Apakah kamu seorang pegawai yang sering melakukan perjalanan dinas? Jika iya, maka kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah Dokumen Pokok Perjalanan Dinas (DPPD). DPPD adalah salah satu persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas.
Apa itu Dokumen Pokok Perjalanan Dinas?
DPPD adalah dokumen yang berisi informasi lengkap mengenai perjalanan dinas yang akan dilakukan oleh seorang pegawai. Dokumen ini dibuat sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai.
Isi dari DPPD meliputi informasi mengenai tujuan perjalanan dinas, lama perjalanan, biaya perjalanan, serta persyaratan dan tata cara pelaksanaan perjalanan dinas. Dengan adanya DPPD, diharapkan proses perjalanan dinas dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Siapa yang Wajib Membuat Dokumen Pokok Perjalanan Dinas?
Setiap pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas wajib membuat DPPD. Hal ini berlaku untuk semua jenis perjalanan dinas, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri.
Pembuatan DPPD dilakukan oleh pejabat yang berwenang, yang biasanya adalah Kepala Bagian Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk oleh atasan langsung. Pejabat yang berwenang ini harus memastikan bahwa DPPD yang dibuat sudah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
Bagaimana Cara Membuat Dokumen Pokok Perjalanan Dinas?
Untuk membuat DPPD, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan, antara lain:
1. Pengajuan Permohonan Perjalanan Dinas
Sebelum membuat DPPD, seorang pegawai harus terlebih dahulu mengajukan permohonan perjalanan dinas kepada atasan. Permohonan ini harus disertai dengan alasan dan tujuan perjalanan dinas, serta estimasi biaya yang dibutuhkan untuk perjalanan dinas tersebut.
2. Penentuan Persyaratan dan Biaya Perjalanan
Setelah permohonan perjalanan dinas disetujui, pejabat yang berwenang akan menentukan persyaratan dan biaya perjalanan yang harus dipenuhi oleh pegawai. Persyaratan dan biaya perjalanan yang ditentukan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pengisian Formulir DPPD
Setelah persyaratan dan biaya perjalanan ditentukan, pegawai harus mengisi formulir DPPD. Formulir ini biasanya sudah disediakan oleh instansi tempat pegawai bekerja. Pegawai harus mengisi formulir dengan lengkap dan benar.
4. Melampirkan Dokumen Pendukung
Setelah mengisi formulir DPPD, pegawai harus melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan, seperti tiket pesawat, hotel, dan transportasi selama perjalanan dinas.
5. Persetujuan dan Tanda Tangan
Setelah formulir DPPD dan dokumen pendukung dilengkapi, pegawai harus meminta persetujuan atasan untuk melakukan perjalanan dinas. Setelah mendapatkan persetujuan, pegawai dan atasan harus menandatangani DPPD sebagai tanda kesepakatan dan tanggung jawab bersama.
Apa Saja Informasi yang Harus Terdapat di DPPD?
DPPD harus berisi informasi lengkap mengenai perjalanan dinas yang akan dilakukan oleh pegawai. Berikut adalah informasi yang harus terdapat di DPPD:
1. Identitas Pegawai
DPPD harus mencantumkan identitas lengkap pegawai, seperti nama, jabatan, dan instansi tempat pegawai bekerja.
2. Tujuan Perjalanan Dinas
DPPD harus mencantumkan tujuan perjalanan dinas dengan jelas. Tujuan perjalanan dinas harus sesuai dengan tugas dan fungsi instansi tempat pegawai bekerja.
3. Jadwal Perjalanan Dinas
DPPD harus mencantumkan jadwal perjalanan dinas, mulai dari tanggal keberangkatan hingga tanggal kembali ke tempat tugas.
4. Rincian Biaya Perjalanan Dinas
DPPD harus mencantumkan rincian biaya perjalanan dinas, seperti biaya transportasi, biaya penginapan, dan biaya makan selama perjalanan dinas.
5. Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas
DPPD harus mencantumkan persyaratan dan tata cara pelaksanaan perjalanan dinas, seperti persyaratan dokumen perjalanan, tata cara pembayaran, dan tata cara pelaporan.
Bagaimana Jika Terjadi Perubahan dalam Perjalanan Dinas?
Jika terjadi perubahan dalam perjalanan dinas, pegawai harus segera mengajukan perubahan DPPD kepada atasan. Perubahan DPPD harus dilakukan sebelum pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan.
Jika perubahan DPPD dilakukan saat pelaksanaan perjalanan dinas, pegawai harus segera melaporkan perubahan tersebut kepada atasan dan meminta persetujuan untuk melanjutkan perjalanan dinas.
Apa Sanksi yang Diberikan Jika Tidak Membuat Dokumen Pokok Perjalanan Dinas?
Jika seorang pegawai tidak membuat DPPD saat melakukan perjalanan dinas, maka pegawai tersebut dapat diberikan sanksi, seperti pengurangan tunjangan perjalanan dinas atau bahkan pemecatan sebagai pegawai.
Hal ini disebabkan karena DPPD merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh setiap pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas. Dengan adanya DPPD, diharapkan proses perjalanan dinas dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kesimpulan
Dokumen Pokok Perjalanan Dinas (DPPD) adalah persyaratan wajib bagi pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas. DPPD berisi informasi lengkap mengenai perjalanan dinas yang akan dilakukan oleh pegawai, dan dibuat sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan perjalanan dinas. Pembuatan DPPD dilakukan oleh pejabat yang berwenang, dan harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Jika seorang pegawai tidak membuat DPPD saat melakukan perjalanan dinas, maka pegawai tersebut dapat diberikan sanksi. Oleh karena itu, seorang pegawai harus memahami dan memenuhi persyaratan untuk membuat DPPD dengan benar.
