Pengertian Hukum Perizinan – Perizinan adalah izin atau tanda bukti dari pemerintah yang memberikan hak atau wewenang kepada seseorang atau perusahaan untuk melakukan kegiatan tertentu. Hukum perizinan adalah aturan dan ketentuan yang mengatur perizinan tersebut.
Baca juga : Pangan Segar Asal Tumbuhan: Dari Ladang ke Meja Makan
Menurut para ahli, hukum perizinan adalah hukum yang mengatur tentang izin-izin yang harus di miliki oleh seseorang atau perusahaan dalam menjalankan bisnis atau kegiatan lainnya.
Baca juga: Makalah Hukum Administrasi Negara Tentang Perizinan Usaha
Pengaruh Hukum Perizinan Terhadap Bisnis dan Investasi
Hukum perizinan memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap bisnis dan investasi. Tanpa izin yang di perlukan, bisnis atau investasi tidak dapat berjalan dengan legal dan resmi. Oleh karena itu, para pelaku bisnis dan investor harus memahami dan mematuhi hukum perizinan yang berlaku di wilayah tempat mereka beroperasi.
Baca juga: OSS Dinas Perizinan Usaha Seringkali Menjadi Kendala Besar
Menurut Riyadi Suparno, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perizinan: Teori dan Praktik” (2016), hukum perizinan juga dapat mempengaruhi persaingan bisnis. Hal ini terjadi karena ketentuan perizinan yang ketat dan rumit dapat menjadi hambatan bagi pelaku bisnis baru yang ingin masuk ke pasar.
Di sisi lain, hukum perizinan juga dapat memberikan perlindungan bagi bisnis atau investasi dari persaingan yang tidak sehat, seperti kegiatan ilegal atau penyalahgunaan hak kekayaan intelektual.
Baca juga: Izin Amdal Analisis Dampak Lingkungan Kegiatan Perusahaan
Macam-Macam Perizinan – Pengertian Hukum Perizinan
Menurut R. Soesilo dalam bukunya “Hukum Perizinan dan Lingkungan Hidup” (2015), terdapat beberapa macam perizinan, antara lain:
- Izin Usaha
- Izin Mendirikan Bangunan
- Izin Gangguan
- Izin Operasional
- Izin Lingkungan
- Izin Usaha Jasa Konstruksi
Setiap jenis Jasa perizinan memiliki persyaratan dan ketentuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pelaku bisnis atau investor harus memahami persyaratan dan ketentuan tersebut sebelum mengajukan perizinan.
Baca juga: Izin Pengantaran Pos Kominfo: Panduan Untuk Pelaku Usaha
Persyaratan Perizinan
Selanjutnya Menurut M. Adam Sopiie dan Hani Handoko dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perizinan” (2017), persyaratan perizinan umumnya meliputi:
- Surat permohonan perizinan
- Surat keterangan domisili usaha
- NPWP
- SIUP/TDP
- Akta pendirian perusahaan dan perubahannya (jika perusahaan berbentuk badan hukum)
- Izin Mendi rikan Bangunan (IMB)
- Surat keterangan laik sehat dari Dinas Kesehatan (jika di perlukan)
Selanjutnya Persyaratan perizinan juga dapat berbeda-beda tergantung pada jenis perizinan dan peraturan yang berlaku di wilayah tempat bisnis atau investasi beroperasi. Oleh karena itu, sebelum mengajukan perizinan, pelaku bisnis atau investor harus mempelajari persyaratan yang berlaku dengan seksama.
Baca juga: Jasa Urus NKV Madu Layanan Untuk Pasar Modern dan Ekspor
Prosedur Pengajuan Perizinan
Selanjutnya Prosedur pengajuan perizinan umumnya meliputi:
- Selanjutnya Pelaku bisnis atau investor mengajukan surat permohonan perizinan ke instansi yang berwenang
- Selanjutnya Instansi yang berwenang melakukan verifikasi persyaratan yang di ajukan
- Selanjutnya Instansi yang berwenang melakukan pemeriksaan lapangan (jika di perlukan)
- Selanjutnya Instansi yang berwenang memberikan keputusan terhadap permohonan perizinan
- Selanjutnya Pelaku bisnis atau investor membayar biaya perizinan (jika di perlukan)
- Selanjutnya Pelaku bisnis atau investor menerima perizinan yang telah di setujui
Selanjutnya Prosedur pengajuan perizinan dapat berbeda-beda tergantung pada jenis Layanan perizinan dan peraturan yang berlaku di wilayah tempat bisnis atau investasi beroperasi. Oleh karena itu, sebelum mengajukan perizinan, pelaku bisnis atau investor harus mempelajari prosedur yang berlaku dengan seksama.
Baca juga: Izin Edar Alkes Kemenkes: Panduan Lengkap untuk Pengusaha
Sanksi Pelanggaran Hukum Perizinan
Selanjutnya Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perizinan dalam Hukum Administrasi Negara” (2015), pelanggaran hukum perizinan dapat di kenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.
Baca juga : Izin NKV RPH Unggas? Izin RPHU Wajib untuk Keamanan Pangan
Sanksi administratif meliputi:
- Pencabutan perizinan
- Pembekuan perizinan
- Denda
- Penghentian sementara atau permanen kegiatan bisnis atau investasi
Baca juga : MSDS Lembar Data Keselamatan Pekerja, Manajer, dan Tim
Selanjutnya Sanksi pidana meliputi:
- Penjara
- Denda
Oleh karena itu, pelaku bisnis atau investor harus mematuhi hukum perizinan yang berlaku di wilayah tempat mereka beroperasi agar tidak terkena sanksi pelanggaran.
Baca juga : Sertifikasi Halal RPH RPA: Jaminan Keamanan dan Ketenangan
Kesimpulan Pengertian Hukum Perizinan
Pengertian Hukum Perizinan Dari pembahasan di atas, dapat di simpulkan bahwa hukum perizinan adalah aturan dan ketentuan yang mengatur izin-izin yang harus di miliki oleh seseorang atau perusahaan dalam menjalankan bisnis atau kegiatan lainnya. Hukum perizinan memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap bisnis dan investasi, karena tanpa izin yang di perlukan, bisnis atau investasi tidak dapat berjalan dengan legal dan resmi. Hukum perizinan juga dapat mempengaruhi persaingan bisnis, memberikan perlindungan bagi bisnis atau investasi dari persaingan yang tidak sehat, dan mencegah pelanggaran hak kekayaan intelektual. Jenis perizinan, persyaratan perizinan, dan prosedur pengajuan perizinan dapat berbeda-beda tergantung pada peraturan yang berlaku di wilayah tempat bisnis atau investasi beroperasi. Pelaku bisnis atau investor harus memahami dan mematuhi hukum perizinan yang berlaku agar tidak terkena sanksi pelanggaran.
Baca Juga : Perizinan OSS Adalah
PT Jangkar Global Groups berdiri pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari karyawan dan kreativitas untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada pelanggan.
YUK KONSULTASIKAN DULU KEBUTUHAN ANDA,
HUBUNGI KAMI UNTUK INFORMASI & PEMESANAN
KUNJUNGI MEDIA SOSIAL KAMI
Website: Jangkargroups.co.id
Telp kantor : +622122008353 dan +622122986852
Pengaduan Pelanggan : +6287727688883
Google Maps : PT Jangkar Global Groups
