Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) baru-baru ini mengeluarkan kebijakan untuk menghapus izin prinsip BPKM. Keputusan ini diambil setelah melalui berbagai pertimbangan dan kajian yang dilakukan oleh BPKP. Namun, kebijakan ini tentu saja menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, khususnya dunia usaha di Indonesia.
Apa itu Izin Prinsip BPKM?
Sebelum membahas lebih jauh tentang penghapusan izin prinsip BPKM, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu izin prinsip BPKM. Izin prinsip BPKM adalah izin yang dikeluarkan oleh BPKM sebagai persyaratan awal bagi perusahaan atau badan usaha untuk mendapatkan kredit dari bank. Izin ini menunjukkan bahwa BPKM telah melakukan screening awal terhadap usaha tersebut dan memenuhi kriteria yang berlaku.
Izin prinsip BPKM sebenarnya bukanlah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan atau badan usaha untuk mendapatkan kredit dari bank. Namun, izin ini seringkali menjadi persyaratan dari bank untuk mengetahui apakah usaha tersebut memenuhi kriteria untuk mendapatkan kredit.
Mengapa Izin Prinsip BPKM Dihapus?
Dalam keterangan resmi yang dikeluarkan oleh BPKP, penghapusan izin prinsip BPKM dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, izin prinsip BPKM seringkali menimbulkan biaya dan waktu yang cukup besar bagi perusahaan atau badan usaha. Terkadang, proses pengurusan izin ini memakan waktu hingga berbulan-bulan.
Kedua, penghapusan izin prinsip BPKM diharapkan dapat mempercepat proses pemberian kredit oleh bank. Dengan tidak adanya proses pengurusan izin prinsip BPKM, perusahaan atau badan usaha dapat langsung mengajukan permohonan kredit ke bank tanpa harus menunggu proses izin prinsip terlebih dahulu.
Implikasi Penghapusan Izin Prinsip BPKM
Penghapusan izin prinsip BPKM tentu saja memberikan implikasi bagi dunia usaha di Indonesia. Sebagian pengusaha menyambut positif kebijakan ini karena dianggap dapat mempermudah proses pengajuan kredit. Namun, di sisi lain, ada juga yang khawatir bahwa penghapusan izin prinsip BPKM dapat memperbesar risiko bermasalahnya kredit yang diberikan oleh bank.
Tentu saja, hal ini menjadi tantangan bagi perusahaan atau badan usaha untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam mengajukan kredit ke bank. Selain itu, penghapusan izin prinsip BPKM juga membutuhkan peran aktif dari bank untuk melakukan screening dan evaluasi yang lebih ketat terhadap permohonan kredit yang masuk.
Kesimpulan
Penghapusan izin prinsip BPKM memang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, khususnya dunia usaha di Indonesia. Namun, kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat proses pemberian kredit oleh bank dan mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan dalam pengurusan izin prinsip BPKM.
Tentu saja, perusahaan atau badan usaha harus lebih selektif dan berhati-hati dalam mengajukan kredit ke bank untuk menghindari risiko bermasalahnya kredit. Di sisi lain, bank juga harus melakukan screening dan evaluasi yang lebih ketat terhadap permohonan kredit yang masuk untuk memastikan kredit yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan.
