Kebijakan impor merupakan salah satu kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah dalam mengatur arus barang impor dari luar negeri ke dalam negeri. Kebijakan impor ini bertujuan untuk melindungi dan memajukan industri dalam negeri serta menjaga keseimbangan neraca perdagangan. Namun, tidak semua barang impor dapat masuk ke dalam negeri secara bebas. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk memasukkan suatu barang impor ke dalam negeri. Apa saja yang termasuk kebijakan impor? Simak ulasannya di bawah ini. Seminar Ekspor Impor 2019: Peluang dan Tantangan Perdagangan
1. Tarif Impor
Tarif impor adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap barang impor yang masuk ke dalam negeri. Besarnya tarif impor bervariasi dan ditentukan berdasarkan jenis barang dan asal negara asal barang tersebut. Tarif impor ini bertujuan untuk membuat harga barang impor lebih mahal sehingga tidak bersaing dengan produk dalam negeri. Dengan begitu, industri dalam negeri dapat berkembang dengan lebih baik.
2. Kuota Impor
Kuota impor adalah batasan jumlah barang impor yang dapat masuk ke dalam negeri dalam periode tertentu. Kuota impor ini ditetapkan oleh pemerintah dan biasanya diberlakukan pada barang-barang yang sangat dibutuhkan dalam negeri atau barang-barang yang memiliki potensi merusak industri dalam negeri. Dengan adanya kuota impor, pemerintah dapat mengendalikan jumlah barang impor yang masuk ke dalam negeri dan memastikan bahwa industri dalam negeri tetap berkembang.
3. Sertifikasi dan Standarisasi
Sertifikasi dan standarisasi adalah proses untuk mengecek kualitas dan keamanan suatu barang impor sebelum diizinkan masuk ke dalam negeri. Pemerintah akan mengeluarkan sertifikat untuk barang impor yang telah memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan. Dengan adanya sertifikasi dan standarisasi, konsumen di dalam negeri dapat memperoleh barang impor yang berkualitas dan aman untuk digunakan.
4. Embargo Impor
Embargo impor adalah kebijakan impor yang diterapkan oleh pemerintah untuk melarang impor suatu barang dari suatu negara tertentu. Kebijakan ini biasanya dilakukan sebagai tindakan politik atau sebagai respon terhadap kebijakan impor yang dilakukan oleh negara lain.
5. Bea Masuk
Bea masuk adalah biaya yang harus dibayar oleh pengimpor untuk memasukkan barang ke dalam negeri. Bea masuk ini bervariasi dan ditentukan berdasarkan jenis barang dan asal negara barang tersebut. Bea masuk biasanya dikenakan sebagai sumber penerimaan negara dan sebagai upaya untuk melindungi industri dalam negeri.
6. Lembaga Pengawas Impor
Lembaga pengawas impor adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan mengendalikan impor barang ke dalam negeri. Lembaga ini bertanggung jawab atas penerapan kebijakan impor dan mengeluarkan izin impor serta melakukan pengawasan terhadap barang impor yang masuk ke dalam negeri.
7. Pembebasan Bea Masuk
Pembebasan bea masuk adalah kebijakan impor yang memberikan keringanan atau pembebasan biaya bea masuk bagi suatu barang impor. Pembebasan bea masuk ini biasanya diberikan untuk barang-barang yang sangat dibutuhkan dalam negeri atau untuk barang-barang yang digunakan untuk kepentingan umum.
8. Subsidi Impor
Subsidi impor adalah kebijakan impor yang memberikan bantuan atau subsidi kepada pengimpor untuk membeli barang impor dengan harga yang lebih murah. Subsidi impor ini biasanya diberikan untuk barang-barang yang sangat dibutuhkan dalam negeri atau untuk barang-barang yang memiliki potensi untuk memajukan industri dalam negeri.
9. Pengenaan Bea Keluar
Bea keluar adalah biaya yang harus dibayar oleh pengimpor untuk memperoleh izin ekspor suatu barang dari dalam negeri. Pengenaan bea keluar ini bertujuan untuk mengurangi jumlah barang yang diekspor sehingga barang tersebut masih dapat tersedia di dalam negeri.
10. Quota Counter Purchase
Quota counter purchase adalah kebijakan impor yang diterapkan oleh pemerintah untuk memaksa pengimpor untuk membeli barang dalam negeri dengan nilai yang setara dengan nilai barang impor yang dibeli. Kebijakan ini bertujuan untuk mempromosikan produk dalam negeri dan memajukan industri dalam negeri.
Kesimpulan
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan impor merupakan suatu mekanisme yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur arus barang impor yang masuk ke dalam negeri. Kebijakan impor ini bertujuan untuk melindungi dan memajukan industri dalam negeri serta menjaga keseimbangan neraca perdagangan. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk memasukkan suatu barang impor ke dalam negeri, seperti tarif impor, kuota impor, sertifikasi dan standarisasi, embargo impor, bea masuk, lembaga pengawas impor, pembebasan bea masuk, subsidi impor, pengenaan bea keluar, dan quota counter purchase. Dengan penerapan kebijakan impor yang tepat, diharapkan industri dalam negeri akan semakin berkembang dan mampu bersaing di pasar global.
