BPKM Nomor 13 Tahun 2017 adalah sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan pada tahun 2017. Peraturan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan keuangan dan pembangunan di Indonesia.
Apa itu BPKM Nomor 13 Tahun 2017?
Sebelum membahas lebih jauh tentang BPKM Nomor 13 Tahun 2017, kita perlu mengetahui apa itu BPKM. BPKM atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk mengawasi keuangan dan pembangunan di Indonesia.
BPKM Nomor 13 Tahun 2017 sendiri merupakan sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh BPKM. Peraturan ini memberikan pedoman bagi BPKM dalam melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan di Indonesia. Peraturan ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.
Tujuan BPKM Nomor 13 Tahun 2017
Tujuan utama dari BPKM Nomor 13 Tahun 2017 adalah untuk meningkatkan kualitas pengawasan keuangan dan pembangunan di Indonesia. Peraturan ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara dan masyarakat dalam hal keuangan dan pembangunan.
Dalam mencapai tujuannya, BPKM Nomor 13 Tahun 2017 memberikan beberapa pedoman yang harus diikuti oleh BPKM dalam melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan di Indonesia. Pedoman tersebut antara lain:
Pedoman dalam BPKM Nomor 13 Tahun 2017
1. Menggunakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan.
2. Menjamin keberlanjutan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
3. Melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dan negara.
4. Menjamin bahwa penggunaan dana negara dan sumber daya alam dilakukan dengan efisien, efektif, dan transparan.
5. Melakukan pengawasan terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan.
Larangan dalam BPKM Nomor 13 Tahun 2017
Selain memberikan pedoman, BPKM Nomor 13 Tahun 2017 juga memberikan larangan-larangan yang harus dihindari oleh BPKM dalam melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan di Indonesia. Larangan-larangan tersebut antara lain:
1. Tidak menggunakan dana negara atau sumber daya alam untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
2. Tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan.
3. Tidak melakukan tindakan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia dalam melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan.
Implikasi BPKM Nomor 13 Tahun 2017
BPKM Nomor 13 Tahun 2017 memiliki implikasi yang cukup besar bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Peraturan ini dapat membantu pemerintah dalam mengatur dan mengawasi penggunaan dana negara dan sumber daya alam dengan lebih efisien dan efektif.
Di sisi lain, masyarakat juga dapat merasakan manfaat dari peraturan ini. Dengan adanya pengawasan keuangan dan pembangunan yang lebih baik, diharapkan pembangunan di Indonesia dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih merata.
Kesimpulan
BPKM Nomor 13 Tahun 2017 adalah sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan pada tahun 2017. Peraturan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan keuangan dan pembangunan di Indonesia. Peraturan ini memberikan pedoman dan larangan yang harus diikuti oleh BPKM dalam melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan di Indonesia.
Dalam mengimplementasikan peraturan ini, diharapkan pemerintah dan masyarakat Indonesia dapat merasakan manfaat yang besar dalam pengawasan keuangan dan pembangunan di Indonesia.
