Bagi pengusaha kecil menengah (UKM), pinjaman modal kerap menjadi kendala utama. Selain bunga yang tinggi, mereka juga harus membayar berbagai biaya lain yang cukup besar. Namun, ada fasilitas pembebasan BPKM yang bisa menjadi solusi bagi mereka yang ingin mengembangkan bisnis namun terkendala modal. Apa itu fasilitas pembebasan BPKM? Simak ulasan lengkapnya di bawah ini.
Apa Itu Fasilitas Pembebasan BPKM?
Fasilitas pembebasan BPKM adalah kebijakan dari pemerintah untuk membebaskan sebagian atau seluruh bunga dan biaya lainnya pada pinjaman modal yang diberikan oleh bank umum kepada UKM. Tujuannya adalah untuk membantu UKM dalam pengembangan bisnis, meningkatkan daya saing, dan menciptakan lapangan kerja baru.
Syarat dan Ketentuan Fasilitas Pembebasan BPKM
Untuk mendapatkan fasilitas pembebasan BPKM, terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh UKM, di antaranya:
- Memiliki usaha yang terdaftar secara resmi
- Memiliki omzet di bawah Rp50 miliar per tahun
- Memiliki jumlah karyawan di bawah 200 orang
- Memiliki rekening koran selama minimal 6 bulan
- Memiliki catatan kredit yang baik
Dalam penerapannya, syarat dan ketentuan bisa berbeda-beda tergantung dari kebijakan masing-masing bank. Oleh karena itu, sebaiknya UKM memahami dengan baik syarat dan ketentuan yang berlaku di bank yang mereka ajukan pinjaman.
Keuntungan dari Fasilitas Pembebasan BPKM
Adapun beberapa keuntungan yang bisa didapatkan oleh UKM dari fasilitas pembebasan BPKM, di antaranya:
- Bebas bunga dan biaya lainnya
- Pinjaman modal tanpa jaminan
- Plafon pinjaman yang lebih besar
- Masa cicilan yang lebih panjang
- Proses pengajuan yang lebih mudah dan cepat
Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan UKM bisa lebih mudah mendapatkan modal untuk mengembangkan bisnisnya tanpa terlalu terbebani dengan bunga dan biaya lainnya.
Bagaimana Cara Mengajukan Fasilitas Pembebasan BPKM?
Untuk mengajukan fasilitas pembebasan BPKM, UKM harus mengajukan permohonan ke bank umum yang bersangkutan. Berikut adalah beberapa dokumen yang harus disiapkan:
- Fotokopi KTP dan NPWP pengusaha
- Fotokopi akta pendirian usaha
- Fotokopi rekening koran selama minimal 6 bulan terakhir
- Surat keterangan domisili usaha
- Proyeksi keuangan usaha selama minimal 2 tahun ke depan
Setelah semua dokumen disiapkan, UKM bisa mengajukan permohonan ke bank umum yang bersangkutan. Proses pengajuan biasanya memakan waktu sekitar 3-5 hari kerja.
Penutup
Fasilitas pembebasan BPKM merupakan solusi bagi UKM yang ingin mengembangkan bisnisnya namun terkendala modal. Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan UKM bisa lebih mudah mendapatkan modal dengan bunga dan biaya yang lebih ringan. Namun, sebaiknya UKM memahami dengan baik syarat dan ketentuan yang berlaku di bank yang mereka ajukan pinjaman sehingga proses pengajuan bisa berjalan lancar.
