Apa Itu Konstitusional Bersyarat – Putusan hakim mahkamah konstitusi yang mengabulkan uji formil Undang-undang cipta kerja (UU Cipta Kerja) tentu saja mneimbulkan polemic atau pro kontra. oleh karena itu, Putusan bernomor no 91/PUU-XVIII/2020 akhir tahun 2021 lalu itu akhirnya mengabulkan MK dengan alasan tidak mempunyai kekuatan hukum.
Oleh karena itu, menyebutkan bahwa undang-undang no 11 tahun 2020 mengenai cipta kerja tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak lakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan itu terucapkan.
Apa Itu Konstitusional Bersyarat?
Karena itu, gugatan formil yang dikabulkan MK itu dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar 1945. Hanya saja yang membingungkan, karena meski dianggap bertentangan secara konstitusi, tetapi MK seolah tetap memberikan harapan lewat perbaikan selama dua tahun.
Tentang polemic seperti ini dalam kacamata hukum konstitusi Indonesia terkenal dengan inkonstitusional bersyarat.
Kemudian itu, Lantas bagaimana perkembangan tafsir konstitusional memandang penundaan UU cipta kerja. Apa itu konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat serta persamaan dan perbedaan keduanya dalam memandang penundaan UU cipta kerja? Simak uraiannya berikut ini.
Pandangan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Tentang Apa Itu Konstitusional Bersyarat Dan Inkonstitusional
Memandang putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji formil Undang-undang cipta kerja, para mantan ketua mahkamah konstitusi menyampaikan tanggapannya.
Berikut ini pandangan mantan ketua pertama MK periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie dan ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015 Hamdan Zoelva.
- Pandangan Jimly Asshiddiqie
Jimly mengatakan bahwa dia sangat mengapresiasi keputusan MK. Menurutnya, ribuan pasal yang ada dalam undang-undang cipta kerja justru akan menimbulkan konflik norma yang rumit. Sehingga Mk anggap tidak bijaksana apabila tidak memberikan waktu perbaikan.
Baca juga : persyaratan pembuatan visa kerja untuk wna
Jimly justru mengatakan, jika UU cipta kerja langsung memutuskan tidak berlaku dan kembali ke nol, maka akan menimbulkan kekacauan. maka dari itu, Dampak lainnya tentu saja, ketidakpercayaan terhadap institusi MK.
Oleh sebab itu, menurut Jimly, hakikat kehadiran MK adalah memberikan solusi dalam setiap perkara. Karena itu, putusan no 91/PUU-XVIII/2020 pada akhir tahun 2021 itu menajdi terobosan penting.
Ini juga menunjukkan bahwa MK tidak hanya sekadar bijak, tetapi juga realostis melihat keadaan. selain itu, Ini juga menunjukkan bahwa saat ini supremasi masyarakat dalam mengawal dan mengontrol sebuah kebijakan yang akan disahkan sebuah konstitusi dalam hal ini MK sudah terbukti.
Apa Itu Konstitusional Bersyarat Menurut Hamdan Zoelva
Selain itu, putusan MK ini juga menunjukkan bahwa prosedur politik hukum yang ada pada parlemen sudah sangat bisa terawasi lalu kemudian teruji secara konstitusional.
- Pandangan Hamdan Zoelva
Sementara itu, ketua mahkamah konstitusi periode 2013-2015, Hamdan Zoelva, juga menunjukkan sikap pro pada pandangan Jimly. Menurutnya keputusan MK soal Undang-undang cipta kerja merupakan keputusan yang logis dan tentu bisa untukk pertanggungjawabkan.
Diapun setuju bahwa rumusan inkonstitusional yang telah keluar MK sebagai variasi baru atas putusan MK.
KONSTITUSIONAL DAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT
Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan gugatan formil UU cipta kerja bagian dari inkonstitusional bersyarat. oleh Sebab itu, salah satu ciri khas putusan inkonstitusional bersyarat adalah membatalkan secara otomotasi keberlakukan suatu objek perkara.
Kapan kembali tersebut konstitusional? Tentu saja jika semua syarat-syarat yang terajukan MK sudah terpenuhi dalam penerapannya.
Tentang objek perkaranya adalah pasal tertentu yang ada dalam suatu undang-undang yang teruji pada uji materiil atau bisa juga uji formil terajukan untuk semua isi undang-undang tersebut. Itu tadi penjelasan tentang konstitusional bersyarat.
Apa Itu Konstitusional Bersyarat menurut Norma
Sementara itu, konstitusional bersayarat dapat kamu pahami sebagai hal yang sejak awal memiliki norma, hanya saja penerapannya tengah masyarakat harus memenuhi syarat-syarat yang terajukan MK.
Sebagaimananya, mengungkapkan Jimly Asshiddiqie, bahwa ada contoh kasus penerapan konstitusional yang pertama kali terumuskan MK yakni pengujian undang-undang nomor 7 tahun 2004. Mengenai sumber daya air (UU sumber daya air).
Putusan dari undang-undang itu bernomor 58-59-60-63/puu-II/2004. Undang-undang ini berisi tentang pengujian beberapa pasal yang ada dalam undang-undang sumber daya air.
Sehingga dapat tersimpulkan bahwa kehadiran putusan inkonstitusional bersayarat hadir karena konstitusional bersyarat teranggap tidak efektif.
oleh karena itu, Penyebabnya karena pihak yang terperintahkan melaksanakan putusan itu justru mengabaikan syarat-syarat yang tertuang dalam tafsir putusan konstitusional bersyarat.
PERSAMAAN KONSTITUSIONAL DENGAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT
Melihat penjelasan sebelumnya dapat kamu ketahui bahwa model putusan ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan antara konstitusional bersyarat dan inkunstitusional bersyarat antara lain sebagai berikut:
- Syarat MK dari kedua model putusan ini sama-sama harus terpenuhi .
- Sama-sama memberikan penafsiran baru yang dikeluarkan MK terhadap pasal yang sedang diuji
PERBEDAAN KONSTITUSIONAL DENGAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT
Sedangkan itu, perbedaan konstitusional bersyarat dan inkunstitusional bersyarat antara lain:
- ada pada ketegasan atas waktu berlaku atau tidaknya objek perkara yang diajukan sejak putusan terbacakan. Maksudnya itu, ada perbedaan waktu berlaku yakni langsung telah terterapkan dan ada yang tertunda terlebih dahulu.
Adanya model putusan seperti yang terjelaskan sebelumnya ini paling penting sebagai bentuk pencegahan terjadinya kekacauan tengah masyarakat karena kekosongan hukum (legal disorder), seperti terungkap Fajar Laksono Saroso, sebagai peneliti MK, kepada media.
Dari penjelasan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat sebelumnya dapat terkaitkan dengan kehebohan penundaan pengesahan UU Cipta Kerja dan terimanya uji formil UU cipta kerja pada akhir tahun 2021 silam.
CONTOH PUTUSAN KONTITUSIONAL DAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT
Berikut ini beberapa contoh kasus dan pemberlakuan model konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat.
- Konstitusional Bersyarat
Berikut ini sejumlah nomor putusan yang menggunakan model konstitusional bersyarat.
- Putusan no 58-59-60-63/puu-III/2004 Tanggal 19 Juli 2005
- Putusan no 10/puu-VI/2008 Tanggal 1 Juli 2008
- Putusan no14/puu-VII/2009 Tanggal 30 maret 2010
- Putusan no 49/puu-VIII/2010 Tanggal 22 September 2010
- Putusan no 115/puu-VII/2009 Tanggal 22 September 2010
- Putusan no 11-14-21-126-136/puu-V11/2009 Tanggal 31 Maret 2010
- Inkonstitusional bersyarat
Tampaknya, ada banyak nomor putusan yang menggunakan model inkonstitusional bersyarat. Tercatat ada 31 nomor putusan. Namun, berikut ini hanya beberapa yang kami tuliskan sebagai tambahan informasi.
- Putusan no 54/puu- VI 2008 Tanggal 14 April 2009
- Putusan no 117/puu- VII 2009 Tanggal 30 September 2009
- Putusan no133/puu-VII 2009 Tanggal 25 November 2009
- Putusan no101/puu- VII 2009 Tanggal 30 Desember 2009
- Putusan no 127/puu- VII 2009 Tanggal 25 Januari 2010
Apa Itu Konstitusional Bersyarat Dan Inkonstitusional Berkaitan Dengan UU Cipta Kerja
Mengenai putusan penundaan UU Cipta Kerja dan MK menerima uji formil itu, kedua mantan ketua Mahkamah Konstitusi yakni Jimly dan Hamdan menilai putusan tersebut sudah cermat dan ilmiah.
Yang baru hanya pada model putusan inkontitusional bersyarat yang dijatuhkan pada pengujian formil karena dianggap merupakan putusan pertama kali dikeluarkan lembaga MK.
Penundaan pengesehan UU cipta kerja dengan syarat dua tahun harus memenuhi syarat yang diajukan MK maka model bersyarat ini dianggap akan semakin mengurangi kekacauan di tengah masyarakat, apalagi jika putusan itu langsung dibatalkan.
Bahkan dipandang model variasi putusan lainnya bisa saja terus berkembang demi penegakan keadilan, juga membuka ruang terbukanya pengajuan uji formil pada kasus lain sebagai wujud pengawasan pada parlemen dan hak masyarakat menyuarakan hak konstitusionalnya.
