Dasar Hukum Perizinan – Jangkar Global Groups

DAFTAR ISI

Di Indonesia, setiap usaha atau kegiatan yang di lakukan oleh masyarakat harus memiliki izin dari pemerintah. Izin ini berfungsi sebagai pengawasan dan perlindungan masyarakat serta untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Berikut adalah dasar hukum perizinan di Indonesia:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal – Dasar Hukum

Undang-undang ini mengatur tentang pemberian izin usaha dan izin investasi. Semua jenis usaha yang berada di Indonesia harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang ini. Izin usaha dan investasi di berikan oleh pemerintah setelah memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan.

Paradigma Perubahan Tata Cara Perizinan Dengan OSS

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah – Dasar Hukum

Undang-undang ini mengatur tentang pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di dalam undang-undang ini juga di atur tentang izin usaha dan investasi yang di berikan oleh pemerintah daerah. Setiap daerah memiliki ketentuan sendiri dalam memberikan izin usaha dan investasi, namun harus tetap memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Selanjutnya Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup dan penanganan dampak lingkungan. Semua jenis usaha harus memperhatikan kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup dan harus melaporkannya kepada pemerintah setempat. Izin usaha akan di berikan setelah memenuhi persyaratan lingkungan hidup yang telah di tetapkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik – Dasar Hukum

Sehingga Peraturan ini mengatur tentang pelayanan perizinan usaha yang di sediakan secara elektronik. Selanjutnya Tujuannya adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses pelayanan perizinan usaha. Maka Semua jenis izin usaha bisa di dapatkan secara online melalui sistem yang telah di sediakan oleh pemerintah.

Cara Mengisi Perizinan OSS

Peraturan Daerah – Dasar Hukum

Selanjutnya Selain undang-undang yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat, setiap daerah juga memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang perizinan usaha dan investasi. Setiap daerah memiliki ketentuan sendiri dalam memberikan izin usaha dan investasi, namun harus tetap memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat.

Oleh karena itu Demikianlah dasar hukum perizinan usaha di Indonesia. Sehingga Memiliki izin usaha dan investasi sangat penting untuk melindungi bisnis dan usaha Anda serta untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

PT Jangkar Global Groups