Batubara adalah salah satu komoditas unggulan Indonesia yang memiliki potensi besar untuk di ekspor ke berbagai negara. Namun, untuk mengatur dan mengawasi ekspor batubara, pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa peraturan yang harus di patuhi oleh para pengusaha batubara.
Peraturan Ekspor Untuk Batubara
Peraturan ekspor batubara di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu peraturan yang di tetapkan oleh pemerintah pusat dan peraturan yang di tetapkan oleh pemerintah daerah. Berikut adalah beberapa peraturan yang harus di patuhi oleh para pengusaha batubara:
Peraturan Ekspor Untuk Batubara Pemerintah Pusat
1. Izin Ekspor Batubara
Kemudian, Untuk melakukan ekspor batubara, para pengusaha harus memiliki izin ekspor yang di keluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Izin ekspor ini di peroleh setelah memenuhi beberapa persyaratan, antara lain memenuhi kewajiban penerimaan dan pembayaran royalti, membayar denda administratif, dan menyerahkan laporan pencapaian produksi dan ekspor.
2. Batas Waktu Ekspor
Kemudian, Pemerintah menetapkan batas waktu ekspor batubara yang di perbolehkan setiap tahunnya. Batas waktu ekspor ini di atur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Izin Ekspor Mineral Logam dan Batubara. Pengusaha batubara harus mematuhi batas waktu ekspor yang di tetapkan.
3. Pajak Ekspor Batubara
Pajak ekspor batubara yang harus di bayar oleh pengusaha batubara adalah sebesar 7,5% dari harga jual batubara. Namun, pemerintah dapat menaikkan atau menurunkan besaran pajak ini sesuai dengan kondisi pasar internasional. Ekspor Pasar Non Tradisional – Meningkatkan Potensi Ekspor
Peraturan Ekspor Untuk Batubara Pemerintah Daerah
Beberapa daerah di Indonesia memiliki peraturan khusus terkait batubara. Berikut adalah beberapa peraturan yang harus di patuhi oleh para pengusaha batubara:
1. Rencana Kerja Pertambangan (RKP)
Kemudian, Setiap pengusaha pertambangan batubara harus memiliki Rencana Kerja Pertambangan yang telah di setujui oleh pemerintah daerah setempat. Sehingga, RKP ini berisi tentang rencana produksi, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana kegiatan reklamasi.
2. Izin Lingkungan
Pengusaha pertambangan batubara harus memiliki Izin Lingkungan sebelum melakukan kegiatan pertambangan. Maka, Izin Lingkungan ini di peroleh setelah memenuhi beberapa persyaratan, antara lain melakukan kajian lingkungan, memenuhi peraturan perlindungan lingkungan, dan menyerahkan dokumen rencana pengelolaan lingkungan.
3. Pajak Daerah
Kemudian, Pengusaha pertambangan batubara harus membayar pajak daerah yang di tetapkan oleh pemerintah daerah. Besaran pajak ini bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya.
Kesimpulan – Peraturan Ekspor Untuk Batubara
ekspor batubara yang di tetapkan oleh pemerintah Indonesia bertujuan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan ekspor batubara agar terlaksana dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Para pengusaha batubara harus mematuhi peraturan yang telah di tetapkan untuk memastikan kegiatan batubara dapat berlangsung dengan lancar dan terhindar dari sanksi atau denda yang di berikan oleh pemerintah.
Peraturan Ekspor Untuk Batubara
YUK KONSULTASIKAN DULU KEBUTUHAN ANDA,
HUBUNGI KAMI UNTUK INFORMASI & PEMESANAN
Perusahaan di dirikan pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari karyawan dan kreativitas untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada pelanggan.
KUNJUNGI MEDIA SOSIAL KAMI
Email : [email protected]
Telp kantor : +622122008353 dan +622122986852
Pengaduan Pelanggan : +6287727688883
Google Maps : PT Jangkar Global Groups
Website : Jangkargroups.co.id
