Dasar ekspor dan impor adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur proses pertukaran barang dan jasa dengan negara lain. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dengan mengoptimalkan potensi ekspor dan mengurangi impor barang dan jasa yang seharusnya dapat diproduksi di dalam negeri.
Mengenal Dasar Ekspor dan Impor
Sejak Indonesia merdeka, perdagangan internasional menjadi salah satu fokus utama pembangunan ekonomi. Salah satu upaya untuk memperkuat sektor perdagangan internasional adalah dengan menerapkan kebijakan dasar ekspor dan impor. Dasar ekspor dan impor dalam perdagangan internasional memiliki beberapa tujuan, di antaranya:
1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Kebijakan dasar ekspor dan impor bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan meningkatkan nilai ekspor dan mengurangi impor barang dan jasa.
2. Meningkatkan daya saing Indonesia
Kebijakan dasar ekspor dan impor diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional. Indonesia harus mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain, baik dalam kualitas maupun harga.
3. Meningkatkan devisa negara
Peningkatan ekspor diharapkan dapat meningkatkan devisa negara. Devisa negara diperlukan untuk membiayai kebutuhan impor, memperkuat cadangan devisa, dan membayar utang luar negeri.
Dasar Hukum Ekspor dan Impor di Indonesia
Dasar hukum ekspor dan impor di Indonesia tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengesahan Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the People’s Republic of China
Undang-undang ini mengatur tentang perdagangan antara ASEAN dan Tiongkok, termasuk proses ekspor dan impor.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Undang-undang ini mengatur tentang perdagangan dalam negeri maupun internasional, termasuk ekspor dan impor.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Fasilitas Pabean serta Penghapusan dan Pengurangan Bea Masuk atas Impor Barang
Peraturan ini mengatur tentang fasilitas pabean dan pengurangan bea masuk atas impor barang tertentu yang diberikan oleh pemerintah.
Proses Ekspor dan Impor di Indonesia
Proses ekspor dan impor di Indonesia terdiri dari beberapa tahapan, di antaranya:
1. Persiapan Dokumen
Dalam proses ekspor dan impor, persiapan dokumen sangat penting. Dokumen yang dibutuhkan tergantung pada jenis barang yang akan diekspor atau diimpor. Beberapa dokumen yang dibutuhkan antara lain faktur komersial, packing list, surat izin ekspor atau impor, dan sertifikat asal barang.
2. Pemberitahuan Kepabeanan
Setelah dokumen lengkap, pihak eksportir atau importir harus memberitahukan kepabeanan tentang barang yang akan diekspor atau diimpor.
3. Pemeriksaan Barang
Setelah pemberitahuan kepabeanan diterima, barang akan diperiksa oleh petugas bea cukai. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang yang diekspor atau diimpor memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
4. Bea Masuk
Setelah pemeriksaan selesai, importir harus membayar bea masuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bea masuk ini dibayarkan ke kantor bea cukai.
5. Pembebasan Barang
Setelah bea masuk dibayar, barang akan dikeluarkan dari pelabuhan atau bandara. Barang dapat diambil oleh pihak importir setelah melakukan proses administrasi yang diperlukan.
Fasilitas Ekspor dan Impor
Pemerintah Indonesia memberikan beberapa fasilitas bagi eksportir dan importir, di antaranya:
1. Fasilitas Pajak
Pemerintah memberikan fasilitas pajak bagi eksportir atau importir yang memenuhi persyaratan tertentu. Fasilitas ini bertujuan untuk membantu meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional.
2. Fasilitas Pabean
Pemerintah memberikan fasilitas pabean berupa pengurangan atau penghapusan bea masuk bagi barang tertentu yang diekspor atau diimpor. Fasilitas ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah ekspor dan menekan jumlah impor.
3. Fasilitas Kredit
Pemerintah memberikan fasilitas kredit melalui bank-bank pemerintah atau swasta untuk mendukung kegiatan ekspor dan impor. Fasilitas ini bertujuan untuk membantu eksportir atau importir dalam memenuhi kebutuhan modal.
Peluang dan Tantangan dalam Ekspor dan Impor
Peluang dalam ekspor dan impor sangat besar, terutama bagi Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Beberapa produk unggulan Indonesia yang memiliki peluang ekspor yang baik antara lain kopi, cokelat, minyak kelapa sawit, dan produk tekstil.
Di sisi lain, terdapat beberapa tantangan dalam ekspor dan impor, di antaranya:
1. Persaingan global
Persaingan global yang semakin ketat menjadi tantangan bagi Indonesia dalam mengembangkan pasar ekspor dan impor.
2. Perubahan kebijakan luar negeri
Perubahan kebijakan luar negeri dari negara tujuan ekspor atau impor dapat berdampak pada proses perdagangan Indonesia.
3. Ketidakpastian politik dan ekonomi
Ketidakpastian politik dan ekonomi di negara tujuan ekspor atau impor dapat mempengaruhi proses perdagangan Indonesia.
Kesimpulan
Dasar ekspor dan impor adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dengan mengoptimalkan potensi ekspor dan mengurangi impor barang dan jasa yang seharusnya dapat diproduksi di dalam negeri. Proses ekspor dan impor di Indonesia melibatkan beberapa tahapan, mulai dari persiapan dokumen hingga pembebasan barang. Terdapat beberapa fasilitas yang diberikan pemerintah untuk mendukung kegiatan ekspor dan impor, seperti fasilitas pajak, fasilitas pabean, dan fasilitas kredit. Terdapat peluang yang besar dalam ekspor dan impor, namun juga terdapat beberapa tantangan, seperti persaingan global dan ketidakpastian politik dan ekonomi di negara tujuan ekspor atau impor.
