Proses Produksi Halal Memastikan Kehalalan dari Hulu ke Hilir

Dalam lanskap industri global saat ini, sertifikasi halal telah bertransformasi dari sekadar kepatuhan agama menjadi standar kualitas dan jaminan integritas produk. Bagi mayoritas Muslim, status halal adalah prasyarat mutlak yang menentukan apakah suatu produk layak di konsumsi atau di gunakan. Oleh karena itu, bagi perusahaan, memastikan kehalalan produk adalah bentuk pertanggungjawaban etis dan strategis yang krusial.

Integritas halal suatu produk tidak hanya berhenti pada bahan baku. Faktanya, tahapan yang paling rentan terhadap risiko kontaminasi dan penyimpangan adalah saat bahan-bahan tersebut di olah dalam fasilitas produksi. Di sinilah peran krusial dari penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH) di lantai produksi menjadi penentu utama.

Berdasarkan unit kompetensi M.749090.008.01, proses produksi halal mencakup serangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan suatu produk, mulai dari penyiapan hingga penanganan produk akhir. Proses ini wajib di terapkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal.

Memperkenalkan Jantung Kehalalan: Unit Kompetensi M.749090.008.01

Artikel ini akan mengupas tuntas salah satu pilar utama dalam Sistem Jaminan Halal, yaitu unit kompetensi M.749090.008.01: Melakukan Proses Produksi Halal, sebagaimana di tetapkan dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk Penyelia Halal. Unit kompetensi ini secara spesifik berfokus pada langkah-langkah praktis dan manajerial yang harus di lakukan oleh tim operasional untuk menjamin bahwa seluruh proses pengolahan—mulai dari penyiapan fasilitas hingga pengemasan—bebas dari unsur haram, najis, dan kontaminasi silang.

Tujuan utama dari pembahasan ini adalah memberikan panduan terstruktur mengenai strategi dan teknik yang efektif untuk mengendalikan Titik Kritis Keharaman (TKH) di sepanjang rantai produksi. Dengan memahami dan mengimplementasikan standar M.749090.008.01, perusahaan tidak hanya memenuhi persyaratan sertifikasi, tetapi juga membangun kepercayaan konsumen yang kokoh atas jaminan kehalalan produk mereka dari hulu hingga ke hilir.

Persiapan Proses Produksi Halal (Pre-Production Control)

Fokus pada langkah-langkah yang harus di pastikan sebelum produksi di mulai untuk mencegah risiko awal.

Poin Utama	Detail Bahasan	Kaitan M.749090.008.01
A. Verifikasi Bahan dan Formula	1. Validasi Input: Konfirmasi bahwa semua bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong (termasuk cleaning agents yang kontak produk) yang di gunakan telah di setujui dan memiliki status halal yang valid. 2. Kontrol Resep: Memastikan formula yang akan di gunakan sesuai dengan dokumen SJH yang telah di setujui.	Elemen Kunci: Memastikan input proses sudah terjamin kehalalannya (mencegah bahan non-halal masuk lini).
B. Sanitasi dan Taharah Fasilitas	1. Prosedur Pembersihan Rutin: Menjelaskan SOP pembersihan umum peralatan sebelum dan sesudah produksi. 2. Pencegahan Najis Berat (Jika Relevan): Jika fasilitas juga memproduksi produk non-halal, harus ada prosedur taharah (penyucian khusus dari najis mughalladhah), termasuk pencucian dengan media air dan tanah (atau bahan setara). 3. Checklist Kebersihan: Implementasi formulir verifikasi kebersihan sebelum start-up produksi halal.	Elemen Kunci: Menjamin lingkungan produksi suci dari najis dan bebas kontaminasi fisik/mikroba.
C. Penyiapan Personil	1. Kepatuhan Karyawan: Memastikan operator menggunakan pakaian kerja yang bersih dan sesuai SOP, serta tidak membawa atau mengonsumsi bahan non-halal di area produksi. 2. Pemahaman SOP: Verifikasi bahwa tim yang bertugas memahami dan mampu mengidentifikasi Titik Kritis Keharaman (TKH) pada proses yang akan di lakukan.	Elemen Kunci: Mengurangi risiko kontaminasi melalui sumber daya manusia.

 

Elemen Kompetensi 1: Menyiapkan Proses Produksi

Tindakan persiapan ini bertujuan memastikan bahwa fasilitas, peralatan, dan material siap untuk produksi yang suci dan halal.

No.	Langkah Teknis	Prosedur dan Fokus Halal
1.1	Verifikasi Ketersediaan Bahan Halal	Melakukan pemeriksaan ulang (tahap pre-check) terhadap semua bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong yang akan di gunakan, memastikan semuanya sesuai dengan daftar bahan halal yang telah di setujui (referensi M.749090.007.01).
1.2	Konfirmasi Formula dan Resep	Membandingkan formula yang akan di campur di lini produksi dengan dokumen formula yang terdaftar dalam Sistem Jaminan Halal (SJH) untuk mencegah substitusi atau penambahan bahan non-halal.
1.3	Pembersihan Fasilitas dan Peralatan	Melaksanakan Prosedur Operasi Standar Sanitasi (SSOP) dan membersihkan seluruh peralatan yang akan di gunakan. Fokus: Jika peralatan di gunakan bersama untuk produk non-halal/najis, prosedur taharah (penyucian khusus) harus di laksanakan dan di verifikasi.
1.4	Pengecekan Personil	Memastikan semua operator telah mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) yang bersih, dan tidak membawa barang-barang pribadi yang berpotensi najis atau haram ke area produksi.
1.5	Penyiapan Dokumentasi	Menyiapkan Log Sheet Produksi Halal atau Batch Record yang akan di gunakan untuk mencatat dan memverifikasi setiap langkah proses, terutama pada Titik Kritis Keharaman (TKH).

 

Persiapan Proses Produksi Halal (Pre-Production Control)

Tahap persiapan adalah kunci utama untuk memastikan proses produksi (M.749090.008.01) dapat berjalan dengan integritas halal yang sempurna. Kesalahan pada tahap ini akan secara otomatis menggagalkan status halal produk, betapapun sempurnanya proses pengolahan selanjutnya.

Sosialisasi Dokumen SJPH: Komitmen Sumber Daya Manusia

Aspek ini menyoroti peran personil sebagai pengendali utama risiko halal.

1. Poin Teknis: Memastikan semua operator, kepala regu, dan penyelia telah menerima pelatihan dan memahami SOP Produksi Halal spesifik untuk lini mereka.
2. Komitmen: Seluruh personil di lini produksi wajib memahami dan berkomitmen untuk tidak menggunakan bahan non-halal, termasuk makanan/minuman pribadi di area produksi, dan patuh pada prosedur pembersihan khusus.
3. Verifikasi: Penyelia Halal wajib melakukan briefing singkat atau inspeksi mendadak sebelum shift di mulai untuk menguji pemahaman operator tentang TKH dan SOP.

Penyiapan Bahan: Jaminan Input yang Di setujui

Hal ini berfokus pada verifikasi bahan yang keluar dari gudang sebelum di olah.

1. Verifikasi Status Halal: Bahan yang di siapkan harus di tarik dari daftar Bahan Baku Di setujui Halal yang ada dalam SJPH perusahaan. Pengecekan di lakukan terhadap label, batch number, dan masa berlaku sertifikat (merujuk M.749090.007.01).
2. Penelusuran Dokumen Pendukung: Setiap pengeluaran bahan harus di sertai dokumen (Batch Record) yang mencantumkan nomor batch bahan, pabrikan, dan status kehalalannya, memastikan bahan yang di siapkan sesuai dengan yang tercantum dalam formula produksi.
3. Prinsip Zero Tolerance: Tidak ada bahan yang boleh masuk ke lini produksi halal tanpa verifikasi status halal, bahkan jika hanya dalam jumlah kecil (misalnya sample atau bahan uji coba).

Penanganan Bahan: Mencegah Kontaminasi Silang Sejak Awal

Penanganan bahan adalah jembatan antara gudang dan lini produksi, di mana risiko kontaminasi fisik dan silang paling tinggi.

1. Pemisahan Jalur Transportasi: Memastikan gerobak, forklift, atau wadah yang di gunakan untuk memindahkan bahan halal dan non-halal (jika ada) di pisahkan atau telah di bersihkan secara tuntas.
2. Penyimpanan In-Process: Jika ada penyimpanan sementara di dekat lini, bahan halal harus di letakkan di area yang terpisah dan di beri label yang jelas untuk mencegah penggunaan yang salah oleh operator.
3. Kontrol Sampah dan Limbah: Penanganan limbah dan sampah dari proses produksi harus memiliki jalur pembuangan yang terpisah dan tidak boleh melintasi area di mana bahan halal di simpan atau di proses.

Persiapan Fasilitas dan Peralatan: Konsep Taharah dan Sanitasi

Ini adalah aspek teknis yang paling kritis, khususnya di fasilitas yang memproduksi produk halal dan non-halal (sistem campaign).

1. Pembersihan Menyeluruh (Sanitasi): Melaksanakan Prosedur Operasi Standar Sanitasi (SSOP) dengan menggunakan deterjen dan disinfektan yang dipastikan tidak mengandung unsur haram dan telah di setujui dalam SJPH.
2. Taharah (Penyucian dari Najis Berat): Jika peralatan pernah kontak dengan najis mughalladhah (misalnya babi), wajib dilakukan prosedur taharah (pencucian dengan air mengalir tujuh kali, salah satunya dengan air yang di campur tanah/media penyucian). Prosedur ini harus di dokumentasikan.
3. Verifikasi Kebersihan: Penyelia Halal harus menandatangani Checklist Pre-Operational yang menyatakan bahwa fasilitas dan peralatan telah bersih dan suci (bebas dari najis/haram) sebelum izin start-up produksi halal di berikan.

Poin-poin ini menjadi landasan kuat untuk menjamin bahwa input dan lingkungan telah memenuhi standar kehalalan sebelum memasuki proses pengolahan yang menjadi fokus utama M.749090.008.01.

Pelaksanaan Proses Produksi Halal (On-Production Control)

Fokus pada pengendalian dan pengawasan selama proses pengolahan berlangsung. Ini adalah inti dari unit kompetensi ini.

Poin Utama	Detail Bahasan	Kaitan M.749090.008.01
A. Pengendalian Titik Kritis Keharaman (TKH)	1. Identifikasi dan Monitoring TKH: Menentukan secara spesifik tahap mana dalam proses (pencampuran, pemanasan, fermentasi, dll.) yang berpotensi mengubah status halal atau rentan kontaminasi. 2. Parameter Kritis: Menetapkan parameter (suhu, waktu, konsentrasi, batching) dan batas toleransi untuk TKH. 3. Pengawasan Langsung: Mewajibkan Penyelia Halal atau personil SJH untuk melakukan monitoring intensif di TKH.	Elemen Kunci: Mengawasi dan mencatat setiap tahapan yang memiliki potensi tertinggi risiko keharaman.
B. Pencegahan Kontaminasi Silang (Halal-Haram)	1. Pemisahan Fasilitas: Menekankan pentingnya segregasi (fisik atau zoning) antara lini produksi halal dan non-halal. 2. Penjadwalan Produksi: Menerapkan jadwal produksi yang ketat (campaign system), di mana produksi halal harus selalu di dahulukan (first-in). 3. Alat dan Perabot: Penggunaan peralatan, wadah, dan perabot yang di tandai dan di dedikasikan (khusus) untuk produk halal, atau penerapan prosedur pembersihan di sinfektan/taharah yang ketat.	Elemen Kunci: Mengisolasi produk halal dari sumber potensi najis atau haram.
C. Proses Rework (Pengolahan Ulang)	1. Izin Khusus: Menjelaskan bahwa produk yang akan di olah ulang (rework) harus memiliki status halal yang di verifikasi dan di catat. 2. Batasan Bahan Rework: Tidak di perbolehkan menggunakan produk rework yang sudah terbukti non-halal atau terkontaminasi najis.	Elemen Kunci: Memastikan daur ulang atau pengolahan kembali tidak melanggar kriteria kehalalan.

 

Elemen Kompetensi 2: Melaksanakan Proses Produksi

Ini adalah inti dari unit kompetensi M.749090.008.01, yang fokus pada pengendalian risiko selama pengolahan berlangsung.

No.	Langkah Teknis	Prosedur dan Fokus Halal
2.1	Pengendalian Batching dan Pencampuran	Memastikan urutan dan jumlah bahan yang di tambahkan sesuai dengan formula halal yang di setujui, dan mencegah penggunaan bahan non-halal karena kesalahan penimbangan atau penanganan.
2.2	Monitoring Titik Kritis Keharaman (TKH)	Mengidentifikasi TKH spesifik pada proses (misalnya: fermentasi, ekstraksi, atau pemanasan). Merekam dan memverifikasi parameter kritis (suhu, waktu, pH, konsentrasi) pada TKH sesuai dengan batas yang di tetapkan dalam SJH.
2.3	Pencegahan Kontaminasi Silang (Cross-Contamination)	Mengawasi pemisahan alat, waktu, dan area kerja antara produk halal dan non-halal. Memastikan tidak ada interaksi antara jalur bahan non-halal dengan jalur produk halal (misalnya, melalui pipa, selang, atau personel).
2.4	Pelaksanaan Proses Sesuai SOP Halal	Memastikan operator menjalankan instruksi kerja yang mencakup aspek halal pada setiap tahap, misalnya dalam penggunaan bahan pelumas mesin yang harus di pastikan halal (food grade).
2.5	Pengawasan Proses Rework	Jika produk reject akan di olah ulang, pastikan produk tersebut di identifikasi memiliki status halal yang jelas dan di kembalikan ke lini produksi sesuai prosedur SJH yang ketat.

 

Pelaksanaan produksi

Tahap ini merupakan area di mana Penyelia Halal harus melakukan pengawasan paling ketat. Semua tindakan yang di lakukan harus di dokumentasikan untuk menjamin ketertelusuran produk.

Pengolahan Produk: Pengendalian Titik Kritis Keharaman (TKH)

Pelaksanaan pengolahan produk adalah memastikan setiap langkah teknis sesuai dengan formula dan prosedur yang telah di verifikasi kehalalannya dalam SJPH.

1. Verifikasi Formula dan Batching: Selama proses penimbangan dan pencampuran, operator dan penyelia wajib memastikan hanya bahan yang telah di verifikasi pada tahap persiapan yang di gunakan. Setiap penambahan bahan harus di catat (log in) ke dalam Batch Record Halal.
2. Kontrol Parameter Kritis: Titik kritis (seperti fermentasi, filtrasi, atau reaksi kimia) harus di pantau secara real-time. Contoh: Jika suatu proses membutuhkan media pertumbuhan yang halal, maka parameter (suhu, waktu, pH) harus di pastikan memadai untuk menjaga integritas media tersebut.
3. Prosedur Rework Halal: Jika terjadi kebutuhan untuk mengolah ulang produk, hanya produk yang status halalnya jelas dan tidak terkontaminasi najis yang boleh di proses kembali. Produk rework harus di identifikasi, di catat, dan di masukkan ke dalam lini produksi sesuai dengan prosedur yang di setujui Komite Halal.

Pencegahan Kontaminasi Silang (Cross-Contamination)

Meskipun fasilitas sudah di sucikan, risiko kontaminasi dapat terjadi selama proses berjalan dari berbagai sumber.

1. Kontrol Aliran Material: Memastikan bahwa jalur pipa, transfer pump, atau selang yang di gunakan tidak di gunakan secara bersamaan atau bergantian dengan produk/bahan non-halal tanpa pembersihan taharah yang ketat.
2. Penggunaan Alat Khusus: Menggunakan peralatan dan perkakas yang di dedikasikan (khusus) untuk produk halal, terutama untuk alat-alat kecil seperti spatula, timbangan, atau wadah sementara.
3. Pengawasan Lingkungan: Mengontrol fugitive dust (debu yang bertebaran) dan memastikan bahwa potensi kontaminasi dari udara, lantai, atau drainase tidak mengenai produk di lini pengolahan.

Pengemasan: Menjaga Integritas Halal Produk

Proses pengemasan adalah tahap terakhir di lini produksi yang menjadi penentu kehalalan sebelum produk di pindahkan.

1. Bahan Kemasan Halal: Memastikan material pengemas (primer dan sekunder) tidak mengandung gelatin babi, perekat yang haram, atau lapisan yang di ragukan kehalalannya, dan telah di setujui dalam SJPH.
2. Kondisi Higienis: Proses pengemasan harus di lakukan di lingkungan yang bersih untuk mencegah kontaminasi fisik atau mikroba, yang juga merupakan bagian dari kriteria Halal.
3. Pelabelan yang Akurat dan Tidak Menyesatkan: Produk yang telah terjamin kehalalannya harus di beri label sesuai dengan yang di daftarkan. Penting: Desain kemasan dan label tidak boleh menggunakan simbol, gambar, atau nama yang merujuk pada hal-hal haram (misalnya, gambar babi, minuman keras) atau menimbulkan keraguan bagi konsumen.

Penyimpanan Produk Jadi: Segregasi dan Ketertelusuran

Setelah produk di kemas, penanganan pasca-produksi adalah fokus dari unit kompetensi berikutnya (M.749090.009.01), yang di mulai dengan penyimpanan.

1. Pemisahan Penyimpanan (Segregasi): Produk jadi halal harus di simpan secara fisik terpisah (di rak atau area yang berbeda) dari produk non-halal (jika ada) dan di beri identitas yang jelas. Hal ini untuk mencegah pertukaran produk saat pengiriman.
2. Kondisi Gudang: Memastikan gudang penyimpanan terawat, bebas hama, dan tidak ada risiko kontaminasi dari lingkungan luar.
3. Pencatatan Log Out: Semua produk yang keluar dari lini produksi halal harus di catat, termasuk status halalnya, batch number, dan tanggal produksi, untuk menjaga sistem ketertelusuran yang utuh.

Melalui pelaksanaan langkah-langkah di atas dan dokumentasi yang ketat, perusahaan dapat mengklaim telah berhasil Melakukan Proses Produksi Halal sesuai standar M.749090.008.01.

Dokumentasi dan Penanganan Penyimpangan (Post-Production Control)

Fokus pada pencatatan, verifikasi output, dan prosedur korektif.

Poin Utama	Detail Bahasan	Kaitan M.749090.008.01
A. Pencatatan dan Pelaporan	1. Laporan Produksi Halal: Mengharuskan pengisian log sheet yang mencakup verifikasi bahan, hasil monitoring TKH, dan tanda tangan operator/penyelia. 2. Bukti Kepatuhan: Dokumentasi ini menjadi bukti utama kepatuhan SJH dan akan di audit.	Elemen Kunci: Menjamin traceability (ketertelusuran) dan akuntabilitas proses.
B. Penanganan Produk Tidak Memenuhi Kriteria Halal (PTMKH)	1. Identifikasi dan Isolasi: Prosedur cepat untuk mengidentifikasi produk yang terkontaminasi atau di produksi melalui proses yang menyimpang. 2. Karantina: Produk PTMKH harus segera di isolasi, di tandai dengan jelas, dan di simpan terpisah (merujuk pada unit kompetensi M.749090.010.01). 3. Tindakan Korektif: Melakukan investigasi penyebab penyimpangan dan mengambil tindakan untuk mencegah pengulangan.	Elemen Kunci: Perlindungan terhadap konsumen dari produk yang status halalnya di ragukan.
C. Pengemasan dan Labeling	1. Pengemasan Halal: Memastikan material pengemas tidak mengandung unsur haram atau najis. 2. Penerapan Label: Memastikan produk yang keluar dari lini produksi halal di beri label sesuai dengan yang di setujui (termasuk logo Halal) sebelum masuk tahap penyimpanan.	Elemen Kunci: Menjaga integritas produk hingga sampai ke tangan konsumen.

 

Elemen Kompetensi 3: Mengontrol Proses Produksi

Tindakan kontrol di lakukan untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana dan merekam bukti kepatuhan.

No.	Langkah Teknis	Prosedur dan Fokus Halal
3.1	Verifikasi In-Process	Penyelia Halal melakukan inspeksi di tengah proses untuk memverifikasi kebersihan alat, kepatuhan operator terhadap SOP halal, dan hasil monitoring TKH yang di catat oleh operator.
3.2	Penanganan Penyimpangan Proses	Jika di temukan potensi penyimpangan (misalnya, kegagalan sanitasi atau penggunaan bahan yang di ragukan): 1. Hentikan proses pada titik kritis. 2. Identifikasi produk yang berisiko. 3. Pisahkan dan beri label produk yang menyimpang sebagai Produk Tidak Memenuhi Kriteria Halal (PTMKH).
3.3	Pengemasan dan Pelabelan Akhir	Memastikan produk yang telah melewati semua tahapan halal di kemas menggunakan material pengemas halal yang bersih. Fokus: Produk yang telah terjamin kehalalannya di beri identitas dan label yang benar, siap untuk di serahkan ke tahap penyimpanan produk jadi (referensi M.749090.009.01).
3.4	Penyelesaian Dokumentasi (Sign-off)	Menyelesaikan pengisian Log Sheet Produksi Halal, memastikan semua kolom verifikasi (termasuk TKH dan pembersihan) sudah di isi lengkap dan di tandatangani oleh operator yang bertanggung jawab dan Penyelia Halal.

1. Rekapitulasi: M.749090.008.01 adalah jembatan krusial yang mengonversi bahan halal menjadi produk halal.
2. Penekanan Peran Penyelia Halal: Menjadi garda terdepan yang mengawal kepatuhan dan melakukan monitoring harian.
3. Manfaat Jangka Panjang: Kepatuhan terhadap standar ini tidak hanya mendapatkan sertifikat, tetapi juga membangun kualitas, efisiensi operasional, dan kepercayaan pasar global.

Pengendalian Mutu Halal: Verifikasi dan Perbaikan Berkelanjutan

Keberhasilan Melakukan Proses Produksi Halal (M.749090.008.01) harus di dukung oleh sistem manajemen yang kuat. Aspek pengendalian mutu halal memastikan bahwa proses yang telah di lakukan sudah benar, tercatat, dan dapat di telusuri.

Prosedur Tertulis (SOP Halal)

Prosedur tertulis adalah “kitab panduan” yang memastikan konsistensi dalam penerapan halal.

1. Standarisasi Kritis: Prosedur harus mencakup semua aktivitas yang di identifikasi sebagai Titik Kritis Keharaman (TKH). Ini termasuk:
2. Penerimaan Bahan: Prosedur verifikasi sertifikat dan label pada saat receiving.
3. Formulasi/Pencampuran: Prosedur untuk mencegah salah ambil bahan.
4. Pembersihan & Taharah: Prosedur rinci untuk membersihkan peralatan, terutama jika terjadi kontak dengan najis.
5. Pengemasan & Labeling: Prosedur penempatan logo Halal dan pencegahan kontaminasi pada kemasan.
6. Aksesibilitas dan Pelatihan: Prosedur ini harus di sosialisasikan dan mudah di akses oleh semua personil di lini produksi. Kepatuhan terhadap SOP ini adalah indikator langsung keberhasilan implementasi M.749090.008.01.

Kemampuan Telusur (Traceability) Produk Halal

Kemampuan telusur adalah fitur vital dari SJPH yang memungkinkan perusahaan bertindak cepat jika terjadi masalah kehalalan.

Pelacakan Dua Arah: Sistem harus mampu melacak:

1. Mundur (Backward): Dari produk akhir ke batch bahan baku yang di gunakan, tanggal penerimaan, hingga pemasok awal.
2. Maju (Forward): Dari batch bahan baku tertentu, ke produk jadi mana saja bahan tersebut di gunakan, hingga ke distribusi (batch mana yang di jual ke pasar mana).
3. Peran dalam M.749090.008.01: Dokumentasi yang di hasilkan selama proses produksi (Log Sheet Produksi Halal) adalah inti dari traceability. Data yang di catat (suhu, waktu proses, operator yang bertugas) menjadi dasar jika perlu di lakukan penarikan produk (recall) karena ketidaksesuaian halal.

Penanganan Ketidaksesuaian: Jika ketidaksesuaian di temukan (misalnya, bahan non-halal tercampur), traceability memungkinkan perusahaan mengisolasi hanya produk yang terdampak, sehingga meminimalkan kerugian dan melindungi produk halal lainnya.

Audit Internal SJPH

Audit internal adalah mekanisme evaluasi diri untuk menguji efektivitas penerapan M.749090.008.01 dan seluruh SJPH.

1. Tujuan Verifikasi: Audit internal bertujuan untuk memastikan bahwa SOP produksi halal (termasuk prosedur pembersihan dan pengendalian TKH) di laksanakan secara konsisten dan sesuai dengan dokumen SJPH yang telah di setujui.
2. Frekuensi dan Ruang Lingkup: Audit harus di lakukan secara berkala dan mencakup semua area kritis, terutama lini produksi (M.749090.008.01) dan gudang.
3. Tindak Lanjut dan Pelaporan: Hasil temuan audit (ketidaksesuaian atau peluang perbaikan) harus di dokumentasikan. Tindakan korektif harus di ambil secara cepat dan di pantau hingga selesai. Penting: Laporan dan hasil tindak lanjut audit internal ini merupakan salah satu dokumen wajib yang di laporkan secara berkala kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai bukti komitmen perusahaan dalam menjaga SJPH.

Dengan menerapkan pengendalian mutu yang ketat ini, perusahaan tidak hanya memenuhi standar kepatuhan, tetapi juga membangun budaya mutu dan halal yang terintegrasi.

Deteksi dan Pengendalian Titik Kritis Keharaman (TKH)

Ini adalah bagian terpenting. Artikel harus menjelaskan bagaimana TKH di identifikasi dan di kontrol.

Aspek Teknis	Detail Wajib Di tekankan
Identifikasi TKH	TKH bukan hanya bahan baku. Fokus pada: Tahap Pemrosesan: Fermentasi (media), filtrasi (filter aid), ekstraksi (pelarut), dan proses pemanasan/pemasakan (suhu kritis).
Kontrol Parameter Kritis	Untuk setiap TKH, harus ada parameter yang di ukur dan di pantau. Contoh: Proses Pemasakan: Verifikasi suhu dan waktu yang cukup untuk menonaktifkan potensi mikroba haram (jika ada). Proses Kimia: Kontrol pH, konsentrasi katalis, atau jenis pelarut yang di gunakan, memastikan semuanya sesuai dengan daftar bahan halal yang di setujui.
Prosedur Batching	Memastikan urutan penambahan bahan dan batch record sesuai. Penekanan bahwa bahan yang tidak berlabel halal dilarang keras masuk ke lini produksi halal, bahkan jika hanya sebagai bahan coba-coba.

 

Teknik Pencegahan Kontaminasi Silang (Cross-Contamination)

Kontaminasi silang (halal dengan haram/najis) adalah risiko terbesar dalam proses produksi.

Aspek Teknis	Detail Wajib Di tekankan
Pemisahan Fisik (Zoning)	Penggunaan dinding permanen, pembatas (barrier), atau sistem tekanan udara positif/negatif untuk memisahkan area produksi halal dari non-halal (jika ada dalam satu pabrik).
Kontrol Aliran Material dan Personil	Arah Aliran: Bahan halal harus bergerak dari area yang bersih/suci ke area proses, tanpa bertemu atau bersinggungan dengan jalur material non-halal. Personil: Larangan personil dari area non-halal memasuki area halal tanpa prosedur sanitasi dan ganti APD yang ketat.
Sistem Kampanye (Campaign System)	Jika segregasi fisik tidak mungkin, jelaskan bahwa produksi harus di lakukan secara terpisah waktu: Halal selalu di dahulukan. Setelah produksi non-halal, harus ada jeda dan pembersihan/taharah yang di supervisi ketat.

 

Prosedur Pencucian dan Taharah (Penyucian)

Bagian ini harus mencakup teknis pembersihan dari najis.

Aspek Teknis	Detail Wajib Di tekankan
Pembersihan Rutin (Sanitasi)	Penggunaan deterjen dan sanitaiser yang terverifikasi kehalalannya (karena bahan pembersih ini bersentuhan dengan peralatan produk halal).
Taharah (Penyucian Khusus)	Relevansi: Prosedur ini krusial jika alat di pakai bergantian dengan produk najis mughalladhah (berat), seperti lemak babi. Langkah Teknis: Mengacu pada syariat: Tujuh kali pencucian, salah satunya menggunakan air yang di campur tanah (atau deterjen tanah liat khusus/bahan lain yang di setujui ulama).
Verifikasi Kebersihan	Penggunaan swab test atau metode inspeksi visual oleh Penyelia Halal untuk memverifikasi bahwa peralatan benar-benar telah suci sebelum produksi halal di mulai.

 

Dokumentasi dan Ketertelusuran (Traceability)

Dokumentasi adalah bukti objektif bahwa proses halal telah di lakukan.

Aspek Teknis	Detail Wajib Di tekankan
Log Produksi Halal Harian	Formulir ini harus mencantumkan: 1. Batch Number Bahan: Untuk traceability mundur ke pemasok. 2. Hasil Monitoring TKH: Catatan real-time parameter kritis (suhu, waktu, pH). 3. Verifikasi Pembersihan: Tanda tangan Penyelia Halal yang menyatakan peralatan telah bersih/suci.
Penanganan Penyimpangan	Prosedur saat terjadi anomali (misalnya, operator salah ambil bahan atau suhu kritis tidak tercapai). Tindakan: 1. Segera Hentikan Lini. 2. Isolasi Produk. 3. Catat dan Laporkan ke Komite Halal/Penyelia. 4. Status Produk Di ubah menjadi PTMKH (Produk Tidak Memenuhi Kriteria Halal).
Label Status	Penggunaan label yang jelas pada tahap penyimpanan setelah produksi (misalnya, label “HALAL”, “PTMKH-Karantina”, atau “Non-Halal” jika di produksi bersama) untuk mencegah pencampuran.

Dengan memasukkan detail teknis ini, artikel Anda akan melampaui pembahasan umum dan memberikan nilai praktis yang tinggi, terutama bagi para praktisi industri dan Penyelia Halal.

Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria Halal (PTMKH)

Meskipun semua langkah pencegahan dalam proses produksi (M.749090.008.01) telah di lakukan, risiko penyimpangan selalu ada. Prosedur ini memastikan bahwa produk yang status halalnya di ragukan atau terbukti haram/najis tidak mencapai konsumen.

Penelusuran Produk: Identifikasi Sumber Masalah

Tindakan pertama setelah mendeteksi potensi penyimpangan adalah mencari dan mengidentifikasi produk yang terdampak.

1. Identifikasi Anomali: Produk di curigai PTMKH ketika terjadi insiden, seperti: 1) Proses produksi melenceng dari TKH (misalnya, prosedur taharah gagal). 2) Terdapat laporan kontaminasi silang. 3) Bahan non-halal di ketahui masuk ke batch produksi.
2. Aplikasi Traceability: Menggunakan catatan produksi (Batch Record) yang terisi selama M.749090.008.01 untuk melacak:
3. Volume: Berapa banyak produk yang di hasilkan dari batch yang di curigai.
4. Lokasi: Di mana produk tersebut berada (lini produksi, gudang produk jadi, atau sudah distribusi).
5. Penyebab: Apa akar masalah yang menyebabkan produk menjadi tidak halal.

Penahanan dan Karantina: Isolasi Risiko

Produk yang status halalnya di ragukan wajib segera di isolasi untuk mencegah kontaminasi lebih lanjut atau tercampur dengan produk halal yang aman.

1. Prosedur Karantina: Produk PTMKH harus segera di pindahkan ke area karantina khusus yang terkunci dan terpisah dari area penyimpanan produk halal.
2. Pelabelan Jelas: Produk harus di beri label yang sangat mencolok (misalnya, “PTMKH – JANGAN DI GUNAKAN”) untuk mencegah penggunaan atau pengiriman yang salah oleh personil gudang atau distribusi.
3. Investigasi: Selama masa karantina, Komite Halal atau Penyelia Halal harus melakukan investigasi mendalam untuk memastikan status hukum produk tersebut: Apakah produk ini najis, haram, atau hanya di ragukan statusnya.

 

Pemusnahan atau Penarikan: Keputusan Akhir dan Perlindungan Konsumen

Tindakan akhir yang di ambil berdasarkan hasil investigasi dan status produk PTMKH.

1. Pemusnahan (Jika Produk Haram/Najis): Jika produk terbukti secara syar’i mengandung unsur haram atau najis, produk tersebut wajib dimusnahkan.
2. Prosedur: Pemusnahan harus di lakukan di bawah pengawasan ketat, di catat dalam berita acara, dan di lakukan sedemikian rupa sehingga tidak mencemari lingkungan atau menyebabkan produk haram/najis kembali ke rantai pasok.
3. Penarikan Produk (Recall) (Jika Sudah Beredar): Jika produk PTMKH atau produk haram sudah terlanjur beredar di pasaran, perusahaan wajib melakukan penarikan produk (recall) secara menyeluruh. Prosedur ini harus di lakukan dengan cepat, transparan, dan di laporkan kepada BPJPH.
4. Tindakan Korektif dan Preventif (CAPA): Setelah penanganan selesai, wajib di lakukan analisis akar masalah. Perusahaan harus menetapkan Tindakan Korektif dan Preventif (CAPA) untuk memodifikasi proses produksi (M.749090.008.01) agar insiden serupa tidak terulang kembali di masa depan.

Prosedur penanganan PTMKH ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap SJPH, menjamin bahwa kegagalan internal tidak akan merugikan konsumen Muslim.

Pelaporan dan Evaluasi: Siklus Perbaikan Berkelanjutan SJPH

Pelaksanaan proses produksi yang halal (M.749090.008.01) haruslah bersifat dinamis dan terus di tingkatkan. Tahap pelaporan dan evaluasi memastikan adanya umpan balik dari kinerja di lapangan kembali ke tingkat manajemen dan otoritas.

Kaji Ulang Manajemen SJPH (Management Review)

Kaji ulang manajemen adalah mekanisme formal yang di lakukan oleh pimpinan puncak perusahaan untuk menilai kinerja SJPH.

Tujuan dan Frekuensi:

Di lakukan secara berkala (minimal sekali setahun) untuk menilai kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas SJPH yang di terapkan.

Input Kaji Ulang:

Bahan utama untuk review ini berasal dari data aktual di lapangan, termasuk:

1. Hasil audit internal (keberhasilan dan kegagalan dalam M.749090.008.01).
2. Rekapitulasi temuan Titik Kritis Keharaman (TKH) dan tindakan korektif yang telah di lakukan.
3. Laporan insiden Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria Halal (PTMKH).

Perubahan peraturan atau standar halal.

Output Kaji Ulang:

Keputusan yang di hasilkan meliputi peningkatan sumber daya, perubahan prosedur (SOP produksi M.749090.008.01), atau penetapan sasaran halal baru untuk periode berikutnya.

Pelaporan kepada BPJPH: Akuntabilitas dan Transparansi

Laporan kepada BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) adalah wujud akuntabilitas perusahaan pemegang Sertifikat Halal.

1. Laporan Hasil Audit Internal: Perusahaan wajib melaporkan secara periodik hasil dari pelaksanaan audit internal SJPH, termasuk temuan-temuan terkait pengendalian proses produksi halal (M.749090.008.01) dan tindakan korektif yang telah di lakukan.
2. Laporan Kaji Ulang Manajemen: Ringkasan hasil kaji ulang manajemen, yang menunjukkan komitmen pimpinan puncak terhadap perbaikan SJPH, juga wajib di laporkan.
3. Tujuan Pelaporan: Pelaporan ini memastikan bahwa BPJPH (melalui Lembaga Pemeriksa Halal/LPH) dapat memantau secara berkelanjutan kepatuhan perusahaan. Ini adalah bagian dari proses self-declaration dan pengawasan pasca-sertifikasi yang di wajibkan oleh undang-undang Jaminan Produk Halal (JPH).

Melalui tahap pelaporan dan evaluasi, perusahaan menciptakan siklus di mana kinerja produksi halal di analisis, di tingkatkan, dan di pertanggungjawabkan kepada otoritas. Hal ini mengukuhkan bahwa Melakukan Proses Produksi Halal adalah komitmen yang berkelanjutan, bukan sekadar persyaratan sekali jalan untuk mendapatkan sertifikat.

Keterkaitan Unit Kompetensi: Integrasi Halal dari Bahan Baku hingga Produk Jadi

Proses Produksi Halal (M.749090.008.01) merupakan mata rantai yang menghubungkan antara penanganan bahan baku di awal dengan penanganan produk jadi di akhir. Keberhasilan proses produksi sangat bergantung pada kualitas input, dan hasil dari proses ini akan menentukan penanganan output selanjutnya.

Keterkaitan dengan Input: Melakukan Penanganan Bahan Halal (M.749090.007.01)

Unit M.749090.007.01 berfokus pada bagaimana bahan-bahan (baku, tambahan, dan penolong) yang sudah di verifikasi kehalalannya di terima, di simpan, dan di siapkan sebelum masuk ke lini produksi.

Aspek Keterkaitan	Peran M.749090.007.01 (Input)	Ketergantungan M.749090.008.01 (Proses)
Ketersediaan Data	Memastikan semua bahan yang masuk gudang telah terverifikasi dan tercatat status halalnya.	Verifikasi Awal: Proses produksi tidak akan di mulai (M.749090.008.01) tanpa konfirmasi bahwa bahan yang di keluarkan dari gudang (M.749090.007.01) adalah bahan halal yang di setujui.
Pencegahan Awal Kontaminasi	Melakukan penyimpanan bahan halal dan non-halal secara terpisah di gudang, termasuk pelabelan dan penempatan yang jelas.	Minimasi Risiko: Kontaminasi silang yang terjadi di tahap gudang (M.749090.007.01) akan secara otomatis menggagalkan seluruh proses produksi (M.749090.008.01) sebelum di mulai.
Pengeluaran Bahan (Issuance)	Memastikan bahan di keluarkan dari gudang sesuai prinsip FIFO (First In First Out) atau FEFO (First Expired First Out) dan di serahkan ke lini produksi sesuai daftar bahan halal.	Kontrol Batching: Proses produksi (M.749090.008.01) bergantung pada keakuratan bahan yang di serahkan oleh tim penanganan bahan (M.749090.007.01) untuk menjamin ketertelusuran batch.

Kesimpulan Input: M.749090.007.01 berfungsi sebagai “Garda Depan” yang menjamin kehalalan bahan sebelum di olah. Jika inputnya sudah terkontaminasi atau tidak halal, maka proses produksi halal (M.749090.008.01) mustahil di lakukan.

Keterkaitan dengan Output: Melakukan Penanganan Produk Halal (M.749090.009.01)

Unit M.749090.009.01 berfokus pada langkah-langkah yang harus di lakukan pada produk setelah selesai di proses, meliputi pengemasan, pelabelan, hingga penyimpanan produk jadi.

Aspek Keterkaitan	Hasil M.749090.008.01 (Proses)	Ketergantungan M.749090.009.01 (Output)
Integritas Produk	Produk jadi di nyatakan halal karena telah melewati seluruh Titik Kritis Keharaman (TKH) dan di catat dalam log sheet produksi.	Dasar Klaim Halal: Status Halal yang di tetapkan pada produk (M.749090.009.01) di dasarkan pada dokumentasi dan verifikasi yang di hasilkan selama proses produksi (M.749090.008.01).
Pengemasan dan Pelabelan	Proses produksi di akhiri dengan pengemasan primer. Harus di pastikan tidak ada kontaminasi pada tahap akhir ini.	Perizinan Label: Tim Penanganan Produk Halal (M.749090.009.01) bertanggung jawab memastikan produk yang telah di konfirmasi status halalnya dari lini produksi dapat di beri label Halal dan siap di pasarkan.
Penanganan Produk yang Menyimpang	Jika terjadi penyimpangan di lini produksi (M.749090.008.01), produk tersebut harus di identifikasi sebagai PTMKH (Produk Tidak Memenuhi Kriteria Halal).	Tindak Lanjut: Tim Penanganan Produk Halal (M.749090.009.01) akan menerima produk PTMKH tersebut dan wajib mengisolasinya serta menindaklanjuti sesuai prosedur karantina.

Kesimpulan Output: M.749090.009.01 berfungsi sebagai “Penjaga Gerbang” yang memastikan produk yang telah di proses halal tidak terkontaminasi lagi pada tahap akhir dan sampai ke konsumen dengan integritas Halal yang utuh.

Secara Keseluruhan:

Unit M.749090.008.01 adalah “Aksi Sentral” di mana verifikasi bahan baku bertemu dengan penjaminan produk jadi. Kepatuhan pada unit ini menjadi bukti objektif dan terdokumentasi atas klaim kehalalan sebuah produk.

Konteks Manajerial: Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

Untuk menjamin bahwa seluruh tahapan Melakukan Proses Produksi Halal (M.749090.008.01) berjalan secara konsisten dan berkelanjutan, perusahaan wajib menerapkan sebuah kerangka kerja manajerial yang komprehensif, yaitu Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

SJPH di Indonesia di atur berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan berfungsi sebagai sistem internal perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap kriteria halal secara terus-menerus.

Berikut adalah lima aspek utama SJPH, dengan penekanan pada keterkaitannya dengan proses produksi:

Komitmen dan Tanggung Jawab

• Kebijakan Halal: Perusahaan harus memiliki kebijakan halal tertulis yang di sahkan oleh manajemen puncak. Kebijakan ini adalah pernyataan komitmen tertinggi perusahaan untuk menghasilkan produk halal.
• Tim Manajemen Halal (TMH): Pembentukan tim internal yang bertugas menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi SJPH. Tim ini, termasuk Penyelia Halal yang menguasai unit M.749090.008.01, bertanggung jawab memastikan komitmen ini terlaksana di lapangan.

Bahan (Halal Input)

• Prioritas: Aspek ini menuntut perusahaan untuk memastikan bahwa semua bahan (baku, tambahan, dan penolong) yang di gunakan telah bersertifikat halal atau di verifikasi status halalnya.
• Kaitannya dengan Produksi: Komponen ini mendukung tahap Persiapan Produksi (M.749090.007.01), menjamin bahwa input yang di terima oleh lini produksi (M.749090.008.01) sudah suci dan di setujui, sehingga operator tidak perlu meragukan status bahan yang akan di olah.

Proses Produk Halal

• Fokus Inti (M.749090.008.01): Aspek ini adalah jantung dari unit kompetensi yang kita bahas. SJPH mewajibkan perusahaan menerapkan prosedur tertulis (SOP) yang menjamin kehalalan produk di seluruh tahapan produksi.
• Pengendalian Utama: Ini mencakup prosedur pembersihan (taharah), pengendalian Titik Kritis Keharaman (TKH), pencegahan kontaminasi silang, dan jaminan bahwa peralatan yang di gunakan suci. Pelaksanaan yang konsisten dari prosedur ini adalah indikator utama efektivitas SJPH.

Produk (Output Halal)

• Kriteria Keluaran: SJPH memastikan bahwa produk akhir yang di hasilkan memenuhi semua kriteria halal yang di tetapkan.
• Penanganan PTMKH: Hal ini juga mencakup prosedur untuk mengidentifikasi dan menangani Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria Halal (PTMKH) (seperti yang di bahas pada unit M.749090.010.01) agar produk yang cacat halal tidak mencapai konsumen.

Pemantauan dan Evaluasi

• Audit Internal: Mewajibkan di lakukannya audit internal secara berkala oleh TMH untuk memeriksa kesesuaian prosedur di lapangan (termasuk M.749090.008.01) dengan dokumen SJPH.
• Perbaikan Berkelanjutan: Hasil audit dan temuan harus di analisis (Kaji Ulang Manajemen) untuk mengidentifikasi kelemahan, mengambil tindakan korektif, dan terus meningkatkan efektivitas penerapan halal perusahaan dari waktu ke waktu.

Penerapan SJPH secara menyeluruh menciptakan sistem kendali yang preventif (mencegah masalah), detektif (mengidentifikasi penyimpangan), dan korektif (memperbaiki kegagalan), sehingga proses produksi halal dapat dipertanggungjawabkan di hadapan konsumen maupun otoritas negara.

Perusahaan berdiri pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari karyawan dan kreativitas untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada pelanggan.

YUK KONSULTASIKAN DULU KEBUTUHAN ANDA,
HUBUNGI KAMI UNTUK INFORMASI & PEMESANAN
KUNJUNGI MEDIA SOSIAL KAMI

 

 

Website: Jangkargroups.co.id
Telp kantor : +622122008353 dan +622122986852
Pengaduan Pelanggan : +6287727688883
Google Maps : PT Jangkar Global Groups