Kebijakan Ekspor Jokowi

Kebijakan Ekspor Jokowi, atau yang akrab disebut Jokowi, adalah Presiden Indonesia ke-7 yang mulai menjabat sejak 2014. Sejak awal kepemimpinannya, Jokowi telah menunjukkan tekadnya untuk mengembangkan ekonomi Indonesia, salah satunya melalui kebijakan ekspor. Berikut adalah uraian tentang kebijakan ekspor Jokowi.

DAFTAR ISI

Peningkatan Ekspor Non-Migas

Salah satu kebijakan ekspor Jokowi adalah peningkatan ekspor non-migas. Kebijakan Ekspor Jokowi menyadari bahwa Indonesia memiliki potensi besar di sektor non-migas, seperti industri kreatif dan pariwisata. Oleh karena itu, ia menginstruksikan Menteri Perdagangan untuk memperkuat promosi ekspor produk-produk non-migas Indonesia.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Jokowi juga memberikan insentif bagi eksportir non-migas. Insentif tersebut meliputi pembebasan pajak ekspor, pembebasan biaya sertifikasi produk, dan fasilitas kredit ekspor. Dengan adanya insentif tersebut, di harapkan ekspor non-migas Indonesia dapat meningkat dan membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pos Ekspor Pos Indonesia Tracking - Cara Mudah Memantau

Peningkatan Ekspor Produk Halal

Kebijakan Ekspor Jokowi Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, Jokowi berkomitmen untuk mengembangkan ekspor produk halal Indonesia. Langkah pertama yang di lakukan adalah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal. Peraturan tersebut mengatur tentang prosedur sertifikasi produk halal yang lebih mudah dan cepat.

Selain itu, Jokowi juga memperkuat promosi produk halal Indonesia di pasar internasional. Indonesia juga aktif mengikuti pameran internasional yang menampilkan produk halal, seperti Gulfood di Dubai dan MIHAS di Malaysia. Dengan adanya kebijakan ini, di harapkan ekspor produk halal Indonesia dapat meningkat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Peningkatan Kualitas Produk Ekspor

Jokowi juga sadar bahwa untuk meningkatkan ekspor Indonesia, kualitas produk harus di tingkatkan. Oleh karena itu, ia memberikan perhatian khusus pada peningkatan kualitas produk ekspor. Salah satu langkah yang di lakukan adalah dengan melakukan reformasi birokrasi di lembaga-lembaga sertifikasi produk, seperti Badan Standardisasi Nasional dan Lembaga Akreditasi Nasional.

Kebijakan untuk Meningkatkan Nilai Ekspor

Selain itu, Jokowi juga menekankan pentingnya inovasi dalam pengembangan produk. Kebijakan Ekspor Jokowi Ia menginstruksikan Kementerian Riset dan Teknologi untuk memperkuat riset dan pengembangan produk yang berdaya saing tinggi. Dengan adanya kebijakan ini, di harapkan kualitas produk ekspor Indonesia dapat meningkat dan bersaing di pasar internasional.

Peningkatan Akses Pasar Kebijakan Ekspor Jokowi

Salah satu kendala dalam ekspor adalah akses pasar. Oleh karena itu, Jokowi berusaha untuk meningkatkan akses pasar ekspor Indonesia. Salah satu langkah yang di lakukan adalah dengan melakukan negosiasi perdagangan dengan negara-negara lain. Indonesia telah melakukan negosiasi dengan beberapa negara, seperti Uni Eropa, Australia, dan Jepang.

Selain itu, Jokowi juga menekankan pentingnya memperkuat hubungan dengan negara-negara tetangga. Indonesia telah melakukan kerjasama dengan negara-negara ASEAN dalam kerangka ASEAN Economic Community (AEC). Dengan adanya kebijakan ini, di harapkan akses pasar ekspor Indonesia dapat meningkat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Peningkatan Infrastruktur Kebijakan Ekspor Jokowi

Salah satu faktor yang mempengaruhi ekspor adalah infrastruktur. Oleh karena itu, Jokowi juga menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur. Selama kepemimpinannya, Jokowi telah membangun berbagai infrastruktur, seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara.

Ekspor Arang Kayu Halaban

Selain itu, Jokowi juga mengembangkan program logistik nasional, yaitu Gerbang Logistik Berbasis Elektronik (GLBE). Program ini bertujuan untuk mempercepat proses logistik dan memperkecil biaya logistik. Dengan adanya kebijakan ini, di harapkan infrastruktur Indonesia dapat di tingkatkan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.