Sebelum menjadi Presiden Indonesia pada tahun 2014, Joko Widodo atau yang lebih dikenal dengan sebutan Jokowi, menjanjikan pemerintahan yang ramah terhadap investasi asing. Namun, beberapa tahun setelah menjadi Presiden, ia dianggap mempersulit investasi asing di Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi pada investasi asing di Indonesia pada tahun 2014?
Pengertian Investasi Asing
Investasi asing adalah investasi yang dilakukan oleh investor dari luar negeri pada suatu negara. Investasi ini dapat berupa investasi langsung maupun tidak langsung. Investasi langsung adalah investasi yang dilakukan dalam bentuk kepemilikan saham, pendirian perusahaan, atau pembelian properti. Sedangkan investasi tidak langsung adalah investasi dalam bentuk surat berharga atau deposito.
Kebijakan Investasi Asing Jokowi
Pada awal pemerintahannya, Jokowi menjanjikan kebijakan yang ramah terhadap investasi asing. Namun, pada tahun 2014, ia mengeluarkan sejumlah kebijakan yang dianggap mempersulit investasi asing di Indonesia. Salah satu kebijakan tersebut adalah penerapan aturan batasan kepemilikan saham asing maksimal 49% pada sektor strategis seperti pertambangan, perbankan, dan telekomunikasi. Hal ini menyulitkan investor asing yang ingin berinvestasi di sektor-sektor tersebut.
Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan moratorium izin usaha baru untuk sektor tambang selama dua tahun. Kebijakan ini menyulitkan perusahaan tambang asing yang ingin mengembangkan usahanya di Indonesia.
Tidak hanya itu, pemerintah juga mengeluarkan aturan yang membatasi impor bahan baku tertentu. Aturan ini menyulitkan perusahaan asing yang ingin menggunakan bahan baku dari luar negeri untuk produksi di Indonesia.
Dampak Kebijakan Investasi Asing Jokowi
Kebijakan investasi asing Jokowi pada tahun 2014 memiliki dampak yang cukup besar terhadap perekonomian Indonesia. Beberapa investor asing mengeluhkan sulitnya berinvestasi di Indonesia dan memilih untuk berinvestasi di negara lain. Hal ini berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dan penurunan nilai tukar rupiah. Selain itu, kebijakan tersebut juga menyulitkan perusahaan asing yang ingin berinvestasi di sektor-sektor strategis di Indonesia.
Penjelasan Kebijakan Investasi Asing Jokowi
Meskipun dianggap mempersulit investasi asing di Indonesia, Jokowi memiliki alasan tersendiri untuk mengeluarkan kebijakan tersebut. Salah satu alasan tersebut adalah untuk menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia. Penerapan batasan kepemilikan saham asing maksimal 49% pada sektor-sektor strategis adalah untuk mencegah terjadinya pengambilalihan perusahaan asing terhadap perusahaan Indonesia.
Selain itu, kebijakan moratorium izin usaha baru untuk sektor tambang juga bertujuan untuk menjaga keberlangsungan lingkungan hidup dan mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas tambang. Sedangkan aturan yang membatasi impor bahan baku tertentu adalah untuk mendorong perusahaan asing untuk menggunakan bahan baku dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Kesimpulan
Jokowi memang dianggap mempersulit investasi asing di Indonesia pada tahun 2014. Namun, kebijakan yang diambilnya memiliki alasan tersendiri dan bertujuan untuk menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia serta keberlangsungan lingkungan hidup. Meskipun demikian, pemerintah perlu terus memperbaiki kebijakan investasi asing agar lebih ramah bagi investor asing tanpa mengorbankan kepentingan nasional.
