Upaya Hukum Yang Berlaku – Hukum perizinan adalah bagian dari hukum administrasi negara yang berhubungan dengan perizinan. Perizinan adalah izin dari pemerintah yang di perlukan oleh individu atau perusahaan untuk melakukan kegiatan tertentu. Dalam hukum perizinan, terdapat banyak upaya hukum yang dapat di lakukan jika terjadi pelanggaran perizinan.
Baca Juga : Persyaratan Prosedur Sertifikasi HACCP
Gugatan – Upaya Hukum Yang Berlaku
Salah satu yang dapat di lakukan dalam hukum perizinan adalah gugatan. Gugatan adalah tindakan hukum yang di lakukan oleh pihak yang merasa di rugikan karena adanya pelanggaran perizinan. Gugatan dapat di lakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau pengadilan lain yang berwenang.
Pada umumnya, gugatan di lakukan jika terdapat perizinan yang di berikan secara tidak sah atau terdapat pelanggaran dalam proses perizinan. Dalam gugatan, pihak yang merasa di rugikan harus membuktikan bahwa terdapat pelanggaran perizinan yang di lakukan oleh pihak lain.
Banding – Upaya Hukum Yang Berlaku
Selanjutnya Upaya Jasa hukum lain yang dapat di lakukan dalam hukum perizinan adalah banding. Banding adalah tindakan hukum yang di lakukan oleh pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan pengadilan tingkat pertama. Banding di lakukan di pengadilan tingkat yang lebih tinggi dari pengadilan tingkat pertama.
Dalam banding, pihak yang mengajukan banding harus membuktikan bahwa keputusan pengadilan tingkat pertama tidak tepat atau tidak adil. Jika pengadilan tingkat lebih tinggi memutuskan bahwa keputusan pengadilan tingkat pertama tidak tepat, maka keputusan pengadilan tingkat pertama akan di batalkan dan kasus akan di uji kembali.
Kesimpulan
Upaya hukum terakhir yang dapat di lakukan dalam hukum perizinan adalah kasasi. Sehingga Kasasi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan pengadilan tingkat banding. Kasasi di lakukan di Mahkamah Agung.
Baca Juga : Aturan OSS Perizinan
Selanjutnya Dalam kasasi, pihak yang mengajukan kasasi harus memberikan alasan yang jelas mengapa keputusan pengadilan tingkat banding tidak tepat. Jika Mahkamah Agung memutuskan bahwa keputusan pengadilan tingkat banding tidak tepat, maka keputusan pengadilan tingkat banding akan di batalkan dan kasus akan di uji kembali.
Dalam kesimpulan, terdapat banyak upaya hukum yang dapat di lakukan dalam hukum Layanan perizinan jika terjadi pelanggaran perizinan. Di antaranya adalah gugatan, banding, dan kasasi. Pihak yang merasa di rugikan harus memahami hak-hak mereka dan memilih upaya hukum yang tepat untuk menyelesaikan kasus perizinan yang mereka hadapi.
PT Jangkar Global Groups berdiri pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari karyawan dan kreativitas untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada pelanggan.
YUK KONSULTASIKAN DULU KEBUTUHAN ANDA,
HUBUNGI KAMI UNTUK INFORMASI & PEMESANAN
KUNJUNGI MEDIA SOSIAL KAMI
Website: Jangkargroups.co.id
Telp kantor : +622122008353 dan +622122986852
Pengaduan Pelanggan : +6287727688883
Google Maps : PT Jangkar Global Groups
