Legalisasi Kadin Papua Nugini

Legalisasi Kadin Papua Nugini, Papua Nugini (Papua New Guinea/PNG) merupakan salah satu negara berkembang di kawasan Pasifik yang memiliki potensi besar dalam sektor sumber daya alam, pertambangan, pertanian, dan perikanan. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan ekonomi antara Indonesia dan Papua Nugini semakin meningkat, terutama di wilayah perbatasan seperti Papua dan Papua Barat. Hal ini membuka peluang kerja sama lintas negara, termasuk melalui wadah organisasi bisnis seperti Kamar Dagang dan Industri (KADIN).

Namun, sebelum suatu organisasi bisnis atau asosiasi seperti KADIN dapat diakui dan beroperasi secara resmi di Papua Nugini, diperlukan proses legalisasi dokumen. Proses ini memastikan bahwa semua dokumen resmi—baik akta pendirian, surat kuasa, maupun perjanjian kerja sama—memiliki kekuatan hukum dan diakui oleh otoritas Papua Nugini. Karena Papua Nugini bukan negara anggota Konvensi Apostille Den Haag, maka proses legalisasi dokumen dilakukan melalui mekanisme legalisasi konsuler di kedutaan besar atau konsulat yang mewakili Papua Nugini.

Pengertian Legalisasi Kadin Papua Nugini

Legalisasi Kadin Papua Nugini adalah proses pengesahan dan pengakuan hukum terhadap dokumen-dokumen resmi milik Kamar Dagang dan Industri (KADIN) yang akan digunakan di wilayah Papua Nugini (Papua New Guinea/PNG). Proses ini dilakukan agar dokumen yang diterbitkan atau ditandatangani di Indonesia memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat diakui oleh pemerintah maupun lembaga resmi di Papua Nugini.

Dalam konteks hubungan bisnis internasional, legalisasi berfungsi untuk memvalidasi keaslian tanda tangan, cap, dan isi dokumen resmi, seperti:

1. Akta pendirian atau anggaran dasar KADIN,
2. Surat mandat atau surat kuasa,
3. Perjanjian kerja sama (MoU) antara KADIN dan mitra bisnis di PNG,
4. Surat rekomendasi atau sertifikat keanggotaan,
5. Dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan dan investasi.

Karena Papua Nugini belum menjadi anggota Konvensi Apostille Den Haag, maka dokumen dari Indonesia tidak cukup hanya diberi apostille.

Landasan Hukum dan Regulasi di PNG Legalisasi Kadin Pantai Gading

Hukum Perusahaan dan Pendaftaran Bisnis di PNG

1. Di PNG, bisnis dapat dilakukan dalam berbagai bentuk hukum: misalnya perusahaan swasta (private company), perusahaan publik (public company), cabang perusahaan asing (branch of foreign company), joint venture, dan lainnya.
2. Sesuai regulasi di PNG, setiap perusahaan yang melakukan aktivitas bisnis di sana harus didaftarkan pada otoritas terkait—misalnya melalui lembaga pendaftaran perusahaan dan biro bisnis di bawah Investment Promotion Authority (IPA).
3. Undang-undang seperti Companies Act 1997 (dan amandemennya) mengatur hal-hal seperti pendaftaran perusahaan, kewajiban lokal untuk direktur tertentu, pelaporan tahunan, dan regulasi mengenai “foreign enterprise” (perusahaan asing).

Regulasi Investasi Asing – IPA

1. Undang-undang utama yang mengatur investasi asing adalah Investment Promotion Act 1992 (IPA 1992) yang menetapkan bahwa perusahaan asing (atau yang dikendalikan oleh non-warga negara PNG) harus mendapatkan sertifikasi dari IPA agar boleh melakukan bisnis di PNG.
2. Misalnya: “All foreign enterprises … must be certified under the IPA in order to conduct business in the country legally.”
3. Jika suatu “foreign enterprise” melakukan transaksi yang bukan hanya satu-kali (“isolated transaction”) tapi berulang atau sebagai bagian dari seri transaksi, maka sertifikasi IPA diperlukan untuk menghindari kontrak yang bisa dinyatakan tidak sah oleh pengadilan.

Legalisasi Dokumen Asing – Konsuler Legalization

1. Karena PNG tidak termasuk dalam konvensi Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (“Hague Apostille Convention”), maka dokumen asing yang akan digunakan di PNG tidak cukup diberi apostille. Harus melalui proses legalisasi konsuler (“consular legalization”).
2. Prosedur legalisasi konsuler mencakup: autentikasi dokumen di negara asal (pengesahan oleh otoritas terkait), lalu legalisasi oleh kedutaan atau perwakilan diplomatik PNG atau negara yang memiliki yurisdiksi untuk mewakili PNG.
3. Contoh jenis dokumen yang bisa dilegalisasi: ekstrak dari register komersial, sertifikat sipil, dokumen pendidikan, dokumen notaris atau legalisasi, terjemahan tersertifikasi.

Implikasi bagi Dokumen Organisasi/Chamber of Commerce

1. Ketika organisasi seperti KADIN atau semacamnya akan melakukan kerja sama lintas negara dengan entitas di PNG atau menggunakan dokumen Indonesia di PNG (misalnya akta pendirian, surat mandat, MoU internasional), maka legalisasi konsuler menjadi persyaratan agar dokumen tersebut diakui.
2. Karena regulasi investasi dan bisnis di PNG mengharuskan sertifikasi dan pendaftaran sesuai IPA dan pendaftaran perusahaan, maka dokumen-organisasi agar sah dan dapat digunakan dalam konteks bisnis/komersial di PNG harus memenuhi aspek legalisasi dan pendaftaran tersebut.
3. Jika sebuah perjanjian atau kerjasama dibuat tanpa memenuhi persyaratan legal (misalnya tanpa sertifikasi IPA jika harus, atau dokumen asing tanpa legalisasi konsuler), maka ada risiko kontrak atau aktivitas bisnis tersebut dinyatakan tidak sah oleh otoritas PNG.

Konsep “Legalisasi Kadin Pantai Gading / Chamber of Commerce” dalam Konteks Papua Nugini

Dalam konteks kerja sama ekonomi lintas negara, istilah “Legalisasi Kadin” merujuk pada proses pengesahan dokumen resmi milik Kamar Dagang dan Industri (KADIN) atau lembaga sejenis, seperti Chamber of Commerce, agar dapat diakui secara hukum di negara lain. Proses ini merupakan bentuk pengakuan formal dari pemerintah tujuan terhadap keabsahan dokumen bisnis yang dikeluarkan di negara asal.

Ketika KADIN dari suatu negara—misalnya KADIN Indonesia atau KADIN Pantai Gading—hendak menjalin kemitraan ekonomi, investasi, atau perdagangan dengan pihak di Papua Nugini (PNG), maka setiap dokumen resmi yang berkaitan dengan kerja sama tersebut harus melalui legalisasi. Tujuannya adalah agar semua dokumen yang akan digunakan di wilayah hukum PNG memiliki validitas hukum internasional dan diakui oleh otoritas setempat, baik oleh lembaga pemerintah, perbankan, maupun institusi bisnis lokal.

Peran dan Makna Legalisasi bagi Kadin/Chamber of Commerce

Menjamin Keabsahan Dokumen Bisnis Internasional

Legalisasi memastikan bahwa semua dokumen yang diterbitkan atau ditandatangani oleh KADIN (seperti surat rekomendasi, sertifikat keanggotaan, perjanjian kerja sama, atau akta pendirian) diakui sebagai dokumen sah oleh otoritas Papua Nugini.

Menjadi Syarat Legal bagi Hubungan Ekonomi Lintas Negara

Karena Papua Nugini tidak termasuk anggota Konvensi Apostille Den Haag, maka sistem apostille tidak berlaku. Oleh sebab itu, proses legalisasi konsuler menjadi satu-satunya jalur resmi agar dokumen asing bisa digunakan di PNG. Dokumen yang belum dilegalisasi tidak memiliki kekuatan hukum di sana.

Menunjang Kegiatan Diplomasi dan Promosi Investasi

Legalisasi juga menjadi bagian dari diplomasi ekonomi, di mana KADIN dari satu negara dapat melakukan promosi perdagangan, membuka kantor perwakilan, atau menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan pengusaha PNG secara sah.

Mendorong Sinergi Kelembagaan Antarnegara

Dalam praktiknya, legalisasi memungkinkan adanya kerja sama antara KADIN luar negeri dengan chamber of commerce lokal di PNG. Misalnya, pembentukan forum bisnis bilateral, pertukaran informasi dagang, serta kolaborasi dalam bidang pelatihan, logistik, dan pengembangan UMKM di kedua negara.

Contoh Implementasi dalam Konteks Papua Nugini

• Kerja sama ekonomi Indonesia–PNG menunjukkan pentingnya legalisasi dokumen KADIN untuk memperkuat hubungan antar pelaku bisnis di kawasan perbatasan. Pemerintah Papua bahkan menyatakan kesiapan bekerja sama dengan pengusaha dari PNG melalui forum yang diinisiasi oleh KADIN.
• Pembentukan Chamber of Commerce lokal di beberapa provinsi di PNG, seperti Central Chamber of Commerce and Industry, menjadi bukti peran penting lembaga sejenis KADIN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Legalisasi dokumen organisasi ini memastikan status kelembagaannya diakui oleh pemerintah pusat PNG.

Dengan demikian, konsep “Legalisasi Kadin / Chamber of Commerce” dalam konteks Papua Nugini dapat dipahami sebagai mekanisme hukum yang:

1. Menyatukan kerangka kerja sama ekonomi antarnegara,
2. Menjamin validitas hukum dokumen antar lembaga bisnis, dan
3. Menjadi prasyarat penting bagi pengembangan kemitraan internasional yang sah, aman, dan berkelanjutan.

Proses Legalisasi Kadin Pantai Gading Dokumen untuk PNG – Langkah & Persyaratan

Agar dokumen resmi dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Pantai Gading atau lembaga sejenis (Chamber of Commerce) dapat diakui dan digunakan secara sah di Papua Nugini (PNG), diperlukan proses legalisasi konsuler (consular legalization process). Proses ini memastikan bahwa dokumen yang dikeluarkan di luar negeri memiliki validitas hukum di PNG, sehingga dapat digunakan untuk kegiatan bisnis, investasi, maupun kerja sama internasional.

Karena Papua Nugini tidak termasuk negara anggota Konvensi Apostille Den Haag, maka sistem apostille tidak berlaku. Oleh karena itu, legalisasi dilakukan secara berlapis melalui otoritas di negara asal dan perwakilan diplomatik Papua Nugini.

Berikut tahapan dan persyaratan lengkapnya:

Persiapan Dokumen

Langkah pertama adalah menentukan jenis dokumen yang akan dilegalisasi. Dokumen dari KADIN Pantai Gading yang biasanya memerlukan legalisasi meliputi:

• Akta pendirian dan anggaran dasar organisasi,
• Surat kuasa atau surat rekomendasi,
• Sertifikat keanggotaan perusahaan,
• MoU (Memorandum of Understanding) atau perjanjian kerja sama dengan mitra PNG,
• Surat pernyataan, laporan bisnis, dan dokumen resmi lainnya.

Pastikan semua dokumen dalam kondisi asli dan telah ditandatangani pejabat berwenang KADIN. Bila dokumen menggunakan bahasa selain bahasa Inggris, wajib diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah ke dalam bahasa Inggris.

Legalisasi di Tingkat Nasional (Negara Asal: Pantai Gading)

Sebelum dokumen dapat dilegalisasi di perwakilan Papua Nugini, dokumen harus disahkan terlebih dahulu oleh otoritas resmi di Pantai Gading, yaitu:

• Kementerian Perdagangan atau Kementerian yang menaungi KADIN, untuk memastikan dokumen berasal dari lembaga resmi.
• Kementerian Luar Negeri Pantai Gading, untuk mengesahkan tanda tangan dan stempel kementerian sebelumnya.
• Setelah itu, dokumen siap dibawa ke kedutaan besar atau konsulat Papua Nugini.

Tahapan ini berfungsi sebagai autentikasi awal yang membuktikan bahwa dokumen tersebut benar-benar diterbitkan oleh lembaga resmi Pantai Gading.

Legalisasi Konsuler di Kedutaan Besar Papua Nugini

Setelah melalui tahap autentikasi nasional, dokumen harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Papua Nugini yang memiliki yurisdiksi atas Pantai Gading (biasanya dilakukan melalui Kedutaan PNG di negara Afrika lain, seperti Australia atau Singapura, tergantung wilayah akreditasi diplomatik).

Proses di kedutaan meliputi:

• Pemeriksaan keaslian dokumen dan cap kementerian luar negeri negara asal,
• Penambahan stempel resmi Kedutaan Papua Nugini,
• Pembayaran biaya legalisasi sesuai ketentuan yang berlaku,
• Penyerahan bukti penerimaan dokumen (biasanya membutuhkan waktu 3–7 hari kerja).

Setelah dilegalisasi di tahap ini, dokumen tersebut telah diakui secara resmi oleh Pemerintah Papua Nugini.

Penggunaan Dokumen di Papua Nugini

Dokumen yang sudah dilegalisasi kini dapat digunakan untuk:

• Pendaftaran perusahaan asing di bawah Investment Promotion Authority (IPA),
• Pembuatan kontrak bisnis atau MoU dengan mitra PNG,
• Pengajuan izin usaha atau kerja sama dagang,
• Kegiatan promosi investasi dan forum bisnis antarnegara.

Setelah diterima di PNG, dokumen ini memiliki kekuatan hukum penuh dan dapat dipergunakan untuk urusan bisnis maupun administratif.

Persyaratan Tambahan dan Tips Penting

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan selama proses legalisasi:

• Terjemahan Bahasa Inggris wajib untuk semua dokumen yang tidak berbahasa Inggris.
• Gunakan penerjemah tersumpah resmi agar diterima oleh pihak Kedutaan PNG.
• Simpan semua bukti legalisasi (cap, tanda tangan, dan stempel resmi) sebagai dokumen pendukung.

Cek terlebih dahulu perwakilan diplomatik PNG yang berwenang untuk yurisdiksi negara asal dokumen (karena tidak semua negara memiliki kedutaan PNG langsung).

Untuk kerja sama antar-KADIN, pastikan perjanjian telah memenuhi ketentuan hukum perdagangan internasional serta tidak bertentangan dengan regulasi Investment Promotion Act 1992 dan Companies Act 1997 di Papua Nugini.

Tantangan dan Risiko dalam Legalisasi Kadin Papua Nugini Dokumen di PNG

Proses legalisasi dokumen KADIN untuk digunakan di Papua Nugini (PNG) memerlukan perhatian khusus karena melibatkan aspek hukum lintas negara. Beberapa tantangan dan risiko umum yang sering muncul antara lain:

PNG Tidak Mengikuti Konvensi Apostille

Papua Nugini bukan anggota Konvensi Den Haag 1961 (Apostille Convention), sehingga semua dokumen asing harus melalui legalisasi konsuler manual. Proses ini lebih panjang, memerlukan verifikasi berlapis, dan menuntut ketelitian tinggi.

Keterbatasan Perwakilan Diplomatik

Tidak semua negara memiliki Kedutaan Besar atau Konsulat Papua Nugini. Akibatnya, dokumen harus dilegalisasi melalui kedutaan PNG di negara ketiga, yang dapat memperpanjang waktu dan meningkatkan biaya.

Proses Birokrasi yang Kompleks

Tahapan legalisasi di tingkat kementerian dan kedutaan sering kali memakan waktu lama. Dokumen yang tidak sesuai format, tanpa terjemahan resmi, atau tanpa cap kementerian terkait dapat ditolak.

Risiko Penolakan atau Ketidaksinkronan Dokumen

Perbedaan format, bahasa, atau tanda tangan pejabat dapat menimbulkan penolakan legalisasi. Hal ini dapat menghambat penandatanganan kerja sama bisnis atau pendaftaran investasi di PNG.

Biaya Tambahan dan Keterlambatan Administratif

Setiap tahap legalisasi (terjemahan, autentikasi, legalisasi kedutaan) memerlukan biaya tersendiri. Jika jadwal tidak dikelola dengan baik, dokumen bisa kedaluwarsa sebelum digunakan.

Kurangnya Informasi dan Pedoman Teknis

Keterbatasan informasi publik terkait regulasi legalisasi di PNG dapat menyebabkan kebingungan bagi organisasi asing. Banyak prosedur yang belum terdigitalisasi dan harus dilakukan secara langsung.

Peluang dan Implikasi untuk Organisasi Bisnis / Chamber of Commerce – Legalisasi Kadin Pantai Gading

Proses legalisasi dokumen Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Pantai Gading untuk digunakan di Papua Nugini (PNG) bukan hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga membuka peluang strategis bagi pengembangan kerja sama ekonomi lintas negara. Melalui legalisasi, dokumen resmi KADIN dapat diakui secara sah oleh pemerintah Papua Nugini, sehingga menjadi dasar hukum yang kuat untuk berbagai kegiatan bisnis dan investasi internasional.

Peluang Kolaborasi Ekonomi Bilateral

Legalisasi dokumen memungkinkan KADIN Pantai Gading menjalin kerja sama resmi dengan lembaga bisnis dan pemerintah Papua Nugini. Hal ini dapat membuka jalan bagi:

• Pembentukan forum bisnis bilateral antara pengusaha Pantai Gading dan PNG,
• Peluang perdagangan ekspor-impor komoditas seperti kakao, kopi, ikan, dan hasil tambang,
• Investasi bersama dalam sektor infrastruktur, pertanian, dan energi.

Dengan dokumen yang telah dilegalisasi, kerja sama antarnegara dapat berjalan secara legal, transparan, dan berkelanjutan.

Penguatan Posisi KADIN sebagai Mitra Strategis

Melalui legalisasi, KADIN Pantai Gading memperoleh pengakuan hukum internasional yang memperkuat kredibilitasnya di mata mitra bisnis luar negeri. Hal ini membuat KADIN dapat:

• Menandatangani MoU dan kontrak resmi dengan entitas PNG,
• Mengadakan kegiatan ekonomi lintas negara seperti pameran dagang dan misi investasi,
• Berperan sebagai penghubung antara sektor swasta dan pemerintah kedua negara.

KADIN yang telah memiliki status legal formal di PNG juga dapat membantu anggotanya untuk mengurus izin usaha, lisensi, atau perjanjian perdagangan lintas batas.

Implikasi Hukum dan Administratif

Legalisasi dokumen memberikan jaminan keabsahan hukum atas setiap perjanjian, nota kesepahaman, atau surat rekomendasi yang digunakan di PNG. Dengan demikian:

• Semua kegiatan bisnis yang dijalankan KADIN atau anggotanya di PNG memiliki dasar hukum yang sah.
• Risiko hukum, seperti pembatalan kontrak atau penolakan administrasi oleh lembaga PNG, dapat diminimalkan.
• Organisasi bisnis dapat beroperasi dengan kepastian hukum yang lebih baik di lingkungan internasional.

Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Investment Promotion Act 1992 dan Companies Act 1997 di Papua Nugini, yang mengatur keabsahan dokumen dan aktivitas perusahaan asing.

Peningkatan Daya Saing Global

Melalui legalisasi, KADIN Pantai Gading dapat memperluas jangkauan keanggotaan dan kemitraan internasionalnya. Dokumen yang diakui secara sah di PNG membuka peluang:

• Akses ke jaringan bisnis Pasifik Selatan,
• Kolaborasi dalam proyek pembangunan regional,
• Peningkatan reputasi KADIN sebagai lembaga yang berstandar internasional.

Selain itu, pengakuan resmi ini memperkuat citra Pantai Gading sebagai negara yang aktif menjalin kerja sama ekonomi dengan kawasan Asia-Pasifik.

Dampak Ekonomi dan Diplomasi

Legalisasi dokumen tidak hanya berdampak pada ranah hukum, tetapi juga pada hubungan diplomatik dan ekonomi antarnegara. Melalui dokumen yang sah:

• Pemerintah kedua negara dapat memperkuat hubungan diplomatik di bidang perdagangan, investasi, dan budaya.
• Pelaku usaha mendapatkan kepercayaan lebih tinggi dari mitra internasional.
• Terbentuk ekosistem bisnis yang stabil, berorientasi hukum, dan saling menguntungkan.

Legalisasi Kadin Papua Nugini – PT. Jangkar Global Groups

Sebagai perusahaan jasa legalisasi dokumen internasional yang berpengalaman, PT. Jangkar Global Groups hadir untuk membantu proses legalisasi dokumen Kamar Dagang dan Industri (KADIN) yang akan digunakan di Papua Nugini (PNG). Proses ini penting bagi perusahaan, organisasi, maupun individu yang ingin menjalin kerja sama bisnis lintas negara secara sah dan diakui secara hukum.

Layanan Legalisasi Dokumen KADIN oleh PT. Jangkar Global Groups

PT. Jangkar Global Groups memberikan layanan terpadu mulai dari pengecekan dokumen hingga tahap akhir legalisasi di Kedutaan Besar Papua Nugini. Jenis dokumen yang biasanya diproses meliputi:

1. Surat rekomendasi atau sertifikat keanggotaan KADIN,
2. Surat pernyataan perusahaan, akta pendirian, atau perjanjian dagang,
3. Dokumen pendukung ekspor-impor dan izin usaha,
4. Surat keterangan domisili atau profil perusahaan.

Dengan dukungan tim profesional, semua tahapan dilakukan dengan teliti dan sesuai dengan standar hukum internasional.

Tahapan Proses di PT. Jangkar Global Groups

Prosedur legalisasi dilakukan secara berjenjang dan terkoordinasi, mencakup beberapa langkah utama berikut:

1. Verifikasi Dokumen Awal – Pemeriksaan keaslian dan kelengkapan berkas dari KADIN.
2. Pengesahan Kementerian Terkait – Dokumen diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, serta Kementerian Perdagangan sesuai jenis dokumen.
3. Legalisasi di Kedutaan Papua Nugini – Tahap akhir dilakukan di Kedutaan Besar PNG di Jakarta untuk mendapatkan cap dan tanda tangan resmi.
4. Penerjemahan Resmi (Jika Diperlukan) – Dokumen diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah.
5. Pengiriman dan Pelaporan – Setelah legalisasi selesai, dokumen diserahkan kembali kepada klien dengan laporan lengkap dan salinan digital.

Proses ini dijalankan dengan sistem transparan, cepat, dan aman, disesuaikan dengan kebutuhan klien.

Keunggulan Menggunakan Jasa PT. Jangkar Global Groups

Beberapa keunggulan utama yang membuat PT. Jangkar Global Groups menjadi pilihan terpercaya antara lain:

1. Berpengalaman dalam menangani legalisasi berbagai dokumen internasional, termasuk negara non-apostille seperti Papua Nugini.
2. Jaringan luas dengan lembaga pemerintah dan kedutaan, mempercepat proses administrasi.
3. Konsultasi gratis dan pendampingan penuh dari awal hingga dokumen siap digunakan.
4. Sistem tracking untuk memantau perkembangan dokumen secara real time.
5. Pelayanan profesional dan terjamin keamanannya.

Dengan sistem pelayanan yang efisien, PT. Jangkar Global Groups membantu pelaku usaha, eksportir, dan anggota KADIN untuk memastikan dokumen mereka diakui secara resmi di Papua Nugini tanpa hambatan birokrasi.

Manfaat Bagi Pelaku Usaha dan Anggota KADIN

Melalui legalisasi resmi yang dilakukan oleh Jangkar Global Groups, perusahaan memperoleh berbagai manfaat, antara lain:

1. Memiliki dasar hukum yang sah untuk melakukan perdagangan, ekspor, dan kerja sama investasi di Papua Nugini.
2. Meningkatkan kepercayaan mitra bisnis dan instansi pemerintah PNG.
3. Menghindari risiko penolakan dokumen akibat kesalahan administratif.
4. Memperkuat reputasi perusahaan dalam kerja sama internasional.

Komitmen PT. Jangkar Global Groups

PT. Jangkar Global Groups berkomitmen memberikan solusi praktis dan terpercaya untuk setiap klien yang ingin melakukan legalisasi dokumen ke berbagai negara, termasuk Papua Nugini. Dengan pengalaman bertahun-tahun dalam bidang legalisasi, penerjemahan, dan pengurusan dokumen luar negeri, perusahaan ini menjadi mitra strategis bagi KADIN, pengusaha, dan lembaga bisnis internasional.

Melalui dukungan PT. Jangkar Global Groups, proses Legalisasi Kadin Papua Nugini menjadi jauh lebih mudah, cepat, dan aman. Semua dokumen akan diurus sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat digunakan secara resmi untuk mendukung aktivitas bisnis, investasi, dan kerja sama internasional di Papua Nugini.

PT. Jangkar  Global Groups berdiri pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari karyawan dan kreativitas untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada pelanggan.

YUK KONSULTASIKAN DULU KEBUTUHAN ANDA,
HUBUNGI KAMI UNTUK INFORMASI & PEMESANAN
KUNJUNGI MEDIA SOSIAL KAMI

 

 

Website: Jangkargroups.co.id
Telp kantor : +622122008353 dan +622122986852
Pengaduan Pelanggan : +6287727688883
Google Maps : PT Jangkar Global Groups