Persyaratan Normaliasi Website. Hari ini saya tiba-tiba kaget dikarenakan website yang saya buat dari tanggal 1 januari tahun 2016 tiba-tiba tidak bisa di akses. Panik dan bingung karena website tersebut adalah salah satu pusat informasi untuk membantu masyarakat yang mencari informasi yang sangat di butuhkan. Lima tahun website jangkargroups.co.id di maintenance dan update informasi, tiba-tiba dalam sehari langsung hilang dari peredaran. UBAH SAMPAH MENJADI RUPIAH DAN BERKAH
Mengenai Persyaratan Normaliasi Website
Sedih dan penasaran kenapa website saya tidak bisa di akses, saya tanya ke penyedia jasa domain hosting yaitu dewa web dan oleh customer service di arahkan untuk clear cache dan update https. Langkah tersebut sudah kami lakukan tapi belum juga website saya bisa di akses.
Beruntunglah saya bergabung dengan komunitas Sekolah Bisnis 1 Milyar (SB1M) dan memberi tahu saya nomer hp pemilik Dewa Web yaitu Bapak Eddy dan langsung di tracking kenapa website saya bermasalah. Menurut Bapak Eddy, website saya tidak ada masalah di hosting karena masih bisa di akses melalui VPN karena website saya di blokir oleh Kominfo dan saya di suruh oleh Bapak Eddy untuk menghubungi email kominfo : [email protected] atau nomer WA : +628119224545
Ke esokan harinya saya menghubungi Whatsapp aduan konten kominfo dan bertanya kenapa website saya di blokir ? Saya sangat senang karena aduan konten kominfo selalu membalas chat wa saya sehingga saya bisa mengetahui kenapa website saya di blokir dan bagaimana solusinya supaya website saya bisa secepatnya di buka blokir/normalisasi. Anda bisa melihat kronologi chatt saya dengan kominfo dari tanggal 1 September sampai dengan tanggal 15 september 2021.
Informasi mengenai Persyaratan Normaliasi Website
Setelah saya mendapatkan informasi dari kominfo bahwa website saya di blokir atas permintaan Bappebti maka saya coba telp ke kantor bappebti namun nomer telp tersebut tidak bisa di hubungi. Ribuan kali saya coba hubungi namun tetap tidak bisa tersambung dengan kantor Bappebti, ahirnya saya mencoba untuk mendatangi kantor Bappebti yang beralamatkan di : Jl. Kramat Raya No 172 RT 06/02 Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat 10430 sambil membawa surat permintaan maaf karena saya memposting artikel mengenai PT SMI dengan produk Robot Forex Net89.
Normalisasi Website diblokir Kominfo
Sayangnya saya tidak bisa bertemu dengan salah satu staff Bappebti dan hanya di temui oleh security Bappebti di lobby gedung. Saya hanya bisa pasrah dan menyerahkan surat pernyataan saya tersebut kepada security dikarenakan menurut security semua karyawan bappebti work from home. Duh… corona bener-bener menyiksa, masa tidak ada satu orang pun yang datang ke kantor Bappebti. Pihak security bilang surat saya akan di sampaikan ke sekertaris Bappebti dengan nomor surat masuk 1952.
Setelah saya pulang, saya beli akses VPN melalui Browsec untuk menghapus artikel saya yang pernah saya upload di dalam website saya karena tanpa VPN saya tidak bisa masuk/login ke website saya. Alhamdulillah… saya pun bisa menghapus artikel yang pernah saya upload, padahal saya baru mengupload konten tersebut 5 hari yang lalu dan langsung masuk kedalam radar bappebti sehingga website saya langsung tumbang. Huff… pengalaman yang sangat menyakitkan dan menjadi pelajaran yang berharga bahwa saya tidak boleh menulis konten tentang perdagangan berjangka terutama robot forex net89.
Persyaratan Normaliasi Website
Menunggu adalah hal yang paling membosankan, sudah 7 hari tidak ada balasan dari Bappebti. Dihubungi melalui nomer kantor Bappebti : 02131924744 fax : 02131923204 tidak bisa tersambung. Entah nomer telp itu ada ataukah tidak ada dikarenakan selalu suara mesin yang menjawab. Ahirnya saya pun mendatangi kembali kantor bappebti dan di temui oleh security dan jawabannya sama : tidak ada orang di gedung Bappebti dikarenakan Work From Home (WFH). Saya minta di hubungkan dengan bagian informasi ataupun sekertaris Bappebti selalu di jawab oleh security : tidak ada orangnya.
Saya bicara baik-baik tapi tetap tidak di hargai oleh security di lobby bappebti, terpaksa saya keluarkan kartu pengacara saya dan bilang : Tolong sampaikan ke sekertaris Bappebti kalau memang tidak ada dana untuk bayar telp kantor bappebti atau bayar call center via whatsapp, saya akan menulis surat ke Lapor UKP4 presiden Jokowi bahwa kantor bappebti yang semegah ini tidak punya anggaran untuk bayar telp dan bayar customer service. Semua pelayanan Bappebti terhenti gara-gara corona dan semua karyawan bappebti WFH. Saya juga akan menulis surat ke ombusman bahwa pelayanan di Bappebti sangat buruk. Sebelum saya menulis lapor UKP4, saya akan tunggu di lobby bappebti sampai ada staff bappebti yang turun dari lantai atas ke ruangan lobby menemui saya.
Ahirnya security sibuk telp ke sana-sini bahwa ada pengacara yang marah-marah dan tidak di layani dengan baik. Saya menunggu dengan sabar di kursi tunggu ruangan lobby karena saya tidak bisa masuk ke lantai atas dikarenakan saya tidak memiliki kartu akses masuk ke lantai atas. Sambil duduk di lobby, saya melihat hilir mudik pegawai bappebti. Security mematuhi perintah atasannya untuk berbohong, jadi saya melihat ada kebohongan publik bahwa semua staff bappebti WFH sehingga kantor kosong.
Menyerahkan surat Persyaratan Normaliasi Website
normalisasi website diblokir kominfo
Setengah jam kemudian, security memanggil saya untuk menerima telp dari salah satu staff bappebti yang menyatakan bahwa surat saya sudah di balas oleh bappebti dan dia akan turun ke lobby untuk menyerahkan surat kepada saya dan tembusan ke kominfo. Saya bilang ke staff bappebti bahwa saya menunggu di lobby sampai ada kejelasan status surat saya apakah di terima oleh kepala Bappebti ataukah disimpan di laci security. Saya juga menyampaikan pesan, jika memang kantor bappebti semegah ini tidak punya customer service maka saya akan menulis surat untuk pengajuan anggaran ke pemerintah supaya rakyat bisa di layanai dengan lebih baik lagi. Minimal ada satu nomer Whatsapp yang melayani aduan dari masyarakat. Saya bilang bahwa semua kantor pemerintah memiliki nomer Whatsapp untuk melayani masyarakat di masa pandemi.
Tidak lama kemudian turunlah salah seorang staff Bappebti yang bernama Ridwan menemui saya dan menyerahkan surat dari kepala Bappebti untuk saya dan kominfo. Saya bertanya kepada pak ridwan kenapa website saya tiba-tiba di blokir tanpa pemberitahuan terlebih dahulu ? Tidak adakah surat pemberitahuan via email sebelum pemblokiran sehingga masyarakat tau ada kesalahan dan bisa menghapus kesalahannya tersebut ? Jawaban pak ridwan adalah : itu keputusan kepala bappebti dan bukan kewenangan dia dan mengenai nomer telp whatsapp untuk pengaduan masyarakat akan di usulkan kepada kepala Bappebti dikarenakan nomer telp kantor bappebti tidak bisa di hubungi.
Membahas mengenai Persyaratan Normaliasi Website
Pak ridwan juga berpesan supaya saya tidak membahas mengenai robot forex net89 dikarenakan Broker PT SMI tidak terdaftar di Bappebti. Saya pun menyetujui dan meminta maaf dikarenakan ketidak tauan saya mengenai perdagangan berjangka dengan menggunakan robot forex. Saya juga meminta maaf kepada security dikarenakan sudah marah-marah, saya emosi karena kebohongan pihak security bahwa tidak ada staff di gedung bappebti ternyata setelah saya bilang saya pengacara, barulah keluar staff bappebti membawa surat jawaban dari kepala Bappebti.
Patut di duga Bappebti tidak melayani masyarakat umum dengan baik karena semua pengunjung selalu di arahkan ke security dan security di suruh berbohong untuk mengatakan bahwa tidak ada staff bappebti di dalam gedung. Sarana komunikasi menjadi tersumbat karena nomer telp kantor Bappebti : 02131924744 fax : 02131923204 tidak ada yang aktif dan selalu masuk ke mesin penjawab otomatis.
Normalisasi Persyaratan Normaliasi Website
Andai ada masyarakat dari aceh atau papua yang terkendala blokir, dan ingin menghubungi Bappebti via telp maka sampai satu tahun pun tidak akan pernah bisa menghubungi nomer resmi kantor Bappebti tersebut. Kalaupun nekad mendatangi kantor Bappebti maka akan ketemu security yang melakukan pembohongan publik dengan mengatakan tidak ada staff satu pun di bappebti padahal saya lihat dengan mata kepala saya sendiri ada hilir mudik pegawai bappebti di lobby gedung.
Semoga kedepannya Bapak Kepala Bappebti bisa menerima usulan saya yaitu ada call center via Whatsapp atau media sosial yang bisa di hubungi supaya ada komunikasi dua arah. Jangan sampai ada komunikasi yang tersumbah dan membuat emosi orang meledak-ledak karena security menjalankan tugas untuk mengatakan : tidak ada staff yang bekerja di kantor, semuanya WFH. Apa jadinya jika kantor pemerintah tidak melayani kepentingan masyarakat ?
Rekomendasi Persyaratan Normaliasi Website
Apapun yang terjadi, saya mengucapkan terima kasih atas bantuan pak ridwan yang telah membantu saya dengan memberikan surat balasan kepada saya dan saya juga mengucapkan terima kasih atas bantuan kepala Bappebti yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dengan memberikan surat rekomendasi normalisasi kepada kominfo.
normalisasi website diblokir kominfo
Semoga kedepannya pihak pemerintah bisa memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum main blokir website masyarakat sehingga kami semua bisa teredukasi dengan teguran aduan konten positif. Persyaratan Normaliasi Website tugas pemerintah adalah mengedukasi warga negaranya, bukan hanya tindakan represif dengan blokir sepihak. Tindakan preventif sangat di perlukan supaya bisa mencegah terhadap pelanggaran karena ketidak tauan masyarakat di dalam menulis artikel perdagangan berjangka. PT SMI adalah perusahaan resmi dan memiliki izin, tapi kenapa website saya yang di blokir karena menulis tentang PT SMI Net 89 ?
Cara mengurus Persyaratan Normaliasi Website
Saya dengan lapang hati meminta maaf kepada pak ridwan dan security bappebti. Semoga ketidak tauan saya ini bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat umum untuk tidak menulis artikel investasi robot forex maupun investasi berjangka lainnya. Akibatnya sangat parah, website anda akan di blokir dan mengurus normalisasi lumayan berdarah-darah dikarenakan banyak sumbatan informasi yang tidak di ketahui oleh masyarakat. Artikel ini juga di harapkan menjadi pembelajaran bagaimana cara mengurus normalisasi website yang di blokir oleh kominfo.
Sangsi moral dan kerugian akan kita hadapi di karenakan website kita tidak bisa di akses oleh orang lain dan oleh mitra kerja kita. Mari kita dukung pemerintah dengan konten yang bermanfaat dan positif untuk menciptakan iklim perekonomian yang baik di indonesia. Semoga pemerintah kita budayakan sifat preventif dengan cara teguran kepada pihak-pihak yang tidak mengetahui kesalahannya apa sehingga masyarakat bisa teredukasi dengan aturan-aturan pemerintah. Pemerintah bukan serta merta melakukan tindakan represif main blokir sepihak tanpa pemberitahuan melalui email terlebih dahulu kepada masyarakat pemilik website.
Syarat Normaliasi Website
Setelah saya menerima surat rekomendasi normalisasi, saya langsung menghubungi kominfo untuk menyerahkan surat dari Bappebti ke bagian Persuratan dan arsip biro umum kominfo yang beralamatkan di : Jalan Medan Merdeka Barat N0. 9 Jakarta Pusat 10110. Kantor Biro umum persuratan dan arsip berada di sebelah BRI atau di belakang security kominfo ketika kita masuk dari pintu depan kantor kominfo.
Surat sudah di terima oleh bagian persuratan kominfo tanggal 07 september 2021 tapi sampai tanggal 15 september 2021 belum ada jawaban dari kominfo dan saya pun kembali chat wa dengan aduan konten kominfoPersyaratan Normaliasi Website, Barulah ada jawaban dari kominfo bahwa saya harus melengkapi persyaratan normalisasi.
Persyaratan normalisasi website diblokir kominfo
Persyaratan normalisasi website yang di blokir oleh kominfo yang harus anda lengkapi adalah :
- Mengirimkan Surat Resmi Permohonan Normalisasi dari perusahaan (jika website resmi perusahaan/co.id)
- Data Perusahaan seperti NIB dari OSS
- KTP Penanggung Jawab Website
Saya pun ahirnya menulis surat permohonan normalisasi secara resmi kepada kominfo mengirimkan ke wa aduan kominfo sekaligus melalui email : [email protected]
Saya pun mendatangi kembali kantor kementrian komunikasi dan informatika (Kominfo) untuk meminta kepastian berapa lama proses Persyaratan Normaliasi Website . bertemu oleh kasubag ibu ary dan di beri penjelasan bahwa sistem kominfo sedang ada pembenahan selama 2 minggu, jadi saya harus bersabar menunggu. Ini adalah minggu kedua, semoga saja website jangkargroups.co.id bisa aktif dalam minggu ini.
Berkat bantuan ibu Ary, Selang dua hari dari tanggal penyerahan surat kedua kalinya yaitu hari jumat tanggal 17 September 2021 website jangkargroups bisa di akses secara normal. Senang banget karena perjuangan normalisasi website sungguh sangat melelahkan dan membutuhkan pengorbanan waktu serta tenaga mengurus ke bappebti dan kominfo. Semoga pengalaman ini bisa bermanfaat bagi masyarakat yang sedang berjuang untuk membuka blokir website di kominfo.
