Penyelia Halal VS Auditor Halal Perbedaan & Sinergi Peran Kunci

Penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab atas Proses Produk Halal (PPH) di sebuah perusahaan dan wajib memiliki pemahaman syariat serta kompetensi terkait produk halal. Tugas utamanya adalah memastikan semua bahan dan proses produksi sesuai dengan kriteria halal, berfungsi sebagai auditor internal, dan bekerja sama dengan auditor halal eksternal dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Setiap perusahaan diwajibkan memiliki penyelia halal untuk menjaga konsistensi kehalalan produknya.

Baca juga: Jasa Sertifikat Halal: SIHALAL, Audit LPH, hingga Terbitnya Label

DAFTAR ISI

Toggle

Definisi Hukum dan Fungsional

Penyelia Halal (PH) adalah salah satu pilar utama dalam ekosistem Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia. Secara definitif, PH memiliki peran yang sangat jelas di mata regulasi:

1. Definisi Hukum: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan di perkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap Proses Produk Halal (PPH) di sebuah perusahaan.
2. Kewajiban Perusahaan: Setiap Pelaku Usaha yang mengajukan Sertifikasi Halal di wajibkan untuk menunjuk dan memiliki seorang Penyelia Halal. Ini menjadikan PH sebagai personel internal yang sah secara hukum dan wajib bagi keberlangsungan Sertifikat Halal.
3. Fungsi Kunci: Secara fungsional, Penyelia Halal bertindak sebagai ‘Garda Terdepan’ dan ‘Jembatan’ antara operasional internal perusahaan dengan standar syariat dan regulasi yang di tetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Baca juga: Dokumen Pendukung Bahan Kritis Sebagai Pilar Jaminan Halal

Latar Belakang dan Urgensi Profesi

Keberadaan Penyelia Halal menjadi semakin urgen di dorong oleh dua faktor utama: tuntutan regulasi dan pertumbuhan pasar global.

Baca juga : Penyusunan, Verifikasi, Implementasi SJH Sistem Jaminan Halal

Tuntutan Regulasi Wajib Halal di Indonesia:

Indonesia memberlakukan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, obat, kosmetik, dan barang gunaan yang beredar.

Dalam proses pasca-sertifikasi, tidak ada Auditor Halal yang berada di pabrik setiap hari. Oleh karena itu, Penyelia Halal adalah penjamin kehalalan produk secara konsisten dan berkesinambungan di lapangan setelah Sertifikat Halal di terbitkan.

Baca juga: Lembaga Pemeriksa Halal LPH Sertifikasi Halal dari Pelaku Usaha

Pertumbuhan Industri Halal Global:

Pasar Muslim global adalah salah satu pasar konsumen terbesar di dunia. Sertifikat Halal dari Indonesia di akui secara internasional.

Perusahaan yang ingin menembus pasar ekspor membutuhkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang terstruktur. PH menjadi motor penggerak implementasi SJPH ini, memastikan integrasi antara sistem manajemen mutu dan aspek syariah.

Baca juga: BPJPH Panduan Singkat Mengurus Sertifikasi via Sistem SIHALAL

Peningkatan Kepercayaan Konsumen:

Kehalalan adalah isu keyakinan (iman). Kehadiran Penyelia Halal yang tersertifikasi kompeten memberikan jaminan nyata kepada konsumen bahwa proses produksi di kawal oleh profesional yang memahami syariat dan prosedur teknis.

Kesimpulan Awal: Profesi Penyelia Halal bukan lagi sekadar pelengkap administratif, melainkan sebuah posisi strategis yang menentukan kepatuhan hukum, integritas produk, dan daya saing sebuah perusahaan di pasar halal nasional maupun internasional.

Tugas dan Tanggung Jawab Utama Penyelia Halal

Peran Penyelia Halal (PH) sangat luas, mencakup pengawasan harian di lini produksi hingga koordinasi strategis dengan pihak eksternal. Tugas dan tanggung jawab ini di atur secara rinci, terutama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Pasal 51).

Fungsi Internal (Pengawasan Operasional dan Manajemen Risiko)

Ini adalah tanggung jawab harian PH untuk memastikan integritas kehalalan produk di dalam lingkungan perusahaan.

Aspek	Tugas & Tanggung Jawab (Internal)
1. Pengendalian Bahan Baku	Tugas: Memastikan bahwa semua Bahan (bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong) yang di gunakan telah memiliki Sertifikat Halal yang sah dan sesuai dengan spesifikasi yang di setujui.
2. Pengawasan Produksi (PPH)	Tugas: Mengawasi seluruh Proses Produk Halal (PPH), mulai dari penerimaan bahan, penyimpanan, pengolahan, hingga pengemasan dan distribusi, untuk mencegah kontaminasi silang dengan bahan atau peralatan yang tidak halal.
3. Implementasi SJPH	Tanggung Jawab: Menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) secara konsisten dan berkelanjutan di semua unit terkait. Ini termasuk menyusun dan memelihara seluruh dokumentasi SJPH.
4. Manajemen Risiko	Tanggung Jawab: Menerapkan manajemen risiko pengendalian PPH. Contoh: memastikan pemisahan lokasi dan alat antara produk halal dan non-halal, serta menjaga kebersihan fasilitas.
5. Tindakan Korektif & Pencegahan	Tugas: Menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan yang harus di lakukan jika terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam PPH.
6. Pengusulan Strategis	Tanggung Jawab: Mengusulkan penggantian Bahan yang di nilai kritis atau tidak memenuhi ketentuan, serta mengusulkan penghentian produksi jika terjadi kondisi yang tidak memenuhi ketentuan PPH.
7. Edukasi Internal	Tugas: Memberikan pelatihan dan sosialisasi internal kepada seluruh karyawan yang terlibat dalam PPH agar memahami prinsip halal dan prosedur SJPH.

 

Fungsi Eksternal (Koordinasi dan Kepatuhan Regulasi)

Ini adalah peran PH sebagai penghubung dan koordinator antara perusahaan dan lembaga pengawas Halal (BPJPH dan LPH).

Aspek	Tugas & Tanggung Jawab (Eksternal)
1. Koordinasi LPH	Tugas: Mengoordinasikan seluruh Proses Produk Halal (PPH) perusahaan dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan/atau Pendamping PPH.
2. Pendampingan Audit	Tugas: Mendampingi Auditor Halal dari LPH pada saat pemeriksaan (audit) kehalalan produk di fasilitas produksi.
3. Persiapan Dokumen Audit	Tanggung Jawab: Menyiapkan Bahan, sampel, bukti-bukti, dan memberikan keterangan yang benar selama proses pemeriksaan oleh Auditor Halal.
4. Pelaporan Wajib	Tanggung Jawab: Membuat laporan pengawasan dan pelaksanaan PPH secara berkala kepada Pimpinan Perusahaan dan BPJPH, serta melakukan kaji ulang (review) pelaksanaan PPH.
5. Kepatuhan Hukum	Tanggung Jawab: Menerapkan semua ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Jaminan Produk Halal (JPH) yang berlaku.

Secara ringkas, Penyelia Halal adalah penanggung jawab konsistensi kehalalan di dalam pagar perusahaan, yang sekaligus menjadi kontak utama perusahaan dalam menjamin proses sertifikasi berjalan lancar dan kredibel.

Persyaratan dan Kompetensi Penyelia Halal

Untuk dapat di tetapkan sebagai Penyelia Halal (PH) dan menjalankan fungsi vitalnya, seseorang wajib memenuhi dua pilar utama: Persyaratan Administrasi dan Syariah dan Kompetensi Teknis yang tersertifikasi.

Persyaratan Wajib (Regulasi dan Syariah)

Persyaratan ini bersifat mutlak dan di atur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan peraturan pelaksanaannya:

Syarat Keagamaan:

Wajib Beragama Islam. (Ini adalah syarat fundamental karena tugas PH berhubungan langsung dengan syariat Islam tentang halal dan haram).

Syarat Wawasan dan Pemahaman:

Memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan produk.

Sertifikasi Resmi:

Wajib memiliki Sertifikat Pelatihan Penyelia Halal dan/atau Sertifikat Kompetensi Penyelia Halal.

Proses Penetapan:

Penyelia Halal harus di tetapkan oleh pimpinan perusahaan dan di laporkan kepada BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dengan melampirkan salinan sertifikat kompetensi.

Proses Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi

Untuk mendapatkan sertifikat yang di akui, calon Penyelia Halal harus menempuh jalur resmi:

1. Pelatihan: Mengikuti pelatihan Penyelia Halal yang di selenggarakan oleh Lembaga Pelaksana Pelatihan JPH yang telah di tetapkan oleh BPJPH.
2. Uji Kompetensi: Lulus uji kompetensi yang di laksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
3. Acuan Standar: Materi dan uji kompetensi di dasarkan pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk Jabatan Kerja Penyelia Halal (misalnya SKKNI No. 21 Tahun 2022).

Kompetensi Teknis Utama (Berdasarkan SKKNI)

Seorang Penyelia Halal yang kompeten harus menguasai unit-unit kerja yang mencerminkan tanggung jawabnya di lapangan. Kompetensi utama meliputi:

No.	Unit Kompetensi Kunci	Deskripsi Singkat
1.	Menyusun Dokumen Penerapan SJPH	Mampu merancang, menyiapkan, dan memelihara dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).
2.	Pengendalian Bahan dan Proses	Mampu mengawasi bahan baku, proses produksi, dan produk jadi untuk memastikan bebas dari unsur haram/najis (titik kritis).
3.	Menangani Produk Non-Halal Kritis	Mampu menentukan dan melaksanakan penanganan yang benar terhadap produk yang tidak memenuhi kriteria halal atau di ragukan kehalalannya.
4.	Melakukan Audit Internal SJPH	Mampu merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil audit internal (pemeriksaan rutin) kepatuhan terhadap SJPH.
5.	Evaluasi dan Tindak Lanjut	Mampu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SJPH dan menentukan tindakan korektif serta pencegahan yang efektif.

Intinya: Sertifikat Penyelia Halal bukan hanya bukti administratif, tetapi merupakan jaminan kompetensi bahwa pemegang sertifikat mampu merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi sistem jaminan halal perusahaan secara mandiri dan konsisten.

Pelatihan dan sertifikasi

• Tujuan: Untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi Penyelia Halal.
• Mekanisme: Wajib mengikuti Pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga terakreditasi dan dilanjutkan dengan Sertifikasi Kompetensi (Uji Kompetensi).

Lembaga Penyelenggara Contoh:

1. Pusat Pelatihan dan Pendidikan Jaminan Produk Halal (P3JPH) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Halal Institute.
3. Mutu Institute.

• Materi Fokus: Meliputi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan Proses Produk Halal (PPH).
• Standar Acuan: Mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Informasi ini sangat relevan untuk melengkapi sub-bab tentang kompetensi dan profesionalisme dalam artikel tentang Penyelia Halal.

Peran Kritis dan Manfaat Penyelia Halal bagi Perusahaan

Keberadaan Penyelia Halal (PH) di internal perusahaan bukan sekadar pemenuhan syarat dokumen, melainkan investasi strategis yang memberikan manfaat signifikan di tiga area utama: Kepatuhan Hukum & Regulasi, Integritas Operasional, dan Keunggulan Pasar.

Cek Peran Kritis (Internal dan Kepatuhan)

Penyelia Halal berfungsi sebagai jaring pengaman dan penjamin mutu kehalalan produk sehari-hari.

Peran Kritis (Internal)	Deskripsi
1. Penjaga Konsistensi Halal	PH adalah satu-satunya personel yang bertanggung jawab terus-menerus mengawasi PPH di lantai produksi setelah Sertifikat Halal di terbitkan. Ini menjamin produk tetap halal secara konsisten dan berkelanjutan selama masa berlaku sertifikat (4 tahun).
2. Pengendali Titik Kritis	PH bertugas mengidentifikasi, memantau, dan mengendalikan semua Titik Kritis kehalalan (misalnya: pembersihan mesin setelah penggunaan bahan non-halal, pengecekan sertifikat bahan baku baru, dan pemisahan area penyimpanan).
3. Mitigasi Risiko Reputasi	PH mencegah terjadinya insiden fatal (seperti kontaminasi babi atau alkohol) yang dapat memicu penarikan produk, gugatan hukum, dan rusaknya reputasi merek yang sulit di pulihkan.
4. Mediator & Penghubung Resmi	PH bertindak sebagai kontak utama perusahaan dengan Auditor Halal dari LPH selama audit. Kesiapan PH dalam memberikan bukti dan keterangan yang benar sangat menentukan kelancaran proses audit.
5. Audit Internal yang Efektif	PH bertanggung jawab melakukan audit internal berkala (minimal enam bulan sekali) untuk memastikan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) berjalan dengan baik, sehingga perusahaan selalu siap menghadapi audit eksternal.

 

Manfaat Strategis (Bisnis dan Pasar)

Memiliki Penyelia Halal yang kompeten memberikan keunggulan kompetitif dan memperkuat fondasi bisnis perusahaan.

Manfaat Strategis (Eksternal)	Dampak Positif bagi Bisnis
1. Pemenuhan Kewajiban Hukum	Terhindar dari Sanksi: Perusahaan memenuhi amanat UU JPH dan PP pelaksanaannya. Kegagalan memiliki PH atau menjalankan PPH dapat berujung pada sanksi administratif hingga pencabutan sertifikat.
2. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen	Loyalitas Pelanggan: Adanya profesional yang tersertifikasi (PH) menunjukkan komitmen perusahaan terhadap nilai-nilai keagamaan konsumen Muslim, sehingga meningkatkan kepercayaan dan loyalitas merek.
3. Mempercepat Proses Sertifikasi	Efisiensi: PH memastikan semua dokumentasi SJPH dan kesiapan produksi sudah lengkap dan sesuai standar sebelum audit di ajukan, sehingga mempercepat dan mempermudah perolehan Sertifikat Halal.
4. Akses ke Pasar Global	Ekspansi Pasar: Sertifikat Halal yang terjamin integritasnya melalui pengawasan PH membuka akses perusahaan ke pasar Muslim di seluruh dunia (Timur Tengah, Asia Tenggara, Eropa), yang sangat mengutamakan standar halal.
5. Peningkatan Citra Perusahaan	Daya Saing: Perusahaan di nilai lebih profesional dan memiliki tata kelola yang baik (Good Manufacturing Practices/GMP) karena aspek kehalalan produk di tangani oleh tenaga ahli yang kompeten.

Secara keseluruhan, Penyelia Halal adalah aset berharga bagi perusahaan. Mereka mengubah kepatuhan regulasi yang wajib menjadi keunggulan kompetitif dan fondasi integritas merek.

Pilar Integritas Halal

Penyelia Halal (PH) adalah profesi yang jauh melampaui tugas administrasi atau teknis belaka. PH adalah pilar fundamental yang menjamin kehalalan produk secara konsisten dan berkesinambungan.

1. Garda Terdepan: PH adalah mata dan telinga perusahaan di lini produksi. Mereka bertanggung jawab memastikan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di implementasikan tanpa celah, dari mulai pengadaan bahan hingga distribusi.
2. Penjamin Kepatuhan: Keberadaan PH yang tersertifikasi adalah bukti komitmen perusahaan untuk mematuhi regulasi Jaminan Produk Halal (JPH) yang bersifat wajib (mandatory), sehingga melindungi konsumen dan menjaga legalitas usaha.
3. Aset Kualitas: PH merupakan aset perusahaan dalam mempertahankan reputasi merek, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memberikan keunggulan kompetitif di pasar yang kian selektif.

Prospek Karier yang Cerah (Halal Expert)

Seiring dengan meningkatnya kesadaran global terhadap produk halal dan berlakunya kewajiban sertifikasi di Indonesia, profesi yang tergabung dalam kategori “Halal Expert” (termasuk Penyelia Halal) memiliki prospek karier yang sangat menjanjikan.

Tuntutan Regulasi Meningkat:

Kewajiban Sertifikasi Halal di Indonesia terus di perluas ke berbagai sektor (makanan, minuman, kosmetik, farmasi, jasa logistik). Hal ini secara otomatis melipatgandakan kebutuhan industri terhadap SDM yang kompeten dan bersertifikat PH.

Peluang Bisnis Global:

Profesi Penyelia Halal tidak hanya di butuhkan di tingkat nasional. Indonesia sedang menuju pusat produsen produk halal dunia, yang berarti tenaga ahli halal Indonesia (termasuk PH) sangat di cari untuk mendukung ekspor dan kerja sama halal internasional.

Posisi Strategis dan Upah Kompetitif:

Berbagai pihak, termasuk Kepala BPJPH, menekankan bahwa profesi Halal Expert (Auditor Halal dan Penyelia Halal) adalah profesi masa depan dengan nilai tawar tinggi. Posisi ini menuntut kombinasi keahlian teknis (manajemen mutu) dan pemahaman syariat, menjadikannya sulit di gantikan oleh kecerdasan buatan (AI) dan sangat di butuhkan oleh perusahaan skala mikro, menengah, hingga besar.

Jalur Karier Berkelanjutan:

Sertifikasi Penyelia Halal dapat menjadi pintu masuk menuju jalur karier yang lebih tinggi di bidang halal, seperti menjadi Auditor Halal (dengan pendidikan dan pengalaman yang memadai), Konsultan Halal, atau Kepala Divisi SJPH/Halal di perusahaan multinasional.

Dengan demikian, bagi individu yang memiliki latar belakang yang relevan dan semangat untuk mengawal integritas produk, menjadi Penyelia Halal adalah pilihan karier yang cerdas dan strategis untuk berkontribusi pada ekosistem halal nasional dan global.

Auditor Halal adalah:

Orang yang memiliki kemampuan dan di tunjuk secara resmi oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan suatu produk.

Auditor halal adalah profesional yang bertanggung jawab untuk memeriksa dan memastikan kehalalan produk, layanan, atau sistem jaminan halal di sebuah industri. Peran mereka krusial dalam proses sertifikasi halal, mulai dari memeriksa bahan baku, proses produksi, hingga distribusi untuk menentukan kesesuaian dengan standar halal.

Poin-Poin Penting Terkait Definisi:

1. Dasar Hukum (di Indonesia): Definisi ini merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan peraturan turunannya (misalnya, PP No. 42 Tahun 2024).
2. Peran Kunci: Auditor Halal berfungsi sebagai mata dan tangan LPH di lapangan. Mereka bertanggung jawab untuk memverifikasi dan mengevaluasi:
3. Bahan-bahan yang di gunakan.
4. Proses Produk Halal (PPH) secara keseluruhan.
5. Fasilitas produksi (alat, lokasi, gudang) untuk memastikan tidak ada kontaminasi dengan bahan haram/najis.
6. Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang di terapkan oleh pelaku usaha.

Keluaran Auditor Halal:

Hasil pemeriksaan Auditor Halal di rangkum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang kemudian di serahkan kepada LPH. LHP ini menjadi bahan utama bagi Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menetapkan status kehalalan produk.

Syarat Kompetensi Auditor Halal:

Untuk menjadi Auditor Halal, seseorang harus memiliki kompetensi ganda, yaitu pemahaman mendalam tentang syariat Islam terkait halal-haram dan keahlian teknis di bidang ilmu tertentu (seperti pangan, kimia, biologi, atau teknik industri).

Peran dan Tanggung Jawab Utama Auditor Halal

Peran dan Tanggung Jawab Utama Auditor Halal sangat vital dalam keseluruhan proses Jaminan Produk Halal (JPH). Mereka bertindak sebagai pihak independen yang ditunjuk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk memverifikasi kepatuhan pelaku usaha terhadap standar halal.

Berikut adalah ringkasan peran dan tanggung jawab utama Auditor Halal, yang sebagian besar di dasarkan pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU No. 33 Tahun 2014) dan peraturan turunannya:

Peran Kunci Auditor Halal

Garda Terdepan Integritas Halal:

Auditor Halal adalah pihak yang pertama kali memastikan kebenaran klaim kehalalan produk di lapangan. Integritas dan ketelitian mereka menjadi penentu kredibilitas sertifikat halal yang akan di terbitkan.

Jembatan antara Produsen dan Fatwa:

Mereka bertindak sebagai penghubung. Auditor mengambil fakta dan data teknis dari tempat produksi dan merangkumnya menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP inilah yang menjadi dasar bagi Komisi Fatwa (MUI) untuk mengeluarkan penetapan kehalalan produk secara syar’i.

Verifikator Lapangan:

Peran utama mereka adalah melakukan audit langsung (audit lapangan) untuk memverifikasi bahwa semua aspek operasional telah sesuai dengan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan standar syariat.

Tanggung Jawab Utama Auditor Halal (Tugas Teknis)

Tanggung jawab utama Auditor Halal meliputi pemeriksaan mendalam terhadap seluruh rangkaian Proses Produk Halal (PPH):

Pemeriksaan Bahan (Input)

• Memeriksa dan Mengkaji Bahan yang Di gunakan: Meneliti semua bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong untuk memastikan sumbernya halal dan memiliki sertifikat/dokumen pendukung kehalalan yang valid.
• Identifikasi Titik Kritis: Mengidentifikasi dan menganalisis potensi titik kritis keharaman pada setiap bahan.

Auditor Pemeriksaan Proses Pengolahan (Proses)

• Memeriksa Proses Pengolahan Produk: Meneliti seluruh alur produksi (formulasi, pencampuran, pengemasan, dll.) untuk memastikan tidak ada penggunaan bahan yang haram atau proses yang menyebabkan kontaminasi silang (najis/haram).
• Memeriksa Sistem Penyembelihan (Khusus Produk Hewani): Memastikan bahwa proses penyembelihan di lakukan sesuai dengan syariat Islam (syarat penyembelihan halal).

Pemeriksaan Fasilitas dan Lingkungan (Output & Lingkungan)

• Meneliti Lokasi, Peralatan, dan Ruang Produksi: Memastikan lokasi, tempat, peralatan pengolahan, dan penyimpanan produk halal di pisahkan dari produk tidak halal (sesuai standar sanitasi dan higienis).
• Memeriksa Pendistribusian dan Penyajian: Meneliti bagaimana produk di simpan, di distribusikan, dan di sajikan untuk mencegah kontaminasi setelah produksi.

Pemeriksaan Sistem (Manajemen)

• Memeriksa Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) Pelaku Usaha: Mengevaluasi komitmen, konsistensi, dan efektivitas penerapan sistem internal perusahaan yang menjamin kehalalan produk secara berkelanjutan (termasuk peran Penyelia Halal).

Pelaporan dan Rekomendasi

• Melaporkan Hasil Pemeriksaan dan/atau Pengujian kepada LPH: Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) secara objektif, lengkap, dan akurat berdasarkan temuan di lapangan.
• Memberikan Masukan Korektif: Memberikan rekomendasi perbaikan kepada pelaku usaha jika di temukan ketidaksesuaian (temuan audit) yang harus di tindaklanjuti sebelum sertifikat dapat di keluarkan.

Proses Penetapan Kehalalan dan Penerbitan Sertifikat

Berikut adalah penegasan kembali poin-poin tersebut dalam konteks alur sertifikasi:

Tahap	Pihak yang Terlibat	Uraian Proses
1. Penyampaian Laporan	Auditor Halal ke Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)	Auditor Halal menyelesaikan pemeriksaan lapangan (audit) dan menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP ini diserahkan kepada LPH.
2. Penetapan Fatwa	Komisi Fatwa MUI	LPH menyampaikan LHP kepada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Komisi Fatwa kemudian menyelenggarakan Sidang Fatwa untuk: Menentukan status kehalalan produk berdasarkan laporan Auditor dan data pendukung sesuai syariat Islam.
3. Penerbitan Sertifikat	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)	Fatwa Halal MUI (yang bersifat tertulis) menjadi dasar hukum dan rujukan bagi BPJPH untuk menerbitkan Sertifikat Halal resmi kepada Pelaku Usaha.

 

Kompetensi Wajib Auditor Halal

Kompetensi Auditor Halal harus bersifat ganda (dwi-kompetensi), yaitu menggabungkan pengetahuan Syariah (Hukum Islam) dengan keahlian Teknis (Sains dan Industri), di tambah dengan kualitas Profesionalisme yang tinggi.

Berikut adalah daftar kompetensi wajib yang harus di miliki oleh seorang Auditor Halal:

Kompetensi Syariah (Fikih Halal)

Ini adalah dasar utama yang membedakan Auditor Halal dari auditor bidang lainnya.

1. Penguasaan Prinsip Halal dan Haram: Memahami secara mendalam dan luas mengenai ketentuan hukum Islam terkait halal, haram, najis, dan syubhat, khususnya dalam konteks produk yang di audit (makanan, kosmetik, obat, atau jasa).
2. Identifikasi Titik Kritis Keharaman: Kemampuan untuk mengenali dan menganalisis potensi sumber bahan non-halal atau najis pada setiap tahapan rantai pasokan dan proses produksi.
3. Pemahaman Fatwa dan Standar Halal: Menguasai dan merujuk pada fatwa-fatwa terbaru dan standar kehalalan yang di tetapkan oleh otoritas keagamaan (misalnya, Komisi Fatwa MUI di Indonesia).
4. Hukum Penyembelihan: Memahami secara rinci tata cara penyembelihan hewan sesuai syariat Islam (khusus untuk audit Rumah Potong Hewan/Unggas).

Kompetensi Teknis dan Ilmiah

Kompetensi ini menjamin auditor dapat memahami aspek ilmiah dan industri dari produk yang di audit.

Latar Belakang Pendidikan Relevan:

Memiliki latar belakang pendidikan formal minimal Sarjana Strata 1 (S1) di bidang yang relevan, seperti:

1. Pangan (Teknologi Pangan, Ilmu Gizi)
2. Kimia dan Biokimia
3. Teknik (Teknik Industri, Teknik Kimia)
4. Biologi dan Farmasi
5. Peternakan dan Kedokteran Hewan
6. Pertanian

Pemahaman Proses Produk Halal (PPH):

Menguasai alur produksi, teknologi pengolahan, dan sistem jaminan mutu (seperti HACCP/GMP) yang di terapkan di industri terkait.

Analisis Dokumen Teknis:

Kemampuan meninjau dan memverifikasi dokumen teknis seperti Certificate of Analysis (CoA), spesifikasi bahan, dan diagram alir produksi.

Ketelitian dalam Pemeriksaan Lapangan:

Ketajaman mata dan kecermatan dalam memeriksa kondisi fisik fasilitas, peralatan, pembersihan (sanitasi), dan pemisahan lini produksi (cross-contamination).

Kompetensi Profesionalisme dan Etika

Kualitas personal yang memastikan pelaksanaan tugas berjalan integritas dan kredibel.

Integritas dan Transparansi:

Wajib bersikap jujur, objektif, dan transparan dalam setiap tahapan audit, serta menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tanpa manipulasi atau konflik kepentingan.

Mendahulukan Kepentingan Umat:

Memegang teguh prinsip untuk mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi atau golongan, menjamin kehalalan produk untuk seluruh konsumen Muslim.

Sertifikasi Kompetensi:

Wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Auditor Halal yang di peroleh melalui pelatihan yang di akui dan lulus uji kompetensi oleh lembaga sertifikasi profesi yang berwenang (misalnya, yang teregistrasi di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal/BPJPH).

Komunikasi dan Adaptasi:

Mampu berkomunikasi secara efektif dengan pelaku usaha dan LPH, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi industri dan perubahan regulasi halal.

Tantangan dan Harapan Auditor Halal

Peran Auditor Halal menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks, terutama seiring dengan dinamika industri dan regulasi, namun memiliki harapan serta prospek karier yang sangat cerah di masa depan.

Tantangan Utama Auditor Halal

Tantangan yang di hadapi Auditor Halal berkaitan dengan kompleksitas produk, rantai pasok global, dan aspek operasional:

Kompleksitas Teknis dan Sains

• Titik Kritis yang Sulit: Perkembangan teknologi pangan, kosmetik, dan farmasi menghasilkan banyak bahan tambahan yang kompleks (seperti enzim, emulsifier, dan gelatin) yang sumbernya sulit di lacak dan memerlukan keahlian mendalam (kompetensi dwi-disiplin) untuk menentukan titik kritisnya.
• Rantai Pasok Global: Ketergantungan Indonesia pada bahan baku impor menciptakan tantangan dalam verifikasi dokumen kehalalan dari negara asing, terutama jika tidak ada perjanjian saling pengakuan (MRA).

Isu Lapangan dan Operasional

1. Ketelitian Tinggi: Auditor wajib memiliki tingkat ketelitian (cermat) yang sangat tinggi, karena kesalahan sekecil apa pun dalam identifikasi bahan atau proses dapat memengaruhi status kehalalan produk secara keseluruhan, yang berimplikasi pada pertanggungjawaban di hadapan umat.
2. Integritas dan Transparansi: Tantangan untuk mempertahankan integritas dan transparansi dalam pelaporan hasil audit. Auditor harus menolak segala bentuk intervensi atau gratifikasi yang dapat memengaruhi objektivitas laporan.
3. Kapasitas LPH dan SDM: Jumlah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan ketersediaan Auditor Halal yang tersertifikasi masih terbatas di bandingkan dengan jumlah pelaku usaha yang wajib bersertifikat halal, terutama pada segmen UMKM.

Regulasi dan Kepatuhan Pelaku Usaha

• Kepatuhan UMKM: Banyak pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) masih menghadapi kendala dalam kelengkapan dokumen, biaya, dan pemahaman yang memadai mengenai Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Auditor perlu adaptif dalam mengaudit segmen ini.
• Pengawasan Konsistensi: Tantangan untuk memastikan perusahaan, terutama yang berskala besar atau franchise, menjaga konsistensi kehalalan produk setelah mendapatkan sertifikat (audit surveillance atau pengawasan berkelanjutan).

Harapan dan Prospek Masa Depan Auditor Halal

Meskipun menghadapi tantangan, masa depan profesi Auditor Halal dan Halal Expert di nilai sangat menjanjikan.

Peningkatan Nilai Profesi dan Kebutuhan Pasar

• Masa Depan Cerah: Profesi Halal Expert (termasuk Auditor Halal) di sebut-sebut sebagai profesi yang memiliki nilai tinggi dan semakin di butuhkan, bahkan secara global, seiring dengan pertumbuhan industri halal dunia.
• Kompetensi Unik yang Sulit Di gantikan AI: Keahlian Auditor Halal dalam memberikan pertimbangan syariah, etika, dan nilai kepercayaan sulit di gantikan sepenuhnya oleh Kecerdasan Buatan (AI), menjadikan profesi ini strategis di masa depan.

Peluang Karier yang Luas: Auditor Halal tidak hanya dapat bekerja di LPH/BPJPH, tetapi juga berpeluang besar sebagai:

1. Konsultan Halal Independen.
2. Manajer SJPH di perusahaan multinasional.
3. Akademisi/Peneliti di bidang ilmu halal.

Penguatan Ekosistem dan Regulasi

Dukungan Pemerintah:

Pemerintah Indonesia terus mendorong percepatan sertifikasi halal, termasuk melalui program sertifikasi gratis bagi UMK, yang secara langsung meningkatkan permintaan akan jasa Auditor Halal.

Pengembangan Kompetensi Nasional:

Adanya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk Jabatan Auditor Halal memastikan bahwa kualitas dan profesionalisme Auditor Halal di akui dan terstandardisasi.

Penguatan LPH:

Harapan untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas LPH serta Auditor Halal di seluruh daerah untuk mendukung target Indonesia menjadi pusat produsen halal dunia.

Auditor Halal

Auditor Halal menempati posisi yang sangat strategis dan vital dalam ekosistem Jaminan Produk Halal (JPH). Profesi ini bukan sekadar pemeriksa administratif, melainkan jembatan keilmuan yang menghubungkan secara harmonis antara kepatuhan syariat Islam dan standar teknis industri modern.

Auditor Halal bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi mendalam, mulai dari sumber bahan baku yang kompleks, alur Proses Produk Halal (PPH), hingga konsistensi penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Dengan ketelitian, integritas, dan kompetensi dwi-disiplin (syariah dan sains), Auditor Halal secara hakikat berfungsi sebagai benteng pertahanan terakhir yang menjamin bahwa produk yang beredar di pasar benar-benar halal dan thayyib (baik), sekaligus memberikan ketenangan dan perlindungan bagi konsumen Muslim.

Ajakan

Melihat pentingnya peran ini dan meningkatnya kesadaran akan produk halal, kami mengajak dua pihak utama untuk mengambil langkah proaktif:

Bagi Pelaku Usaha:

Manfaatkan proses sertifikasi halal sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas produk Anda. Siapkan diri dengan baik, terapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) secara konsisten, dan pandang Auditor Halal sebagai mitra strategis yang akan membantu Anda mencapai kepatuhan berkelanjutan, membuka pintu ke pasar halal yang lebih luas, baik domestik maupun global.

Bagi Individu yang Kompeten:

Jika Anda memiliki latar belakang keilmuan relevan (pangan, kimia, biologi, teknik) dan pemahaman yang kuat tentang syariat Islam, jadilah bagian dari solusi. Jelajahi dan raih Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal. Bergabunglah dalam profesi mulia ini. Dengan demikian, Anda tidak hanya membangun karier yang cerah di industri yang terus berkembang, tetapi juga menjadi penjaga integritas produk halal untuk kepentingan dan keberkahan umat.

Perbedaan Auditor Halal Eksternal dan Internal

Aspek Pembeda	Auditor Halal Eksternal	Auditor Halal Internal (Penyelia Halal)
Pihak yang Mengangkat	Ditunjuk dan dipekerjakan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi oleh BPJPH.	Diangkat dan digaji oleh Pelaku Usaha (Perusahaan) yang memproduksi produk wajib halal.
Fokus Tugas Utama	Melakukan Audit (Pemeriksaan) Formal terhadap perusahaan yang mengajukan permohonan sertifikasi (sebagai bagian dari proses perizinan).	Bertanggung jawab terhadap pengawasan dan pemeliharaan Proses Produk Halal (PPH) di internal perusahaan secara berkelanjutan (harian).
Kewajiban Laporan	Melaporkan temuan audit kepada LPH untuk diteruskan ke Komisi Fatwa.	Melaporkan hasil pengawasan PPH kepada manajemen perusahaan dan bertanggung jawab atas implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).
Peran dalam Proses Sertifikasi	Pelaksana Audit: Pihak yang menentukan kelayakan kehalalan produk secara objektif di lapangan.	Pendamping Audit: Wajib mendampingi Auditor Halal Eksternal saat pemeriksaan, serta menyiapkan semua bukti dan dokumen yang diminta.

 

Intinya:

• Auditor Halal Eksternal menjamin kepatuhan eksternal (compliance) untuk mendapatkan sertifikat.
• Penyelia Halal menjamin kepatuhan internal (maintenance) untuk mempertahankan kehalalan produk selama sertifikat berlaku.

Jasa Penyelia Halal dan Auditor Halal Jangkargroups

Jangkargroups (atau PT Jangkar Global Groups) adalah perusahaan yang fokus menyediakan jasa konsultasi dan pengurusan dokumen, termasuk pengurusan Sertifikasi Halal.

Namun, perlu di perhatikan perbedaan peran antara Jasa Konsultan/Pendamping dengan Auditor Halal:

Jasa Penyelia Halal / Konsultan Halal Jangkargroups

Jangkargroups menawarkan layanan yang secara umum masuk dalam kategori Konsultan Sertifikasi Halal atau Pendamping/Penyedia Jasa Pengurusan Sertifikasi Halal.

Layanan Utama yang Di sediakan:

1. Pengurusan Sertifikasi Halal: Membantu pelaku usaha, termasuk UMK, dalam mempersiapkan dan mengajukan permohonan Sertifikat Halal ke BPJPH melalui sistem SIHALAL.
2. Penyediaan Data Penyelia Halal: Membantu pelaku usaha melengkapi dokumen Penyelia Halal, termasuk salinan sertifikat dan penetapan penyelia halal, yang merupakan salah satu syarat wajib pengajuan.
3. Konsultasi Dokumen: Membantu pelaku usaha menyiapkan semua dokumen persyaratan, seperti NIB, NPWP, daftar produk dan bahan, hingga Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Peran dalam Konteks Penyelia Halal:

Jangkargroups berperan sebagai pihak ketiga (konsultan) yang membantu pelaku usaha menyiapkan dan melengkapi persyaratan untuk memiliki dan menetapkan Penyelia Halal internal perusahaan.

Catatan: Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab secara internal di perusahaan untuk mengawasi PPH (Proses Produk Halal) secara berkelanjutan. Jangkargroups membantu memastikan pelaku usaha memenuhi persyaratan administrasi dan kompetensi Penyelia Halal ini.

Jasa Auditor Halal Jangkargroups

Perlu di catat bahwa Auditor Halal adalah profesi yang di tunjuk secara resmi oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan pemeriksaan lapangan secara independen.

1. Status Jangkargroups: Jangkargroups umumnya beroperasi sebagai Konsultan/Jasa Pengurusan, bukan sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) atau sebagai penyedia jasa Auditor Halal secara langsung untuk melakukan audit lapangan.
2. Peran Auditor Halal (Independen): Dalam proses sertifikasi, setelah dokumen lengkap, BPJPH akan menunjuk sebuah LPH resmi (yang telah terakreditasi) untuk menugaskan Auditor Halalnya. Auditor dari LPH inilah yang akan datang ke lokasi produksi.
3. Keterlibatan Jangkargroups dalam Audit: Peran Jangkargroups berakhir di tahap pendampingan persiapan audit. Mereka membantu klien mereka:
4. Mempersiapkan lokasi dan dokumen agar siap di audit oleh Auditor Halal dari LPH yang di tunjuk BPJPH.
5. Mendampingi pelaku usaha saat Audit Halal Eksternal berlangsung.

Jangkargroups adalah penyedia jasa konsultasi yang memfasilitasi dan mendampingi pelaku usaha dalam seluruh proses Sertifikasi Halal, termasuk persiapan dokumen Penyelia Halal. Mereka bukan merupakan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang secara langsung menugaskan Auditor Halal untuk audit resmi.

Perusahaan berdiri pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari karyawan dan kreativitas untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada pelanggan.

YUK KONSULTASIKAN DULU KEBUTUHAN ANDA,
HUBUNGI KAMI UNTUK INFORMASI & PEMESANAN
KUNJUNGI MEDIA SOSIAL KAMI

 

 

Website: Jangkargroups.co.id
Telp kantor : +622122008353 dan +622122986852
Pengaduan Pelanggan : +6287727688883
Google Maps : PT Jangkar Global Groups