pengiriman yang terpercaya akan memastikan bahwa barang yang diimpor sampai ke tujuan dengan aman dan tidak rusak.
7. Membayar Bea Masuk dengan Tepat
Setelah barang berhasil diimpor, perusahaan harus membayar bea masuk yang telah ditetapkan. Pembayaran harus dilakukan dengan tepat dan tidak terlambat. Jika perusahaan terlambat atau tidak membayar bea masuk dengan tepat, perusahaan akan dikenakan sanksi yang berat.
8. Melakukan Laporan Impor
Setelah kegiatan impor selesai dilakukan, perusahaan harus melakukan laporan impor ke instansi yang berwenang. Laporan tersebut berisi tentang jumlah barang yang diimpor, jenis barang yang diimpor, dan nilai barang yang diimpor. Laporan impor harus dilakukan dengan tepat agar kegiatan impor dapat dilakukan secara legal.
9. Memenuhi Persyaratan Teknis dan Non-Teknis
Barang-barang yang diimpor harus memenuhi persyaratan teknis dan non-teknis yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Persyaratan teknis meliputi kualitas, keamanan, dan kesehatan barang yang diimpor. Sedangkan persyaratan non-teknis meliputi label, kemasan, dan informasi produk yang jelas dan benar.
10. Tidak Merugikan Negara
Kegiatan impor harus dilakukan dengan tidak merugikan negara. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan impor yang merugikan negara seperti melakukan dumping atau mengimpor barang palsu.
Dalam melakukan kegiatan impor, perusahaan harus memperhatikan berbagai syarat dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan impor dapat dilakukan secara legal dan tidak merugikan negara. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, perusahaan dapat mengembangkan bisnisnya dan memperluas pasar dengan memasukkan barang-barang impor yang sulit ditemukan di dalam negeri.
