Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara (BPKM) adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola keuangan dan kekayaan negara. BPKM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara.
Struktur organisasi BPKM 2018 terdiri dari beberapa bagian yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Berikut adalah struktur organisasi BPKM 2018:
Kepala Badan
Kepala Badan merupakan pimpinan tertinggi di BPKM yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan kekayaan negara. Kepala Badan juga memimpin dan mengawasi seluruh bagian yang ada di BPKM.
Wakil Kepala Badan
Wakil Kepala Badan bertanggung jawab membantu Kepala Badan dalam mengelola keuangan dan kekayaan negara. Wakil Kepala Badan juga bertindak sebagai pengganti Kepala Badan apabila Kepala Badan sedang tidak hadir.
Sekretariat Utama
Sekretariat Utama bertanggung jawab dalam hal administrasi dan kegiatan pendukung untuk mendukung tugas-tugas Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan.
Direktorat Pembiayaan dan Investasi
Direktorat Pembiayaan dan Investasi bertanggung jawab dalam hal pengelolaan pembiayaan dan investasi yang dilakukan oleh negara. Direktorat Pembiayaan dan Investasi juga bertugas dalam hal mengatur dan mengawasi kegiatan pembiayaan dan investasi.
Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara
Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara bertanggung jawab dalam hal pengelolaan kekayaan negara seperti pengelolaan tanah, gedung, dan properti lainnya yang dimiliki oleh negara.
Direktorat Jaminan Pembiayaan
Direktorat Jaminan Pembiayaan bertanggung jawab dalam hal pengelolaan jaminan pembiayaan yang diberikan oleh negara. Direktorat Jaminan Pembiayaan juga bertugas dalam mengatur dan mengawasi kegiatan jaminan pembiayaan.
Direktorat Kebijakan dan Evaluasi
Direktorat Kebijakan dan Evaluasi bertanggung jawab dalam hal perumusan kebijakan dan evaluasi kegiatan yang dilakukan oleh BPKM. Direktorat Kebijakan dan Evaluasi juga bertugas dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan evaluasi yang telah ditetapkan.
Kantor Wilayah
BPKM memiliki kantor wilayah yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Kantor Wilayah bertanggung jawab dalam hal mendukung tugas-tugas BPKM di wilayah yang bersangkutan.
Demikianlah struktur organisasi BPKM 2018 yang terdiri dari beberapa bagian dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Struktur organisasi ini dibentuk untuk mengelola keuangan dan kekayaan negara dengan baik dan efektif.
